Kakanwil DR. A. Yuspahruddin Hadiri Rakor Forkopimda Jawa Tengah

Doc Humas Kemenkumham Jateng

SEMARANG - Mendukung Pemerintah Daerah dalam memelihara stabilitas di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, DR. A. Yuspahruddin menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah bertempat di Aula Gedung Gradhika Provinsi Jawa Tengah, Senin (03/10).

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, H. Taj Yasin memimpin rapat koordinasi jajaran Forkopimda. Sejumlah pejabat tinggi yang hadir secara langsung, diantaranya Wakil Ketua DPRP Jawa Tengah, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Kajati Jawa Tengah, Kabinda Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda masing-masing daerah.

Rakor Forkopimda kali ini mengusung tema "Memelihara Stabilitas Keamanan Wilayah Jawa Tengah Dalam Penanganan Dampak Kenaikan BBM dan Isu-Isu Strategis".

Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa pasca penetapan kenaikan BBM, muncul gelombang penolakan yang berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas sosial, politik dan keamanan di Jawa Tengah.

Hingga 29 September 2022, termonitor telah berlangsung aksi di hampir seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

"Total massa sekitar 11.500 Orang dari 47 kelompok," ujarnya.

Ganjar menguraikan bahwa kenaikan harga BBM cenderung berdampak pada sektor lain khususnya untuk logistik kebutuhan pokok.

Oleh karenanya, Ganjar memerintah untuk segera dilakukan pemantauan dan stabilisasi harga di semua sektor agar tidak memicu kenaikan harga.

Selain itu, Ganjar juga turut perihatin muncul isu-isu lain yang berkembang paska kenaikan harga BBM, diantaranya kelangkaan pasokan solar BBM termasuk alokasi untuk nelayan dan petani di daerah, penyalahgunaan BBM, dan penyalahgunaan wewenang dalam distribusi solar subsidi.

"Tim pengawas harus menindak tegas penyalahgunaan dan pastikan ketersediaan dan kemudahan akses mendapatkan BBM," ucapnya menegaskan.

Lebih lanjut, Pria 53 tahun itu memberikan beberapa mitigas serta strategi untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM yang hampir menyetuh seluruh elemen masyarakat.

"Pemerintah pusat dan Provinsi menyiapkan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat," katanya.

"Subsidi dan bantuan tersebut harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat," sambung Alumnus UGM itu.

Diakhir sambutannya, Ganjar mengimbau untuk Pemerintah Daerah serta Instansi terkait untuk segera melakukan diseminasi informasi terkait kenaikan BBM serta memberikan bantuan pada masyarakat terdampak dan pengawasan distribusi BBM dan bahan pokok.