Kasus Pulau Rempang dan Solidaritas Puak Melayu se-Nusantara

Prodi Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Siber Muhammadiyah, Yogyakarta
Konten dari Pengguna
17 September 2023 10:14 WIB
·
waktu baca 5 menit
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Irwan P Ratu Bangsawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Sejumlah petugas yang tergabung dalam Tim Terpadu membersihkan pemblokiran jalan yang dilakukan oleh warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (8/9/2023). Foto: Teguh Prihatna/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Pada Kamis, 7 September, kita menyaksikan peristiwa tragis di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, saat konflik memuncak antara penduduk setempat dan aparat gabungan TNI, Polri, serta Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam. Perjuangan ini berakar pada konflik lahan yang telah membara sejak lama: Rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City.
ADVERTISEMENT
Pertama kali diusulkan pada tahun 2004, proyek Rempang Eco City dipelopori oleh PT. Makmur Elok Graha bersama pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Sejak saat itu, proyek ambisius ini menjadi subjek perdebatan dan kontroversi yang tak kunjung reda.
Tahun ini, Rempang Eco City menjadi bagian dari Program Strategis Nasional, seiring dengan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023, dengan target menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080. Kabar mengenai perusahaan China Xinyi Group yang akan membangun pabrik kaca terbesar kedua di dunia di kawasan Rempang semakin menarik dengan investasi sekitar US$11,6 miliar atau sekitar Rp 174 triliun.
Namun, di balik potensi kekayaan dan kemajuan ekonomi yang menarik itu, permasalahan tak terelakkan muncul. Data dari situs BP Batam mencatat proyek ini akan memakan 7.572 hektare lahan Pulau Rempang, atau sekitar 45,89 persen dari total lahan pulau seluas 16.500 hektare.
ADVERTISEMENT
Dampaknya, sejumlah warga harus direlokasi untuk proyek megaton ini. Sebagai kompensasi, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menjanjikan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi.
Ilustrasi Pulau Rempang. Foto: HASIHOLAN SIAHAAN/Shutterstock
Awalnya, sebagian masyarakat setempat mendukung proyek Rempang Eco City sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi mereka sendiri. Namun, dampak yang akan ditimbulkan oleh pembangunan ini, termasuk relokasi paksa dan potensi kerusakan lingkungan, telah memicu perpecahan dalam komunitas Melayu di Pulau Rempang.
Muncul pertanyaan: bagaimana solidaritas antara puak-puak Melayu se-Nusantara menghadapi permasalahan seperti ini? Konflik di Rempang telah menggugah pertanyaan mendalam mengenai identitas etnis dan nasionalisme dalam konteks proyek pembangunan besar.
Solidaritas yang selama ini dijaga antara puak-puak Melayu di wilayah ini, yang terkadang melampaui batas negara, sekarang diuji oleh pertarungan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
ADVERTISEMENT
Kita melihat Puak Melayu dari berbagai penjuru Nusantara, seperti dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Kalimantan mulai bereaksi keras atas konflik di Rempang. Bagi mereka, menindas satu Puak Melayu sama dengan menindas semua entitas Puak Melayu.

Pembangunan vs Lingkungan dan Hak-hak Masyarakat Lokal

Ilustrasi Pulau Rempang. Foto: pradeep_kmpk14/Shutterstock
Konflik di Rempang mencerminkan tantangan lebih besar dalam pembangunan berkelanjutan. Bagaimana kita mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan mengorbankan hak-hak masyarakat lokal?
Dalam konteks inilah kita perlu mempertimbangkan kembali prinsip-prinsip solidaritas etnis dan nasionalisme, serta mencari jalan menuju pembangunan yang lebih seimbang dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.
Kasus Rempang Eco City bukan sekadar konflik lokal. Ini mencerminkan konflik global antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Solidaritas puak Melayu se-Nusantara dalam menghadapi kasus ini penting karena mereka memiliki peran besar dalam membentuk masa depan Pulau Rempang dan Nusantara secara keseluruhan.
ADVERTISEMENT
Bagaimanapun, solusi yang ditemukan dalam kasus ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat di seluruh dunia yang menghadapi dilema serupa.
Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat bagaimana solidaritas puak Melayu ini berkembang dan sejauh mana mereka dapat menemukan titik temu dalam menghadapi konflik yang rumit ini.
Yang pasti, kasus Rempang Eco City telah membuka mata kita terhadap tantangan-tantangan besar yang dihadapi dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di masa depan.
Pertanyaan lebih mendalam yang perlu dieksplorasi dalam konteks kasus Rempang adalah sejauh mana pemerintah pusat dan lokal berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dapat menghindari eskalasi konflik dan membuka pintu bagi dialog yang produktif.
ADVERTISEMENT
Solidaritas puak Melayu se-Nusantara juga dapat diperkuat melalui pembentukan pemahaman bersama tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat.
Selain itu, peran media dalam membentuk opini publik dan solidaritas juga harus diperhatikan. Bagaimana pemberitaan mengenai kasus Rempang memengaruhi persepsi masyarakat dan puak-puak Melayu lainnya di seluruh Nusantara?
Media yang berimbang dan bertanggung jawab dapat memainkan peran penting dalam membantu masyarakat memahami isu-isu kompleks yang terkait dengan pembangunan besar seperti ini.
Dalam konteks global, kasus Rempang Eco City juga menjadi bagian dari narasi lebih besar tentang investasi asing dan dampaknya terhadap komunitas lokal. Bagaimana kita memastikan bahwa investasi asing membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya menguntungkan perusahaan dan pemerintah? Solidaritas dan kerjasama antara negara-negara di kawasan Nusantara dalam menangani isu-isu investasi asing dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa.
ADVERTISEMENT
Tidak hanya itu, perlu juga dipertimbangkan apakah ada pelajaran yang bisa diambil dari kasus Rempang Eco City dalam konteks pengembangan infrastruktur dan pembangunan kawasan lainnya di Indonesia. Bagaimana kita dapat menggabungkan kepentingan ekonomi dan lingkungan secara lebih efisien, serta memastikan bahwa komunitas lokal tidak terpinggirkan dalam proses tersebut?
Kasus Rempang Eco City adalah sebuah cerminan dari kompleksitas dan tantangan dalam mengelola pembangunan besar di era modern. Solidaritas puak Melayu se-Nusantara dalam menghadapi kasus ini adalah ujian nyata dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya mereka, sambil berusaha untuk mencapai kemajuan ekonomi.
Dengan komunikasi yang baik, pemahaman bersama, dan komitmen untuk mencari solusi yang adil, masyarakat di Rempang dan di seluruh Nusantara dapat membentuk masa depan yang lebih baik, yang menghormati hak-hak mereka serta menjaga keberlanjutan lingkungan yang sangat penting bagi generasi mendatang.
ADVERTISEMENT