Anti-Barat & Pernah Sosialis: Mengapa Myanmar Rangkul Israel, Abaikan Palestina?
Tulisan dari Irsyad Mohammad tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKetika membicarakan negara-negara yang belum mengakui Palestina, perhatian biasanya tertuju kepada Amerika Serikat atau negara-negara yang dekat dengan Israel dan blok Barat. Myanmar justru menawarkan teka-teki yang berbeda.
Negara Asia Tenggara ini pernah menempuh sosialisme di bawah rezim diktator militer Ne Win, lama menjalankan politik isolasionis, dan berkali-kali bersitegang dengan Barat. Namun, hubungan diplomatiknya dengan Israel telah bertahan selama lebih dari tujuh dekade, sementara pengakuan terhadap Negara Palestina tak kunjung diberikan.
Kontradiksi itu bukan sekadar soal siapa berteman dengan siapa. Ia memperlihatkan bagaimana slogan antikolonial, ideologi, dan solidaritas negara-negara pascakolonial dapat tersisih ketika berhadapan dengan kepentingan rezim.
Hubungan Israel dengan Myanmar terbilang awet, meskipun menghadapi ujian sejarah dan berulang kali melintasi lintasan sejarah Myanmar dan pergantian pemerintahan: dari pemerintahan sipil U Nu, rezim Program Sosialis Burma (saat itu Myanmar bernama negeri Burma) atau Jalan Burma Menuju Sosialisme (Burma Socialist Programme/Burmese Way to Socialism) di bawah junta militer Jenderal Ne Win, jatuhnya Ne Win hingga kepemimpinan dilanjutkan Jenderal Saw Maung dan mengubah nama negara dari Burma menjadi Myanmar.
Kemudian kepemimpinan junta militer dilanjutkan oleh Jenderal Than Shwe hingga Myanmar bergabung dengan ASEAN, serta dibebaskannya Pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi pada 2010, hingga periode transisi demokrasi yang melahirkan periode pemerintahan sipil terbatas dan sipil harus berbagi kekuasaan dengan militer yang dimulai dari 2011 hingga pemerintahan sipil terbatas itu berakhir 2021 karena kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing. Dengan semua ujian dan tempaan sejarah Myanmar, hubungan Israel dan Myanmar malahan semakin lengket dan semakin erat. Bisa dikatakan Myanmar adalah sahabat Israel di Asia Tenggara, selain Singapura.
Pada April 2026, Min Aung Hlaing seorang jenderal yang memimpin kudeta militer 2021, yang kini terpilih sebagai Presiden Myanmar pada 3 April 2026; melalui parlemen yang didominasi militer. Pergantian jabatan itu tidak mengubah persoalan mendasar: militer tetap menjadi pusat kekuasaan, sementara perang saudara dan krisis legitimasi politik terus membayangi negara tersebut. Dalam konteks itu, hubungan lama dengan Israel lebih masuk akal dibaca sebagai kesinambungan kepentingan keamanan ketimbang kesamaan ideologi.
Dari Solidaritas Pascakolonial ke Sosialisme Ala Ne Win
Myanmar dan Israel sama-sama merdeka dari Inggris pada 1948, lalu menjalin hubungan diplomatik pada 1953. Menurut keterangan Kedutaan Israel, Myanmar merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui Israel. Kedekatan itu menguat ketika Perdana Menteri U Nu mengunjungi Israel pada 1955 dan bertemu David Ben-Gurion. Ben-Gurion kemudian membalas kunjungan itu ke Burma pada 1961.
Pada masa awal tersebut, hubungan bilateral tidak hanya berisi seremoni diplomatik. Israel menawarkan kerja sama di bidang pertanian, pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan. Bagi negara yang baru merdeka dan menghadapi pemberontakan bersenjata di dalam negeri, akses kepada pelatihan serta teknologi pertahanan tentu punya nilai praktis.
Lalu, pada 1962, Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan U Nu dan mengusung Burmese Way to Socialism atau Jalan Burma Menuju Sosialisme. Pemerintah menasionalisasi berbagai sektor ekonomi, menekan oposisi, serta membatasi hubungan dengan dunia luar. Orientasi nasionalis dan isolasionis itu membuat Burma sering diposisikan berseberangan dengan Barat.
Tetapi perubahan ideologi tidak otomatis membatalkan kepentingan negara. Hubungan dengan Israel memang tidak lagi sehangat masa U Nu, namun tidak diputus. Inilah petunjuk awal bahwa hubungan tersebut tidak semata-mata bertumpu pada kedekatan personal atau kesamaan pandangan politik. Ketika rezim berubah, kanal diplomatik yang berguna tetap dipertahankan.
Ketika Israel Mampu Memasok Senjata dan Teknologi untuk Rezim Militer Myanmar
Setelah pergolakan 1988 dan kembalinya pemerintahan militer, hubungan pertahanan menjadi semakin penting. Tatmadaw—nama resmi militer Myanmar—membutuhkan pemasok persenjataan, teknologi, dan pelatihan di tengah memburuknya hubungan dengan banyak negara Barat akibat represi politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Israel termasuk salah satu mitra yang menjalin hubungan pertahanan dengan militer Myanmar.
Panglima militer Min Aung Hlaing mengunjungi Israel pada 2015. Pada tahun-tahun berikutnya, kerja sama pertahanan itu menjadi kontroversial, terutama setelah operasi militer Myanmar terhadap Rohingya pada 2017 yang mendorong lebih dari 700.000 orang mengungsi ke Bangladesh. Misi Pencari Fakta Independen PBB mendokumentasikan dugaan kejahatan berat oleh militer Myanmar dan menyerukan pertanggungjawaban atas tindakan terhadap komunitas etnis, termasuk Rohingya.
Laporan PBB mengenai kepentingan ekonomi militer Myanmar juga mencatat transfer persenjataan dari luar negeri. Dalam kasus Israel, laporan dan komunikasi para ahli PBB menyoroti penjualan dua kapal patroli bersenjata oleh Israel Aerospace Industries kepada Angkatan Laut Myanmar pada 2017. Perusahaan Israel TAR Ideal Concepts sebelumnya juga memublikasikan materi yang menunjukkan pelatihan personel pasukan khusus Myanmar pada 2016. Fakta-fakta ini membuat relasi kedua negara lebih dari sekadar hubungan diplomatik yang simbolis.
Perhatian terhadap hubungan tersebut tidak berhenti pada masa sebelum kudeta. Dalam komunikasi yang dipublikasikan pada 2023, para pelapor khusus PBB menyampaikan kekhawatiran mengenai delapan pengiriman komponen kedirgantaraan oleh Israel Aerospace Industries kepada otoritas pengadaan pertahanan Myanmar pada 2019–2022, termasuk setelah kudeta Februari 2021. Ini merupakan informasi yang disampaikan dalam komunikasi resmi PBB dan perlu dibedakan dari putusan pengadilan yang telah menetapkan tanggung jawab hukum. Namun, waktunya tetap penting: pengiriman yang dilaporkan itu berlangsung ketika militer Myanmar menghadapi kecaman luas atas kekerasan terhadap warga sipil.
Di sinilah pertanyaan etis muncul. Jika sebuah negara menyatakan mendukung tatanan internasional berbasis aturan, bagaimana ia memastikan kerja sama pertahanan tidak membantu aparat yang dituduh melakukan kejahatan berat? Dalam kasus Myanmar, PBB berulang kali meminta negara-negara menghentikan aliran senjata dan perlengkapan yang berisiko digunakan untuk pelanggaran hak asasi manusia. Kritik terhadap transfer senjata bukan sekadar soal pilihan politik, melainkan juga soal tanggung jawab untuk mencegah penderitaan warga sipil.
Meski demikian, kita perlu berhati-hati agar tidak menyederhanakan persoalan. Hubungan militer dengan Israel tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hubungan itu merupakan penyebab Myanmar tak mengakui Palestina. Bukti yang tersedia lebih kuat untuk menunjukkan kesinambungan kerja sama keamanan, sementara keputusan pengakuan Palestina melibatkan kalkulasi diplomatik yang tidak sepenuhnya transparan.
Mengapa Palestina Tak Diakui? Ideologi Kalah oleh Kalkulasi Rezim
Myanmar merupakan anggota Gerakan Non-Blok (GNB), sebuah organisasi yang tumbuh dari semangat kemerdekaan, kedaulatan, dan penolakan terhadap dominasi kekuatan besar. Secara historis, banyak negara pascakolonial mendukung hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Timor-Leste telah mengakui Palestina. Myanmar tetap berada di luar kelompok itu, bersama Singapura.
Perbandingan dengan Singapura sering muncul, tetapi kedua kasus tidak identik. Singapura memiliki hubungan pertahanan yang lama dengan Israel dan menekankan kebutuhan keamanan dalam lingkungan regional yang kompleks. Myanmar, sebaliknya, bukan sekutu tradisional Barat. Hubungan rezim militernya dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kerap ditandai sanksi, kecaman, dan ketegangan. Karena itu, penjelasan bahwa Myanmar tidak mengakui Palestina semata-mata karena mengikuti garis Barat tidak cukup meyakinkan.
Penjelasan yang lebih masuk akal adalah bahwa politik luar negeri Myanmar dipengaruhi kuat oleh kepentingan rezim dan kalkulasi keamanan. Sejak kemerdekaan, Tatmadaw memandang konflik bersenjata internal dan keutuhan teritorial sebagai alasan utama untuk mempertahankan dominasi politik. Dalam kerangka tersebut, mitra yang dapat menyediakan perlengkapan militer, pelatihan, atau teknologi keamanan bisa dipandang bernilai, terlepas dari perbedaan ideologi atau kecaman internasional.
Pengakuan terhadap Palestina, sebaliknya, tidak memberikan manfaat keamanan langsung yang sebanding bagi elite militer. Pengakuan itu juga dapat dibaca sebagai pilihan simbolik yang membawa konsekuensi diplomatik, meski tidak berarti otomatis memutus hubungan dengan Israel. Karena tidak tersedia bukti terbuka yang meyakinkan bahwa kerja sama pertahanan Israel secara langsung menentukan keputusan Myanmar soal Palestina, faktor keamanan sebaiknya dipahami sebagai konteks penting, bukan penjelasan tunggal yang sudah terbukti.
Ada pula faktor kelembagaan. Selama beberapa dekade, kebijakan luar negeri Myanmar dibentuk oleh rezim yang sangat menekankan kedaulatan negara, nonintervensi, dan kelangsungan kekuasaan. Solidaritas terhadap perjuangan bangsa lain dapat dikesampingkan jika dianggap tidak memberi keuntungan strategis atau tidak sesuai dengan prioritas elite penguasa. Paradoksnya, bahasa kedaulatan yang digunakan untuk membela posisi negara sendiri tidak selalu diterapkan secara konsisten terhadap bangsa lain yang menuntut hak menentukan nasib sendiri.
Situasi mutakhir menambah lapisan ironi. Setelah kudeta 2021, militer Myanmar terus menghadapi krisis legitimasi dan konflik bersenjata. Pada saat yang sama, sebagian negara mulai membuka kembali kanal pragmatis dengan pemerintahan yang didukung militer. Kunjungan Min Aung Hlaing ke Malaysia pada Oktober 2026, misalnya, menunjukkan bahwa pertimbangan praktis dapat mendorong keterlibatan diplomatik meski persoalan legitimasi dan hak asasi manusia belum terselesaikan. Hubungan internasional jarang berjalan hanya berdasarkan deklarasi moral; kepentingan, migrasi, keamanan, dan pengaruh regional ikut menentukan keputusan.
Namun, pragmatisme bukan alasan untuk menghapus pertanyaan moral. Ketika pemerintah mengutamakan kerja sama keamanan tetapi membiarkan aspirasi politik bangsa lain tetap tak diakui, publik berhak menilai apakah prinsip yang diklaim negara itu benar-benar universal atau hanya berlaku ketika menguntungkan penguasa.
Perlu dibedakan pula antara pengakuan diplomatik dan dukungan terhadap hak-hak Palestina. Sebuah negara dapat mendukung solusi dua negara atau menyerukan gencatan senjata tanpa secara formal mengakui Negara Palestina. Sebaliknya, pengakuan tidak otomatis menyelesaikan pendudukan, menjamin kedaulatan efektif, atau menghentikan kekerasan. Namun, pengakuan tetap memiliki bobot politik: ia menyatakan bahwa rakyat Palestina bukan sekadar objek negosiasi, melainkan subjek politik yang berhak menentukan masa depannya sendiri.
Perbedaan itu penting ketika menilai posisi Myanmar. Tidak tepat menyimpulkan bahwa negara yang belum mengakui Palestina pasti mendukung seluruh kebijakan Israel. Akan tetapi, ketidakadaan pengakuan setelah puluhan tahun hubungan bilateral juga bukan tindakan yang sepenuhnya netral. Di tengah dukungan luas negara-negara Asia Tenggara terhadap hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina, keputusan untuk tidak melangkah ke pengakuan formal menempatkan Myanmar pada posisi yang menyimpang dari arus utama regional.
ASEAN sendiri pernah menegaskan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri, dalam pernyataan para menteri luar negeri pada Februari 2025. Pernyataan itu juga mengacu pada solusi dua negara dan resolusi PBB.
Memang, pernyataan kolektif ASEAN tidak berarti setiap anggotanya otomatis mengambil langkah diplomatik yang sama. Tetapi jarak antara komitmen kolektif dan tindakan individual memperlihatkan keterbatasan solidaritas regional: bahasa bersama bisa terdengar tegas, sementara penerapannya tetap bergantung pada kalkulasi masing-masing pemerintah.
Ketika Kepentingan Nasional Mengalahkan Semangat Antikolonialisme
Myanmar memperlihatkan bahwa anti-Barat dan anti-kolonialisme tidak otomatis berarti anti-Israel; sosialisme tidak otomatis melahirkan solidaritas kepada Palestina; dan pengalaman kolonial tidak selalu menghasilkan sikap konsisten terhadap semua bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Dalam politik internasional, ideologi sering menjadi bahasa pembenaran, sedangkan kepentingan keamanan dan kelangsungan rezim menjadi pertimbangan yang lebih menentukan.
Tetapi ada perbedaan antara menjelaskan dan membenarkan. Bahwa sebuah rezim mengutamakan kepentingan militernya dapat menjelaskan mengapa hubungan dengan Israel bertahan. Hal itu tidak serta-merta membenarkan ketidakjelasan sikapnya terhadap hak rakyat Palestina, apalagi menghapus pertanyaan mengenai tanggung jawab pemasok senjata ketika ada risiko serius pelanggaran hak asasi manusia.
Pelajaran dari Myanmar bukan bahwa semua negara harus memutus hubungan diplomatik dengan Israel untuk mengakui Palestina. Pengakuan terhadap Palestina dan hubungan dengan Israel bukan dua pilihan yang secara hukum maupun diplomatik selalu saling meniadakan. Justru karena keduanya dapat berjalan bersamaan, keputusan Myanmar untuk tetap tidak mengakui Palestina patut dipertanyakan lebih keras.
Setelah lebih dari tujuh dekade hubungan Myanmar–Israel, pertanyaan yang tersisa bukan hanya mengapa sebuah rezim militer mempertahankan mitra pertahanan. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah mengapa sebuah negara yang pernah membanggakan nasionalisme dan kemandirian pascakolonial belum menerjemahkan prinsip penentuan nasib sendiri ke dalam pengakuan terhadap Palestina.
Jika antikolonialisme hanya berlaku bagi sejarah sendiri, sementara penderitaan dan aspirasi bangsa lain dianggap urusan sekunder, yang tersisa bukanlah prinsip universal, melainkan solidaritas yang selektif.