Nusron Wahid Apresiasi Capaian Kinerja Satker Kanwil BPN Kalbar

Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, secara daring, Selasa, 24 Desember 2024. Foto: Dok. Kantah Sekadau

Hi!Pontianak - Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, secara daring pada Selasa, 24 Desember 2024. Turut serta dalam monev ini, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Sulawesi Tenggara.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, Kainda didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Vitri Destriana, serta para Kepala Seksi di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau.

Dalam monev ini, Andi Tenri Abeng, Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar, memaparkan secara langsung hasil capaian kinerja satuan kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa target PSN seperti PTSL, Redistribusi Tanah, BMN, serta Wakaf sudah terealisasi 100 persen.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Kalimantan Barat berhasil mendapatkan piagam penghargaan dan pin emas atas prestasi dalam penanganan mafia tanah dengan menyelesaikan target utama sebanyak 3 kasus dan target tambahan 1 kasus. Total kerugian yang berhasil dicegah mencapai Rp 146,8 miliar.

"Segala pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama para pemangku kepentingan terkait," ujarnya.

Dalam arahannya, Menteri Nusron menyatakan bahwa pelayanan publik menjadi fokus utama Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, sebanyak 75-80 persen tugas pokok Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik.

Ia menekankan, kualitas pelayanan publik memiliki dampak besar terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Pada kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja satuan kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat.

Ia berharap seluruh pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN, terutama yang berada di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, dapat terus menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Baik (Good Government) untuk mencapai pemerintahan yang efektif, adil, dan efisien.