Kasus Sambo dan Mario Dandy Harus Buat Masyarakat Tingkatkan Literasi Hukum

Mahasiswa PJJ Hukum Universitas Siber Muhammadiyah, Yogyakarta
Konten dari Pengguna
2 Maret 2023 6:42
·
waktu baca 6 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Irwan P Ratu Bangsawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi Pengadilan Foto Shutter Stock/Kumparan.com
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Pengadilan Foto Shutter Stock/Kumparan.com
Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang melibatkan Ferdy Sambo CS dan kasus penganiayaan David yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio harus dijadikan momentum untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat.
Literasi hukum atau legal literacy menjadi hal yang sangat penting bagi setiap individu, khususnya di negara yang menerapkan hukum. Kemampuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan hukum menjadi modal yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.
Meningkatkan literasi hukum masyarakat adalah upaya penting yang harus dilakukan untuk memperkuat keberhasilan sistem hukum suatu negara.
Sayangnya, tingkat literasi hukum di Indonesia masih relatif rendah, terutama di kalangan masyarakat awam. Banyak orang masih kesulitan memahami terminologi hukum yang rumit dan prosedur yang kompleks, sehingga sering kali tidak dapat memanfaatkan hak-hak mereka secara efektif.
Oleh karena itu, upaya meningkatkan literasi hukum masyarakat menjadi sangat penting, terutama dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan di dalam sistem hukum.
Ilustrasi Pengadilan. Foto: Shutter Stock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Pengadilan. Foto: Shutter Stock
Salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat adalah dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber daya hukum.
Informasi tentang hukum dan prosedur hukum harus tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau.
Selain itu, keberadaan klinik hukum atau layanan bantuan hukum juga dapat membantu masyarakat dalam memahami masalah hukum yang mereka hadapi dan memberikan bantuan hukum jika diperlukan.
Meningkatkan literasi hukum masyarakat juga dapat dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah dan universitas. Pembelajaran tentang hukum dan sistem peradilan dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sehingga siswa dapat memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, pelatihan tentang literasi hukum juga dapat diberikan kepada para guru dan dosen sehingga mereka dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa tentang hukum. Dengan demikian, upaya meningkatkan literasi hukum masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara yang melibatkan berbagai pihak.

Akses terhadap Informasi dan Sumber Daya Hukum

Ilustrasi Palu Sidang. Foto: Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Palu Sidang. Foto: Shutterstock
Meningkatkan literasi hukum masyarakat bukanlah hal yang mudah, tetapi memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber daya hukum merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Akses terhadap informasi hukum merupakan hak asasi manusia yang harus diperjuangkan dan dipertahankan.
Namun, seringkali akses terhadap informasi hukum masih menjadi kendala bagi masyarakat. Bahasa yang digunakan dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya seringkali rumit dan sulit dipahami bagi masyarakat awam.
Selain itu, biaya untuk mengakses informasi hukum juga dapat menjadi penghalang bagi mereka yang ingin memperoleh informasi tersebut.
Oleh karena itu, upaya untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber daya hukum perlu dilakukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat informasi hukum tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat.
Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan website yang menyajikan informasi hukum secara lengkap dan mudah diakses oleh semua orang.
Ilustrasi robot pengacara  hukum. Foto: Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi robot pengacara hukum. Foto: Shutterstock
Selain itu, klinik hukum atau layanan bantuan hukum juga dapat membantu memberikan akses terhadap informasi hukum bagi masyarakat. Klinik hukum menyediakan layanan hukum yang terjangkau bahkan gratis untuk masyarakat yang membutuhkan.
Layanan ini dapat membantu masyarakat memahami masalah hukum yang mereka hadapi dan memberikan bantuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber daya hukum juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media massa.
LSM dapat membantu menyediakan informasi dan sumber daya hukum bagi masyarakat, sedangkan media massa dapat menjadi alat untuk menyebarkan informasi tersebut ke seluruh lapisan masyarakat.
Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber daya hukum, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang cukup tentang hukum dan prosedur hukum yang berlaku di masyarakat.
Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan hak-hak mereka secara efektif dan menjalankan tugas-tugas mereka sebagai warga negara yang baik. Semua ini akan membantu memperkuat keberhasilan sistem hukum suatu negara.

Tebang Pilih

Pengadilan terhadap pelaku obstruction of justice atas kasus pembunuhan Brigadir Nofiansyah Yosua Hutabarat merupakan tindakan yang tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Foto Jamal Ramadhan kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pengadilan terhadap pelaku obstruction of justice atas kasus pembunuhan Brigadir Nofiansyah Yosua Hutabarat merupakan tindakan yang tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Foto Jamal Ramadhan kumparan
Dalam realitas yang ada, masyarakat kita terkadang masih disuguhkan dengan fenomena hukum yang diskriminatif, di mana penerapan hukum tidak selalu seadil dan seimbang. Salah satu fenomena ini adalah tebang pilih, yang terjadi ketika penegak hukum melakukan tindakan hukum terhadap oknum anggota masyarakat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum.
Fenomena tebang pilih ini dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi mereka yang berada di posisi yang kurang diuntungkan. Mereka bisa menjadi sasaran diskriminasi dalam penerapan hukum, tanpa adanya kesempatan yang sama untuk membela diri dan mengakses keadilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam sistem hukum yang ada.
Melalui edukasi yang tepat, masyarakat dapat memahami betapa pentingnya kesetaraan di hadapan hukum dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam penerapan hukum.
Masyarakat dapat pula memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menjaga diri mereka dari diskriminasi dalam penerapan hukum.
Ilustrasi Palu Sidang. Foto: Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Palu Sidang. Foto: Shutterstock
Pendidikan hukum yang baik juga dapat memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam menjalankan tugas mereka sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengambil peran mereka dalam menjaga keadilan dan mengakses keadilan yang seimbang dan setara.
Dalam mengatasi fenomena tebang pilih, kita juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penerapan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu meningkatkan upaya mereka dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Dengan meningkatkan literasi hukum masyarakat dan memperkuat prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum, kita dapat bersama-sama membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan, di mana hak-hak dan kepentingan setiap individu dihormati dan dilindungi dengan baik.

Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Hakim harus menerapkan hukum tanpa memandang status sosial dan kekuasaan seseorang. Foto: Dok. Kumparan.com
zoom-in-whitePerbesar
Hakim harus menerapkan hukum tanpa memandang status sosial dan kekuasaan seseorang. Foto: Dok. Kumparan.com
Di dalam sistem hukum yang ada, terkadang kita bisa menemukan fenomena hukum yang tidak selalu berjalan dengan adil dan seimbang. Salah satu fenomena ini adalah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di mana penerapan hukum berbeda-beda tergantung pada status sosial dan kekuasaan seseorang.
Fenomena hukum tajam ke bawah ini terjadi ketika hukum diterapkan secara tegas terhadap masyarakat biasa, sementara terhadap para elite dan pejabat yang memiliki kekuasaan, hukum diterapkan secara lembut dan tidak seketat pada masyarakat biasa. Fenomena ini menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum, karena masyarakat biasa tidak memiliki akses yang sama dalam mendapatkan keadilan.
Sementara itu, fenomena hukum tumpul ke atas terjadi ketika penerapan hukum tidak seketat pada para elite dan pejabat yang memiliki kekuasaan, sehingga mereka dapat dengan mudah melewati hukum tanpa konsekuensi yang serius. Fenomena ini juga bisa menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum, karena menempatkan mereka yang memiliki kekuasaan di atas hukum dan tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Untuk mengatasi fenomena hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan literasi hukum masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam sistem hukum, masyarakat dapat lebih proaktif dalam melindungi hak-hak mereka dan mengakses keadilan yang seimbang dan adil.
Selain itu, kita juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penerapan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan seseorang.
Dengan menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam penerapan hukum, kita dapat bersama-sama membangun sistem hukum yang adil dan seimbang bagi seluruh masyarakat. Kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan masyarakat yang sejahtera, dengan menempatkan kepentingan dan hak-hak setiap individu di atas segalanya.