Bagaimana Nasib Kurikulum Merdeka Pasca-Pilpres 2024?

Mendikbudristek Nadiem Makarim memberikan keterangan di Kampus Unpad, Kota Bandung, dalam kegiatan Kampus Merdeka pada Senin (17/1). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Insan pendidik terutama para guru kini resah jelang tahun politik dan pilpres 2024. Jargon “ganti menteri ganti kurikulum” masih tertanam kuat di benak para guru. Mindset pun tak jauh dari fakta dan data.

Jika ganti menteri saja bisa membuat kurikulum berubah, apalagi ganti presiden. Tentu kekhawatiran ini sangat beralasan bila kita flashback rekam jejak berlakunya kurikulum di Indonesia.

Contoh nyata saat Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diterapkan oleh Prof. Malik Fajar menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Megawati tahun 2004. Kurikulum ini menekankan kompetensi pada tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan yang ditunjukkan melalui kebiasaan berpikir maupun bertindak (itjen.kemdikbud.go.id)

Tahun 2006, ketika Mendiknas Prof. Bambang Sudibyo menahkodai kementerian di bawah pemerintahan SBY, ditelurkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diklaim sebagai roh desentralisasi kebijakan otonomi daerah. Jadi penyusunan kurikulum dilakukan secara mandiri oleh sekolah menggunakan rambu-rambu penyusunan kurikulum oleh pemerintah pusat.

Begitu pula Kurikulum 2013 (K-13) yang dicetuskan di masa Mendikbud Prof. Mohammad Nuh. K-13 diklaim sebagai penyempurnaan KTSP. Guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan hal yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Tak lama kemudian, Pascapilpres Tahun 2014 Mendikbud Anies Baswedan membatalkan pelaksanaan K-13 karena dianggap belum siap. Tahun 2015 akhirnya K-13 kembali dijalankan secara bertahap.

Pada titik kulminasi, Kurikulum Merdeka kemudian diluncurkan Nadiem Makarim pada tahun 2022 seiring dengan kebijakan Merdeka Belajar yang digelorakan Kemdikbudristek. Kurikulum Merdeka memberikan guru keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat sesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka juga disertai dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.

Perjalanan dan dinamika yang terjadi memberi gambaran bahwa disusunnya kurikulum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan visi 5 tahunan dari pemerintah petahana. Padahal negara-negara maju baru mengganti kurikulum secara nasional dalam jangka waktu lebih dari 10-15 tahun.

Sebagai pendidik kami merasakan betul bahwa perubahan kurikulum membawa dampak yang signifikan terhadap kesiapan, budaya mengajar serta semangat pengembangan diri yang harus dikobarkan secara akseleratif.

Dalam perubahan kurikulum biasanya ada masa adaptasi dan proses guru pembelajar yang harus dilalui oleh pendidik. Misalnya proses pelatihan-pelatihan, praktik dan implementasi skenario mengajar, serta menanamkan mindset yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan dari kurikulum itu sendiri.

Dalam kurikulum merdeka saat ini, belum semua sekolah menerapkannya, mengingat sifatnya masih opsional. Namun sekolah yang sudah siap boleh menerapkannya secara bertahap. Jadi penerapannya mulai dari kelas terbawah dan berlanjut di kelas yang lebih tinggi setiap tahun ajaran baru. Targetnya pada tahun 2024 semua sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka.

Tantangannya adalah saat ini pelatihan-pelatihan kurikulum merdeka tidak lagi terpusat seperti dulu. Jika sebelumnya pelatihan diberikan oleh narasumber nasional kepada narasumber di daerah, kemudian narasumber di daerah yang mengimbaskan kepada guru. Saat ini pelatihan lebih banyak menghidupkan komunitas-komunitas belajar sebagai penggerak perubahan dan dipadukan dengan aplikasi/platform Merdeka Mengajar.

Sebagai contoh, guru-guru mengikuti pelatihan kurikulum melalui Platform Merdeka Mengajar. Maka pelatihan dilakukan secara mandiri memilih materi yang tersedia, maupun memilih para pelatihnya yang diambil dari guru-guru yang aktif membagikan praktik baik.

Dampak positifnya, guru yang suka berinovasi memperoleh kesempatan seluas-luasnya membagikan praktik baiknya kepada rekan sejawat. Selain itu, guru juga bebas memilih jadwal dan materi sesuai dengan kesiapannya.

Hanya saja, belum tentu guru yang membagikan praktik baik memahami kurikulum merdeka secara utuh, mengingat praktik baik hanya mencakup area pembelajaran tertentu yang dibutuhkan.

Perlu penyeimbang pelatihan terpusat yang dilakukan oleh Kementerian, kemudian diiringi dengan berbagi praktik baik, agar proses inovasi tetap berjalan namun kurikulum juga bisa diterapkan dengan terarah, benar, serta sesuai dengan kaidah yang diharapkan oleh pemerintah.

Hampir setahun penerapan kurikulum merdeka, sebagian besar pendidik terlihat kebingungan, terutama terkait projek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Banyak salah kaprah terkait P5 terutama pada kemiripannya dengan pembelajaran berbasis projek/project based learning (PjBL), padahal PjBL merupakan kegiatan intrakurikuler yang terikat satu mata pelajaran, sementara P5 tidak terikat mata pelajaran dan tidak mesti terkait langsung dengan capaian pembelajaran satu mata pelajaran.

Ada pepatah klasik yang mengatakan bahwa “belajar berawal dari kebingungan.” Benar saja, dengan kebingungan guru akhirnya tertantang untuk terus belajar mencari solusi akan hal-hal baru di depan mata. Selain itu, komunitas belajar semakin aktif dan para guru-guru inovatif dengan leluasa menularkan ide-ide kreatifnya untuk diterapkan secara bersama-sama.

Jadi secara praktis, kurikulum merdeka sebenarnya memudahkan guru dalam mengimplementasikannya di lapangan. Guru tidak dibebani dengan administrasi yang terlalu rumit seperti kurikulum pendahulunya. Materi pembelajaran pun diajarkan yang benar-benar esensial dan bermanfaat untuk kehidupan siswa setelah lulus dan menjadi warga masyarakat. Hanya memang guru memerlukan waktu untuk beradaptasi untuk belajar menerapkannya secara benar. Dalam hal ini dibutuhkan dukungan sistemik sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Kurikulum sepertinya perlu diatur dengan regulasi yang lebih kuat seperti Undang-Undang, sehingga memiliki orientasi jangka panjang. Kurikulum merdeka harus dibuktikan dulu khasiatnnya dalam menyelesaikan problematika pendidikan di Indonesia, setidaknya 15 tahun ke depan barulah bisa dilakukan evaluasi menyeluruh.

Ganti kurikulum dalam jangka pendek hanya akan membuang waktu guru untuk hanyut dalam kebingungan adaptasi administratif yang tidak esensial. Semoga presiden terpilih berkomitmen dan bijak menakar eksistensi kurikulum merdeka.