CFO ITW: BNPB Jangan Hancurkan Mata Pencaharian Pekerja Industri Perhotelan

Ali Muhammad Hilabi, Chief Finance Officer Indonesia Tourism Watch

Jakarta – Masa pandemi covid-19 yang tak kunjung usai memang menjadi duka bagi bangsa Indonesia terkhusus bagi dunia pariwisata Indonesia. Banyak sekali problematika yang timbul baik bagi destinasi maupun para pekerja dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Sama-sama kita ketahui bersama, pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia pada tutup buku tahun 2018 lalu dengan menyumbang lebih dari USD 19,2 miliar. Namun geliat pariwisata secara otomatis terjun bebas karena pandemi covid-19, dan yang paling terdampak adalah industri perhotelan yang secara nasional mengalami penurunan okupansi dibawah 35%.

Harapan sempat hadir ketika pemerintah melalui BNPB sebagai Pelaksana Program menggandeng hotel-hotel untuk bekerja sama dalam menyediakan tempat tinggal sementara bagi pasien orang tanpa gejala (OTG) dan tenaga Kesehatan (Nakes) covid-19 yang dimulai pada agustus 2020 lalu. Namun belakangan ini hotel-hotel yang bekerja sama dengan pemerintah juga mengalami Cash Flow tidak sehat akibat dari macetnya pembayaran. Sehingga pemerintah berhutang kepada hotel-hotel tersebut mencapai lebih dari 164 miliar rupiah. Hal ini berdampak masif terhadap pekerja di Industri perhotelan bahkan UMKM yang menggantungkan usahanya terhadap industri perhotelan.

Indonesia Tourism Watch (ITW) tengah mengamati permasalahan ini sejak lama serta memberikan tanggapannya atas apa yang tengah terjadi “Kami telah berdialog dengan pekerja-pekerja industri perhotelan, terkhusus pekerja yang menggantungkan hidupnya dihotel yang menjadi mitra pemerintah untuk penanggulangan covid-19. Secara umum sangat kecewa dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh BNPB, karena dapat memberikan efek yang sangat luas bukan hanya bagi pemilik hotel namun bagi pekerja dihotel serta UMKM yang bergantung kepada hotel tersebut” tegas Ali Muhammad Hilabi, Chief Finance Officer Indonesia Tourism Watch (CFO ITW).

Ilustrasi pekerja industri perhotelan

ITW bahkan telah melakukan pendekatan secara persuasif kepada pekerja di Industri perhotelan terutama yang bekerja dihotel yang menjadi mitra pemerintah dalam penangangan covid-19. Sebagai contoh yang dialami oleh 2 karyawan hotel dibilangan Jakarta Selatan yang dijadikan mitra pemerintah dalam penanggulangan covid-19 yaitu Fakkihuddin dan Septi yang masing masing sebagai staff operator controlling dan staff keuangan. Fakkihudin sendiri menyatakan "Pastinya banyak kekurangan ya selama pandemi, namun saya sebelumnya sangat bersemangat karena mendengar tempat saya bekerja dijadikan mitra pemerintah untuk dijadikan tempat tinggal nakes covid-19, awalnya saya bersyukur dapat tetap bekerja secara normal karena saya melihat kamar hotel tetap penuh diisi nakes. Belakangan saya merasa ada yang tidak beres karena gaji saya tetap telat dibayarkan bahkan mendapatkan potongan. Kemudian saya mendapatkan informasi dari staff keuangan hotel bahwa pemerintah selalu telat dan tidak utuh ketika membayar kepihak hotel. Dampaknya bagi keuangan keluarga saya sangat besar, karena banyak kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi serta pastinya mempengaruhi semangat dan produktifitas ketika saya bekerja".

Bahkan yang lebih miris pernyataan yang diutarakan Septi yang bekerja sebagai staff keuangan yang secara langsung mengalami tekanan dari berbagai pihak baik dari rekan kerja maupun dari mitra UMKM yang menjadi supplier dan vendor bagi hotel tempatnya bekerja. "Berhubung saya staff keuangan hotel ustay asam baris, pasti saya mendapatkan banyak keluhan baik dari kawan-kawan karyawan lintas departemen dihotel ini maupun dari mitra UMKM dan pemasok kebutuhan hotel. Keluhan ya pasti terkait telat ya pembayan gaji dan pemotongan gaji karyawan, sedangkan dari mitra pasti terkait tunggakan pembayaran ke supplier dan vendor penyedia bahan makanan, binatu, perlengkapan kamar yang merupakan UMKM. Bahkan yang paling miris adalah tagihan listrik dari PLN pernah telat terbayarkan dan listrik dihotel kami dipadamkan padahal sudah diberikan keterangan bahwa hotel kami adalah mitra pemerintah untuk dijadikan tempat tinggal nakes covid-19, namun tetap dipadamkan listrik dihotel kami. Bagi saya hal ini sangat membuat tidak nyaman seperti diteror setiap hari bahkan setiap waktu oleh mitra. Padahal saya sendiri juga mengalami hal serupa seperti gaji yang telat dibayarkan bahkan banyak kebutuhan pokok keluarga yang sulit terpenuhi.” keluh kesah Septi melalui sambungan seluler.

Sebagai penutup ITW melalui CFO memberikan pernyataan sekaligus tuntutan bagi pemerintah. “Kejadian ini harus segera diselesaikan. Kami meminta kepada BNPB selaku pelaksana program untuk segera menunaikan kewajibannya, serta jangan hancurkan mata pencaharian pekerja industri perhotelan karena kedepannya dapat merusak ekosistem industri. Kami juga meminta kepada BPK untuk segera merilis hasil audit terhadap BNPB terkait peristiwa ini supaya tidak berlarut” tutup Ali Muhammad Hilabi.