Benar atau Salah di Negara Hukum
Tulisan dari Irman Ichandri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Hukum, Logika, dan Keadilan
PerbesarDi era digital dan banjir informasi saat ini, batas antara kebenaran dan kesalahan sering kali kabur oleh hiruk-pikuk persepsi publik, narasi viral, serta kepentingan kekuasaan. Sering kita saksikan di masyarakat, penilaian terhadap suatu perbuatan tidak lagi didasarkan pada argumen yang sahih atau aturan yang objektif, melainkan pada opini mayoritas atau sekadar asumsi yang tidak berlandaskan fakta. Padahal, dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita memiliki fondasi fundamental yang menetapkan bagaimana kebenaran dan keadilan harus ditegakkan.
Indonesia adalah Negara Hukum (Rechsstaat) bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat) sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi logis dari status tersebut sangat mendasar yaitu dalam negara hukum, batas antara benar dan salah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas keadilan, bukan berdasarkan kekuasaan, opini publik, atau kekuatan fisik. Setiap tindakan warga negara maupun penguasa dinilai sah atau tidak melalui mekanisme hukum yang adil. Ketika penilaian moral maupun legal dalam masyarakat bergeser dari prinsip-prinsip ini menuju penghakiman massal berbasis emosi dan asumsi liar, kita sedang melangkah menuju kekacauan berpikir (logical fallacy) dan degradasi tatanan hukum. Empat Pilar Menentukan Benar dan Salah dalam Negara Hukum
Untuk memahami bagaimana sebuah perbuatan dinilai secara adil dan sah, kita dapat merujuk pada prinsip-prinsip utama penentuan benar dan salah dalam sistem hukum: - Supremasi Hukum (Supremacy of Law) Hukum berada di posisi tertinggi; tidak ada orang atau kekuasaan yang kebal hukum. Kekuasaan politik, kekayaan, maupun popularitas di media sosial tidak boleh mengintervensi atau berada di atas ketentuan hukum yang berlaku. - Asas Legalitas (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali) Suatu perbuatan hanya dapat dikatakan salah (melanggar hukum) jika sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang yang sah. Seseorang tidak bisa dihukum atau dihakimi secara sewenang-wenang atas tindakan yang tidak melanggar aturan tertulis yang berlaku saat tindakan tersebut dilakukan. - Persamaan di Depan Hukum (Equality Before the Law) Setiap orang punya kedudukan yang setara; salah tetap salah dan benar tetap benar tanpa memandang status sosial atau jabatan. Hukum tidak membedakan antara pejabat tinggi, tokoh publik, maupun masyarakat biasa dalam penerapannya. - Peradilan yang Bebas dan Jujur (Independent and Impartial Judiciary).
Penentuan salah atau tidaknya seseorang diputuskan oleh hakim yang merdeka dan tidak memihak melalui proses pengadilan (due process of law). Keputusan hukum bukanlah hasil bentukan persepsi umum, melainkan buah dari pembuktian fakta yang objektif di hadapan majelis hakim. Bahaya Asumsi dan Sesat Logika (Logical Fallacy)
Di luar ruang sidang, fenomena trial by press atau trial by social media sering kali mengabaikan empat pilar di atas. Diskusi publik mengenai suatu persoalan kerap terjebak dalam berbagai bentuk kesesatan berpikir (logical fallacy). Beberapa contoh sesat logika yang sering muncul dalam menilai kebenaran antara lain:
Argumentum ad Populum (Bandwagon Fallacy): Menganggap sesuatu itu pasti benar hanya karena diyakini oleh banyak orang atau sedang viral di media sosial.
Argumentum ad Hominem: Mengabaikan substansi kebenaran atau hukum dengan cara menyerang pribadi, latar belakang, atau status orang yang menyampaikan argumen.
Argumentum ad Baculum: Memaksakan suatu pandangan benar atau salah berdasarkan kekuasaan, ancaman, atau kekuatan fisik, yang jelas bertentangan dengan prinsip Rechsstaat. Jika kebiasaan menghakimi berbasis asumsi tanpa bukti hukum ini terus dipelihara, masyarakat akan kehilangan kriteria objektif dalam membedakan kebenaran dari kebohongan. Penguasaan opini atau kekuatan intimidasi akan menggantikan kedudukan hukum sebagai pencerah keadilan.
Membangun Kesadaran Hukum dan Berpikir Kritis
Menjaga tatanan Rechsstaat bukan hanya tugas lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Warga negara yang cerdas harus mampu memisahkan antara sentimen pribadi, asumsi, dan bukti faktual. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah membudayakan penalaran yang logis dan taat asas: - Memeriksa Landasan Hukum dan Fakta: Sebelum menyimpulkan atau menyebarkan penilaian mengenai dugaan pelanggaran, periksalah apakah ada aturan hukum yang dilanggar dan bukti sah yang mendukung hal tersebut. - Menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence): Seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Mengedepankan Due Process of Law yang artinya mempercayakan proses penegakan hukum kepada mekanisme peradilan yang sah, alih-alih melakukan tindakan main hakim sendiri (vigilante justice) atau penghakiman massa secara daring.
Yuk mulai sekarang perbaiki penilaianmu tentang apa itu benar dan salah jangan hanya Asumsi tanpa landasan yang jelas nanti bisa berujung ke logika sesat loh (Logical Fallacy). Dengan kembali pada prinsip dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, kita diajak untuk menjadi masyarakat yang lebih bijak, obyektif, dan rasional. Mari kita tempatkan supremasi hukum, asas legalitas, persamaan di depan hukum, serta peradilan yang bebas di atas godaan kekuasaan maupun opini sesaat, demi terciptanya keadilan yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia.