Oesman Sapta Tidak Sah Menjadi Ketua DPD

Pelantikan Ketua DPD, Oesman Sapta Odang. (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)

Oesman Sapta dianggap ahli hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar bukan Ketua DPD. Pelantikan yang dilakukan Wakil Ketua MA Suwardi juga dianggap tidak sah.

Baca juga: Ratu Yogya Melawan Oesman Sapta

"Dalam pandangan saya tidak sah. Saya menganggapnya bukan Ketua DPD," jelas Zainal yang dikonfirmasi kumparan (kumparan.com), Kamis (6/4).

Oesman Sapta dilantik pada Selasa (4/4) malam. Pelantikan ini diundur dari jadwal semula yang seharusnya pagi hari. Pelantikan yang semestinya dilakukan Ketua MA Hatta Ali, diwakilkan Suwardi.

Zainal kemudian menyampaikan, tata tertib DPD yang mengatakan masa jabatan pimpinan 2,5 tahun dibatalkan MA. Artinya, tidak perlu lagi ada pemilihan. Tetapi setelah palu diketok pimpinan DPD Farouk Muhammad dan GKR Hemas, menutup paripurna malahan ada orang-orang yang membuka sidang lagi.

Oesman Sapta Odang resmi menjadi Ketua DPD RI (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

"Ini tiba-tiba ada sebagian orang yang tinggal di ruangan sidang dan mengadakan sidang paripurna," urai dia.

Ada putusan MA yang dilanggar dan ada prosedur paripurna di DPD yang tidak ditaati. Ada kesan pemaksaan untuk mengganti pimpinan hingga Oesman Sapta yang juga Ketum Hanura naik.

"Jadi darimana keabsahan pemilihan pimpinan?" tanya Zainal.

Kalaupun Wakil Ketua MA datang melantik, ini juga menjadi pertanyaan. Jangan-jangan MA disesatkan dengan informasi karena ada kabar, ada politisi yang melobi MA.

"Ketika Ketua MA pergi, apakah Suwardi ini menggantikan kewenangan Ketua MA? Kalau dia hanya PLH, ini tidak bisa. Ini menjadi isu ketatanegaraan lagi, menjadi debat tata negara," beber Zainal.

Jadi apa yang dilakukan Suwardi bisa dibatalkan. Pelantikan Oesman Sapta mengandung kesalahan administrasi. MA sendiri memberikan alasan kedatangan ke DPD karena ada undangan.

"Ini alasan MA agak tidak masuk akal, karena ada undangan kemudian melantik. Saya membayangkan, kalau GKR Hemas bikin paripurna lalu mengundang MA untuk melantik. MA datang apa tidak ya?" jelas dia.

"Ini tragedi ketatanegaraan. Jadi MA seharusnya datang bukan karena undangan tapi keabsahan," tutup dia.