Divisi Imigrasi Pimpin Operasi Gabungan Tim Pora Provinsi di Kabupaten Cilacap

CILACAP - Dalam rangka menjaga terpeliharanya keamanan dan kepentingan nasional dari dampak keberadaan orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Divisi Keimigrasian melakukan Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada hari Kamis - Jumat, 13-14 Oktober 2022.

Tim Opsgab mengunjungi PLTU Sumber Segara Primadaya (S2P) yang mempekerjakan sekitar 200 Tenaga Kerja Asing (TKA). S2P merupakan perusahaan pembangkit listrik tenaga uap dimana listrik yang dihasilkan mencapai 6.000 Watt. Keberadaan PLTU Sumber Segara Primadya Kab. Cilacap sangat penting dan strategis karena menyuplai listrik untuk wilayah Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Kegiatan Operasi Gabungan Tim Pora Tingkat Provinsi diikuti oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kantor Imigrasi Kelas l TPI Cilacap, Kesbangpol, Polda, Disnakertrans dan Bais TNI.

Operasi Gabungan Tim Pora ini merupakan bentuk sinergitas yang baik antar instansi anggota Tim Pora dalam mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Selain melakukan pemeriksaan secara administratif, Tim juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan di dalam kawasan PLTU dimana terdapat orang asing yang bekerja guna memastikan keberadaan dan kegiatan TKA tersebut telah sesuai dengan izin tinggal maupun izin kerjanya.

Dalam kegiatan tersebut, pada prinsipnya perusahaan telah memahami dan mematuhi aturan Keimigrasian, namun demikian Tim perlu memastikan Penjamin dan kegiatan Orang Asing yang bekerja telah sesuai dengan aturan keimigrasian dan memastikan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Dalam kegiatan tersebut Tim Opsgab tidak menemukan dugaan adanya pelanggaran keimigrasian

maupun penyalahgunaan izin kerja TKA di PLTU S2P. Kegiatan Operasi Gabungan ini disambut dengan baik oleh pihak perusahaan dan berjalan dengan tertib dan lancar.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menjaga sinergitas antar instansi Pemerintah dalam rangka pengawasan orang asing di Wilayah Jawa Tengah demi menjaga tegaknya kedaulatan Negara Republik Indonesia.