Ratu Yogya Melawan Oesman Sapta
PerbesarSidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang digelar Senin (3/4) memecah lembaga legislatif itu menjadi dua kubu. Satu hal yang diributkan: haruskah digelar pergantian pimpinan DPD.
Kericuhan berawal saat terjadi perdebatan soal pembahasan agenda sidang. Dalam rapat itu, diagendakan pembacaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017. Sejumlah anggota menentang pembacaan putusan MA karena mereka mendesak pergantian pimpinan DPD.
PerbesarKubu yang menentang pembacaan putusan MA memang sejak awal menginginkan agar pimpinan DPD periode sebelumnya, Mohammad Saleh, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, dan Farouk Muhammad diganti. Perdebatan berujung pada aksi saling dorong dan hujan interupsi pada sidang paripurna yang berlangsung selama lebih dari 10 jam.
Sejak awal sidang paripurna, Hemas menunjukkan perlawanan kepada kubu yang menginginkan pergantian dirinya sebagai pimpinan DPD. Perlawanan pertama ditunjukkan Hemas ketika sidang paripurna pada Senin lalu yang baru saja dibuka setelah mengalami skors.
PerbesarHemas yang memimpin sidang secara sepihak mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali Tata Tertib 2014. Dengan pemberlakuan ini, maka pergantian pimpinan sidang tidak dimungkinkan.
“Tata tertib 2014 kembali diberlakukan,” ujar Hemas sambil meninggalkan ruang paripurna, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/4).
Hemas kemudian langsung meninggalkan ruangan sidang. Keputusan Hemas lantas menuai banyak interupsi. Mayoritas anggota DPD yang menginginkan pergantian pimpinan langsung meminta pimpinan sidang yang lain, Farouk Muhammad untuk mencabut keputusan Hemas tersebut. Hemas pun diberikan mosi tidak percaya dari para anggotanya.
PerbesarKetua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias OSO pukul 00.45 dini hari secara tiba-tiba hadir dalam kericuhan tersebut. Rapat pun berujung pada keputusan pergantian pimpinan DPD. OSO yang menjadi perwakilan wilayah tengah itu akhirnya terpilih menjadi Ketua.
Setelah pemilihan, Hemas langsung mengirim surat terbuka kepada MA agar tidak melantik OSO, Darmayanti Lubis, dan Nono Sampono. Hemas yakin bahwa ia masih merupakan pimpinan DPD yang sah.
Perbesar"Saya selaku pimpinan DPD RI yang sah periode 2014-2019 tidak pernah menyatakan mengundurkan diri, apalagi dinyatakan berakhir. Sehingga tidak pernah terjadi kekosongan pimpinan DPD RI untuk kemudian ada dasar bagi pemilihan pimpinan DPD RI yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara," papar Hemas.
PerbesarMeski OSO, Damayanti dan Nono telah dilantik, Hemas dan Farouk Muhammad masih menganggap mereka adalah pimpinan yang sah. Fasilitas pimpinan pun belum dikembalikan, termasuk ruangan Hemas yang masih terkunci.
Sementara OSO sama sekali tak menghiraukan sikap Ratu Yogya tersebut.
"Itu urusan dia, tapi saya sudah masuk kantor," ujar OSO di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/4).
PerbesarUntuk meredam konflik dalam tubuh DPD, OSO siap menjalin komunikasi dengan Hemas dan Farouk.
"Ya itu sebetulnya, kalau negarawan sangat mudah menyentuhnya, tapi kalau bukan negarawan sulit berkomunikasi gitu," ujar OSO.