Mahasiswa Papua di Kalteng Gelar Aksi Tolak Otsus Jilid II dan Pemekaran Papua

Puluhan mahasiswa Papua di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, saat menggelar aksi tolak perpanjangan Otsus dan DOB Papua.

PALANGKA RAYA-Sejumlah mahasiswa asal Papua yang sedang berkuliah di Palangka Raya, Kalimantan Tengah menggelar aksi penolakan adanya lanjutan otonomi khusus (Otsus) Jilid II dan adanya rencana memekarkan Papua menjadi sejumlah Provinsi.

Aksi yang digelar pada Sabtu 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB tersebut digelar di depan asrama HIMA Papua, Jalan B Koetin, Kota Palangka Raya dan dikomandai oleh koordinator lapangan (korlap) Alfons Winjange.

Selaku korlap dalam aksi tersebut, Alfons mengatakan pada prinsipnya mahasiswa Papua yang sedang mengeyam pendidikan di Bumi Tambun Bungai menolak adanya perpanjangan otonomi khusus bagi Papua dan juga pemekaran Papua yang direncanakan oleh pemerintah pusat.

“Otonomi khusus yang telah berjalan selama 20 tahun telah terbukti tidak mamberikan perubahan apapun, khususnya bagi rakyat Papua,” ujar Alfons.

Dalam orasinya, Alfons juga membeberkan sejumlah data yang dikeluarkan UNICEF terkait kematian ibu dan anak di Papua dalam 2 tahun terakhir.

“Kondisi yang dialami rakyat Papua sangat jauh dari kata sejahtera, menurut UNICEF pada tahun 2019-2020 angka kematian Ibu dan Anak di Papua paling tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 305 per 1000 kelahiran, hampir 30% dari 1000 ibu yang melahirkan di Papua meninggal di Rumah Sakit setiap tahun, itu terjadi pada saat proses mengandung,” jelasnya.

Mengakhiri aksi tersebut, para mahasiswa dari Bumi Cenderawasih tersebut membacakan lima tuntutan mereka, baik yang berkaitan dengan penolakan perpanjangan otonomi khusus dan Daerah Otonomi Baru(DOB) maupun sejumlah tuntutan lainnya yang masih dalam kaitannya dengan kondisi di Papua.

Adapun 5 tuntutan tersebut yakni: pertama, tegas menolak perpanjangan Otonomi Khusus Jilid II di Papua.

Kedua, menolak segala macam bentuk tawaran DOB (Daerah Otonomi Baru) di tanah Papua.

Ketiga, menolak pembangunan Kodim, dan juga Negara segera tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua.

Keempat, segera hentikan & tutup eksploitasi hutan, penanaman Kelapa Sawit (Manokwari Selatan, Merauke, Boven Digoel), Petrocina dan British Petroleum di Sorong. Segera hentikan penambang ilegal dan mendesak Gubernur Papua untuk segera mencabut izin pengelolaan Blok Wabu di Intan Jaya.

Kelima, mahasiswa Papua di kota studi Palangka Raya mengutuk keras tindakan para elit politik Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk mendukung Otsus dan meminta DOB.

Sementara itu, secara terpisah Juru bicara HIMA Papua di Palangka Raya, Alexander Yigibalom menegaskan jika tuntutan aksi mereka tidak didengarkan, maka mereka akan kembali menggelar aksi.

“Apabila tuntutan kami tidak diproses atau tidak ditanggapi secara baik maka kami akan turun kembali,” pungkasnya