Tarif Tol Lampung Palembang 2024 untuk Semua Golongan Kendaraan

Ruas jalan tol Prabumulih-Indralaya (Prabumulya) di Sumatera Selatan yang jadi bagian Tol Trans Sumatera. Foto: Kementerian PUPR

Pengendara yang ingin melakukan perjalanan dari Lampung menuju Palembang menggunakan jalur darat bisa melalui Tol Trans Sumatera. Terdapat tiga ruas tol yang bisa dilalui untuk perjalanan Lampung-Palembang.

Ketiga ruas Tol Trans Sumatera yang bisa dilalui untuk perjalanan dari Lampung ke Palembang, yaitu Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung, dan Kayuagung-Palembang-Betung.

Setiap ruas tersebut memiliki besaran tarif tol yang berbeda-beda. Lantas, berapa tarif tol Lampung Palembang 2024? Simak rincian tarif tol untuk perjalanan dari Lampung ke Palembang melalui Tol Trans Sumatera di bawah ini.

Tarif Tol Lampung Palembang 2024

Foto udara simpang susun yang menghubungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas simpang Indralaya-Muara Enim seksi simpang Indralaya-Prabumulih dan Palembang-Indralaya saat proses pembangunan di Indralaya, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan. Foto: Nova Wahyudi/ANTARA FOTO

Merujuk situs resmi BPJT PUPR, berikut rincian tarif tol Lampung Palembang per Juli 2024 yang bisa disiapkan para pengendara jika ingin melalui Tol Trans Sumatera.

Tol Bakauheni-Terbanggi Besar

Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung

Tol Kayuagung-Palembang-Betung

Baca juga: Tarif Tol Surabaya Madiun 2024 untuk Semua Golongan Kendaraan

Sekilas tentang Tol Trans Sumatera

Foto udara pembangunan rest area proyek jalan tol Trans Sumatera (JTTS) ruas simpang Indralaya-Muara Enim seksi simpang Indralaya-Prabumulih KM51 di Prabumulih, Sumatera Selatan, Rabu (5/4/2023). Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto

Berdasarkan data BPJT PUPR per Februari 2024, Jalan Tol Trans Sumatera yang telah resmi beroperasi memiliki panjang 884,5 km dengan 15 ruas, yakni:

Merujuk Pasal 6 Perpres 100 Tahun 2014, menteri keuangan diberi kewenangan untuk memberikan Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT Hutama Karya atas pendanaan berupa penerbitan obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Jaminan Pemerintah Kepada PT Hutama Karya, Pemerintah melalui menteri keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera.

Selain itu, diterbitkan pula Peraturan Menteri Keuangan 168/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

(NDA)