Ketika Pernikahan Tak Lagi Menjadi Tujuan Utama Generasi Z

Sumber foto dari AI

Generasi Z, sebagai kelompok demografi yang lahir antara tahun 1997 - 2012, tumbuh besar sebagai digital native di era yang sangat terkoneksi. Generasi ini dikenal luas sebagai individu yang melek teknologi, sangat menghargai keaslian, peduli terhadap isu-isu sosial, serta memiliki preferensi komunikasi yang santai dan inklusif. Sebagai generasi yang kritis, mereka cenderung tidak ingin menjalani hidup yang didikte oleh tekanan sosial. Nilai-nilai modern yang erat dengan Generasi Z, seperti self-love, kebebasan finansial, dan individualisme, secara langsung turut berkaitan dengan pergeseran cara pandang mereka terhadap institusi pernikahan. Contoh nyatanya, banyak dari mereka yang lebih memilih menggelar pernikahan sederhana karena kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang matang untuk masa depan.

Di era digital ini, generasi muda semakin sering terekspos pada realitas pernikahan yang kompleks. Berbagai cerita suka dan duka rumah tangga dibagikan secara terbuka melalui media sosial, berita, maupun pengalaman pribadi, keluarga, teman, dan figur publik. Paparan ini membuat Generasi Z cenderung memandang pernikahan sebagai komitmen jangka panjang yang sangat serius dan memerlukan kesiapan dari segi emosional, finansial, serta psikologis. Selain itu, narasi viral di internet kerap menyuarakan bahwa pernikahan bukanlah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Dengan demikian, munculnya tren "Marriage is Scary" dapat dimengerti sebagai cerminan nyata dari perubahan nilai, pengalaman sosial, serta dinamika gender di era modern.

Keputusan Gen Z untuk menunda pernikahan utamanya didorong oleh kondisi realitas saat ini, seperti ketidakstabilan ekonomi, mahalnya biaya hidup, kekhawatiran akibat trauma masa kecil, serta meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental. Banyak dari mereka tumbuh besar dengan menyaksikan tingginya angka perceraian atau konflik rumah tangga. Pengalaman ini membentuk mereka menjadi individu yang fokus pada kesetaraan dan kesalingan dalam berhubungan, sehingga mereka lebih berhati-hati mencari pasangan dengan visi sejalan guna menghindari hubungan yang toksik. Mereka cenderung memprioritaskan kemandirian dan pengembangan diri sebelum terikat komitmen panjang. Hal ini terbukti dari survei IDN Research Institute tahun 2025 yang mencatat bahwa 68 persen milenial dan 63 persen Gen Z mengaku menunda pernikahan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengonfirmasi hal serupa, di mana angka pernikahan pada 2023 turun signifikan sekitar 128 ribu atau 28,6 persen dibanding tahun sebelumnya.

Dari sisi positif, penundaan ini memberi kesempatan bagi kaum muda untuk meningkatkan kualitas hidup. Ketika mereka akhirnya menikah dalam kondisi mapan secara ekonomi dan emosional, diharapkan kualitas kehidupan rumah tangganya akan jauh lebih baik. Namun, Dokter Boyke mengingatkan bahwa fenomena ini perlu diwaspadai karena dapat memicu perilaku seks bebas.

Dari perspektif kesehatan reproduksi, Dokter Boyke menyoroti sisi yang cukup krusial dari tren penundaan pernikahan ini. Beliau mengungkapkan kekhawatiran bahwa fenomena tersebut berpotensi memicu perilaku seks bebas di luar nikah yang kian sulit dikendalikan. Menurut pemaparannya, meskipun sebagian generasi muda memilih untuk menunda atau menghindari ikatan pernikahan, kebutuhan biologis tetap menjadi realitas yang tidak dapat diabaikan. Tanpa komitmen pernikahan yang sah, perilaku seksual berisiko cenderung meningkat, yang pada gilirannya berpotensi memperluas penyebaran penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS yang hingga kini masih menjadi momok menakutkan bagi kesehatan masyarakat luas. Dokter Boyke menegaskan bahwa realitas ini menjadi dilema tersendiri, di mana preferensi gaya hidup generasi muda untuk tetap aktif secara seksual tanpa dibarengi dengan komitmen pernikahan menciptakan tantangan kesehatan publik yang signifikan.

Selain penundaan pernikahan, keputusan untuk childfree atau tidak memiliki anak juga kerap disalahartikan sebagai ajang ikut-ikutan tren semata. Menurut pakar keluarga dr. Yulina Eva Riany, keputusan ini sebenarnya banyak didorong oleh alasan rasional, mulai dari ketidakstabilan ekonomi hingga minimnya dukungan dari pemerintah. Banyak dari mereka tidak menolak ide memiliki anak, tetapi memilih menunggu hingga kondisi finansial dan psikologis benar-benar stabil, mengingat besarnya biaya kebutuhan bayi hingga persalinan. Meningkatnya keinginan perempuan untuk aktif di ranah publik juga menjadi alasan penundaan ini, terlebih karena infrastruktur dan kebijakan yang mendukung ibu bekerja saat ini dinilai masih sangat terbatas.

Pada akhirnya, semestinya masyarakat dan pemerintah tidak serta-merta memberikan stigma negatif terhadap pilihan hidup Generasi Z ini. Pemerintah perlu benar-benar memahami alasan di balik keputusan tersebut dan mulai mencari solusi jangka panjang yang solutif bagi generasi masa depan.