Arah Politik Hijau dan Peran Generasi Muda di Pemilu 2024

Young Activists are taking action- Sumber: freepik

Bursa capres saat ini sudah banyak dirilis berbagai survei. Sayangnya dari berbagai bursa capres yang muncul belum banyak kandidat yang menggaungkan isu lingkungan dan perubahan iklim. Padahal persentase pemilih Generasi Milenial dan Generasi Z pada 2024 mencapai 60% dari total suara pemilih (Media Indonesia, 2021). Isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi isu utama yang berkaitan erat dengan anak muda. Di sisi lain, sebagian anak muda sebagai pendulang suara belum menyadari peran krusialnya untuk menggaungkan isu lingkungan dan perubahan iklim.

Isu lingkungan dan perubahan iklim jelas terlihat belum menjadi agenda utama dalam perpolitikan Indonesia. Kebijakan pemerintah yang secara terang menggenjot investasi tanpa menimbang keberlanjutan lingkungan masif digalakan. Sepanjang meningkatkan pendapatan negara dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka akan selalu berjalan mulus. Padahal, jika menghitung eksternalitas negatif dan discount rate di masa mendatang, nilai tersebut akan terus menurun.

Abainya pemerintah dalam menghitung eksternalitas negatif dan discount rate ini terlihat dari proyek pembangunan yang bersifat jangka pendek. Diantaranya proyek proyek strategis nasional yang memperoleh keistimewaan dapat membuka lahan manapun untuk proyek pembangunannya, termasuk pembukaan di kawasan hutan lindung maupun hutan konservasi.

Kebijakan teranyar tentang pelarangan pembangunan PLTU melalui Peraturan Presiden No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik telah ditetapkan. Sayangnya, pelarangan pembangunan PLTU tersebut kembali dikecualikan bagi perusahaan yang sudah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebelum peraturan ini berlaku.

Kebijakan kebijakan yang ada saat ini merupakan refleksi ketidakseriusan pemerintah dalam mengarusutamakan isu lingkungan. Keberlanjutan hanya menjadi jargon semata, sementara implementasinya, lingkungan masih selalu dibenturkan dengan ekonomi dan sosial. Pemerintah belum melihat lingkungan sebagai natural capital. Padahal tanpa lingkungan yang baik, kesejahteraan maupun penciptaan lapangan kerja tidak akan pernah terwujud.

Politik Hijau Sebagai Kunci Keberlanjutan Masa Depan

Politik hijau merupakan politik yang berakar pada perspektif ekologi dengan prinsip dasar ketergantungan, keterkaitan, dan harmonisasi antar sistem. Pendekatan politik ini juga sering disebut pendekatan politik yang holistik (Lautensach,1995). Politik ini bersifat ecologically based tetapi bukan ecologically centered (Barry, 1999). Maka pendekatan politik ini bukan menekankan pada pendekatan antroposentris maupun ekosentris, melainkan perspektif ekologi yang menekankan keterkaitan dan keterhubungan.

Jika disandingkan dengan perpolitikan hari ini maka politik hijau belum menjadi pilihan pendekatan politik di Indonesia. Politik saat ini menilai lingkungan hanya sebatas aset bukan sebagai entitas sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Saat ini, politisi melihat lingkungan hanya sebatas pundi utama pembiayaan elektoral.

Pendekatan politik hijau ini dapat mengembalikan relasi manusia dan alam menjadi lebih seimbang. Selama ini, pendekatan antroposentrisme yang mendominasi berujung pada eksploitasi lingkungan. Politik hijau ini harus menjadi pendekatan politik arus utama karena tanpa adanya kesadaran relasi yang seimbang antara alam dan manusianya, maka praktik adaptasi dan mitigasi yang harus segera dilakukan sulit terlaksana. Padahal menurut Bappenas, potensi kerugian akibat perubahan iklim mencapai 544 T atau setara sekitar 33% dari ABPN 2020 terhitung pada 2020-2024.

Gambaran perpolitikan Indonesia dapat berubah signifikan di tahun 2024. Politik hijau harus menjadi bagian isu utama yang menjadi fokus para kandidat. Permasalahan ketimpangan yang terjadi tidak hanya sebatas ketimpangan sosial ekonomi saat ini saja melainkan juga ketimpangan lintas generasi. Hal tersebut sering kita kenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan masa ini dengan sumberdaya seminimal mungkin tanpa mengorbankan pembangunan di masa mendatang.

Pemuda dan Wajah Politik 2024

Perhelatan politik 2024 menjadi tahun yang penting bagi penentuan wajah politik Indonesia. Generasi muda menjadi salah satu subjek krusial dalam menentukan perpolitikan tersebut, 60% pemilih merupakan pemilih Generasi Milenial dan Generasi Z. Hal tersebut menunjukkan generasi muda memiliki posisi tawar yang tinggi.

Pentingnya generasi muda untuk mendorong politik hijau karena generasi muda akan terdampak oleh kebijakan yang tidak ramah lingkungan masa sekarang. Kerusakan lingkungan yang bersifat irreversible change mengakibatkan tingginya cost yang dikeluarkan generasi muda di masa mendatang untuk merasakan jasa ekosistem yang dapat dirasakan saat ini. Oleh karena itu, seharusnya generasi muda menyadari pentingnya andil untuk mengarusutamakan politik hijau.

Generasi muda tidak boleh terjebak dengan simbol dan jargon semata. Berkaca pada pemilu 2019, para politisi banyak yang menampilkan citra kemilenialannya tetapi nir-substansi. Bahkan wacana krisis iklim tidak pernah menjadi sorotan sebelumnya.

Sebagai 60% pemegang suara maka generasi muda saat ini memiliki potensi yang harus dimanfaatkan. Mainstreaming isu lingkungan dan perubahan iklim harus lebih sering digaungkan. Tidak hanya menjadi topik yang berkutat di perkotaan melainkan menjadi topik seluruh kalangan anak muda di pelosok negeri. Sehingga dengan meningkatkan kesadaran dan pewacanaan lingkungan yang lebih santer, sebagai 60% pemegang suara seharusnya mampu menciptakan demand kepada para bursa capres untuk mengeskalasi dan menjadikan lingkungan sebagai wajah politik indonesia yang baru, politik hijau yang menjadikan lingkungan sebagai isu prioritas pembangunan.