Indonesia Sulit Menerima Sistem Kekhalifahan

Ilustrasi Bangsa Indonesia yang sulit menerima Sistem Khilafah. Sumber: Pixabay.com

Baru-baru ini dikabarkan bahwa seorang pemimpin Khilafatul Muslim, Abdul Qadir Hasan Baraja, ditangkap oleh tim khusus di Polda Metro Jaya di Kabupaten Bandar Lampung pada Selasa (22/7/22). Penangkapan dilakukan oleh beberapa orang yang sedang mengorganisir konvoi lalu mengatas nama Khilafatul Muslim di Cawang, Jakarta Timur. Penangkapannya tidak hanya datang dari iring-iringan mobil biasa, tetapi kelompok tersebut memprovokasi ideologi khilafah untuk menggantikan ideologi negara.

Kabar ini bukanlah hal baru di Indonesia. Baru tahun lalu tersiar kabar perubahan salah satu ideologi Indonesia, salah satunya HTI dan FPI, yang sudah lama dibubarkan oleh pemerintah dan dilarang didirikan kembali. lalu mengapa negara Indonesia ini. Hipersensitif terhadap kegiatan yang dilakukan atas nama khilafah?

Sebelum kita menanyakan kenapa Indonesia sangat alergi dengan sistem tersebut, kita harus tahu sebelumnya bahwa sistem kekhilafahan itu sendiri seperti apa. Khilafah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan pemimpinnya disebut Khalifah. Konsep tersebut mengandaikan seluruh dunia Islam disatukan ke dalam satu sistem kekhalifahan atau pemerintahan yang tunggal. Sistem khilafah mengklaim bukan sistem demokrasi, melainkan menerapkan sistem Ahlul Halli wal Aqdli. Yang mana sistem ini sangat tidak cocok dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu pancasila.

Dan Pancasila sendiri merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadikannya dasar keyakinan dan cara berpikir yang berlandaskan pada sila pancasila untuk mencapai tujuan. Ideologi didasarkan pada keyakinan seseorang tentang sistem yang ada. Kita juga bisa menyebut ideologi ini sebagai demokrasi yang dipimpin oleh rakyat daripada sebuah preseden bagi raja atau pemerintahan. Sedangkan dalam sistem khilafah, sistemnya mengikuti Ahlul Hallu Wal Aqdli.

Sementara negara kita memang dikenal memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia, namun negara ini tidak hanya dibangun dari nol oleh umat Islam, tetapi orang lain berjuang untuk membangun bangsa dan bangsa secara bersama-sama. lantas jika negara ini mengganti khilafah dengan ideologi, Indonesia sendiri akan mendapat masalah besar bagi Indonesia itu sendiri.

Mengenai konsep khilafah, Ketua MUI Marouf Amin mengatakan, di era modern ini, belum ada negara yang mengusung gagasan tersebut. Karena konsep Khilafah tidak dimiliki oleh seluruh umat Islam di 23 negara Islam di seluruh dunia. Namun, mengapa Indonesia begitu ingin mengubah Republik Indonesia menjadi Khilafah?

Di Indonesia, hubungan antara Islam politik dan negara terkait secara unik karena kompromi. Hal ini terlihat dalam upaya membenturkan Islam politik dengan negara hingga menemui jalan buntu.

Dari rezim Sukarno hingga rezim Suharto, partai-partai berbasis Islam dipandang sebagai kekuatan potensial untuk menggulingkan fondasi nasionalis bangsa. Karena alasan inilah pemerintah Indonesia telah berusaha "menjinakkan" partai-partai Islam selama beberapa dekade.

Akibatnya, pada awal kemerdekaan dan pada akhir 1950-an, dalam debat Majelis Konstituante tentang masa depan bangsa Indonesia, bukan hanya para pemimpin Islam dan aktivis politik Islam yang gagal menjadikan Islam sebagai dasar ideologi dan agama nasional mereka. konstitusi. Mereka juga harus menerima disebut minoritas atau disebut outgroup.

Terlihat bahwa gerakan HTI dan para aktivis pro khalifah pasti mengalami kesulitan dalam menjadikan Indonesia khilafah. Karena bangsa Indonesia telah mengambil konsep Pancasila sebagai dasar ideologi nasionalnya.