Konten Media Partner

Soal Taman Budaya, Bamusbud: Dibutuhkan Ruang Pementasan Bukan Working Space

26 April 2025 9:05 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bamusbud Kalbar saat melakukan musyawarah menyikapi rencana Pemprov Kalbar yang akan membangun working space di Taman Budaya. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Bamusbud Kalbar saat melakukan musyawarah menyikapi rencana Pemprov Kalbar yang akan membangun working space di Taman Budaya. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Hi!Pontianak - Badan Musyawarah Kebudayaan (Bamusbud) Kalimantan Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar meninjau ulang rencana pembangunan working space di Taman Budaya. Menurut mereka, pembangunan 'coworking space' tidak hanya tidak sesuai dengan fungsi Taman Budaya, tetapi juga mengabaikan aspirasi seniman yang selama ini berjuang dengan fasilitas yang minim.
ADVERTISEMENT
"Pembangunan ini harus dibatalkan dan ditinjau ulang. Pemerintah perlu berdialog dengan pelaku seni untuk benar-benar memahami kebutuhan mendesak di lapangan, bukan memaksakan proyek yang justru tidak menjadi prioritas," tegas perwakilan Bamusbud yang ditulis dalam siaran persnya pada Sabtu, 26 April 2025.
Bamusbud mendorong pemerintah untuk mengutamakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pelaku seni, budayawan, dan masyarakat. "Dialog terbuka harus segera digelar untuk memetakan kebutuhan riil, sehingga anggaran negara benar-benar digunakan untuk hal yang berdampak langsung pada kemajuan seni dan budaya," tambahnya.
Mereka juga menyarankan agar pemerintah yang semula dananya untuk membangun 'working space' dialihkan merenovasi gedung pertunjukan yang rusak dan tidak nyaman, membuat gedung musik dan tari yang memenuhi standar akustik dan kenyamanan serta penyediaan ruang latihan yang layak bagi komunitas seni.
ADVERTISEMENT
"Pembangunan coworking space di Taman Budaya adalah contoh ketimpangan prioritas. Jika pemerintah serius memajukan kebudayaan, seharusnya mendengarkan suara pelaku seni dan mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur yang benar-benar mendukung ekosistem seni. Bamusbud Kalbar sudah mengambil sikap tegas, kini saatnya pemerintah membatalkan proyek ini dan mengkaji ulang melalui dialog inklusif. Seni dan budaya adalah identitas bangsa. Jangan biarkan kebijakan pembangunan justru menggerus ruang hidupnya," tegasnya.