Bappenas Gelar RDS of East Nusa Tenggara, Maluku, and Papua 2021

Kementerian PPNBappenas

Akun resmi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

10 September 2021 16:51 WIB

waktu baca 3 menit

Tulisan dari Kementerian PPNBappenas tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Strategi pemerataan pembangunan serta pengurangan kesenjangan di timur Indonesia, meliputi Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua menjadi fokus utama diskusi.

*Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata hadir secara daring, Jumat (10/9/2021).*

Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Kick Off Meeting Regional Development Summit (RDS) of East Nusa Tenggara, Maluku, and Papua 2021, Jumat (10/9), untuk membahas strategi pemerataan pembangunan di timur Indonesia dan memperkecil kesenjangan, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024.

“Kita betul-betul ingin perencanaan ini berbasis kewilayahan, pembangunan betul-betul delivered sampai ke masyarakat, berdampak signifikan, dan memang itu yang dibutuhkan,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata secara daring.

Perencanaan pembangunan yang disusun sesuai karakter, budaya, hingga tantangan tiap wilayah, tetap dilihat secara holistik, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua yang menjadi satu bagian perencanaan pembangunan yang sama. Dalam wilayah ini, terdapat lima provinsi, yakni NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Hingga kini, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah timur masih relatif kecil. Pada 2020, kontribusi PRDB dari wilayah NTT, Maluku, dan Papua tercatat sebesar 3,02 persen.

“Tentu, kita melihat isu pembangunannya, contohnya masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dan belum optimalnya pengembangan rantai nilai komoditas, padahal potensinya besar,” imbuh Deputi Rudy. Isu lainnya meliputi konektivitas antar wilayah, risiko bencana dan dampak perubahan iklim, serta tata kelola kelembagaan dalam mendorong pembangunan daerah.

Dalam mengatasi ketimpangan antar wilayah, pemerintah menggunakan kerangka kerja melalui lima kegiatan prioritas, yaitu pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, serta penataan kelembagaan daerah yang mendukung prioritas nasional tersebut. Sebagai clearing house pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas berperan memastikan sinergi pembangunan wilayah dengan melibatkan seluruh pihak.

“Oleh karena itu, pembagian peran dan sumber pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan perlu dioptimalkan dan dipastikan agar sejalan dengan kebijakan pembangunan wilayah yang telah ditetapkan,” ujar Deputi Rudy.

Didukung Yayasan Econusa, Yayasan BaKTI, United Nations Development Programme, KOMPAK, dan International Fund for Agricultural Development, RDS of East Nusa Tenggara, Maluku, and Papua 2021 turut membahas strategi pembangunan yang diusung Kementerian PPN/Bappenas, yakni percepatan pembangunan manusia bagi Nusa Tenggara, optimalisasi keunggulan wilayah sebagai Lumbung Ikan Nasional untuk Maluku, hingga transformasi perekonomian wilayah sebagai basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah pertanian untuk Papua.

RDS of East Nusa Tenggara, Maluku, and Papua 2021 akan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion bersama mitra pembangunan yang berlangsung hingga Oktober 2021 dan membahas pembangunan wilayah timur di bidang infrastruktur, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan tata kelola pembangunan. “Regional Development Summit mendorong kolaborasi, dialog yang hangat, semangat berbagi peran, dan fokus pembangunan wilayah NTT, Maluku, dan Papua ke depan,” tutup Plt. Direktur Regional III Kementerian PPN/Bappenas Ika Retna Wulandary.