Kontribusi Etnis Tionghoa bagi Ekonomi Sosialis Banten

Foto dibuat oleh penulis (Canva)

Isnia Julia Putri*

Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya di Banten, sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Komunitas Tionghoa di wilayah ini dikenal karena peran mereka yang signifikan dalam berbagai aspek ekonomi, terutama selama masa perkembangan perdagangan di Nusantara. Namun, ketika gagasan sosialisme ekonomi mulai muncul dalam berbagai kebijakan di Indonesia pada pertengahan abad ke-20, keberadaan dan peran etnis Tionghoa di Banten menimbulkan dinamika yang unik.

Gagasan ekonomi sosialis di Indonesia mulai berkembang setelah kemerdekaan dan semakin terasa kuat pada masa pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Pada periode ini, ekonomi sosialis bertujuan untuk mengedepankan kepemilikan negara atas sumber daya dan sektor ekonomi utama, serta memperkecil peran ekonomi swasta. Dalam konteks ini, komunitas Tionghoa di Banten yang terkenal sebagai pedagang dan pengusaha swasta seringkali berada dalam posisi yang sulit, karena kebijakan-kebijakan tersebut berusaha untuk mengalihkan dominasi ekonomi dari tangan kelompok swasta ke tangan pemerintah dan masyarakat luas.

Sebelum munculnya gagasan ekonomi sosialis, etnis Tionghoa sudah memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi Banten. Mereka dikenal sebagai pedagang yang giat dan inovatif, serta sebagai penggerak utama dalam sektor perdagangan, industri kecil, dan layanan keuangan. Jaringan perdagangan mereka mencakup berbagai komoditas penting seperti rempah-rempah, tekstil, serta kerajinan lokal. Bahkan dalam lingkup internasional, etnis Tionghoa di Banten memiliki hubungan dagang yang luas dengan negara-negara Asia Timur, Asia Selatan, dan Eropa.

Keahlian mereka dalam perdagangan dan bisnis, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah, membuat komunitas Tionghoa menjadi penggerak ekonomi lokal yang signifikan. Namun, ketika kebijakan ekonomi sosialis mulai diterapkan di Indonesia, peran ini mengalami berbagai tantangan.

Ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi sosialis di pertengahan abad ke-20, etnis Tionghoa yang menguasai banyak sektor perdagangan swasta menghadapi berbagai hambatan. Kebijakan nasionalisasi, yang berfokus pada pengambilalihan perusahaan-perusahaan swasta besar oleh negara, mengubah lanskap ekonomi yang selama ini diwarnai oleh aktivitas perdagangan swasta. Banyak perusahaan besar yang dimiliki oleh etnis Tionghoa diambil alih oleh pemerintah, terutama di sektor-sektor strategis seperti industri dan perdagangan bahan mentah.

Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata, di mana kepemilikan ekonomi dan sumber daya dialihkan dari tangan segelintir kelompok pengusaha (termasuk etnis Tionghoa) kepada negara dan masyarakat. Namun, kebijakan tersebut juga berdampak pada hilangnya kesempatan bagi pengusaha Tionghoa untuk mengembangkan bisnis mereka, yang pada akhirnya memengaruhi kontribusi mereka terhadap ekonomi lokal.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang mengutamakan koperasi dan perusahaan milik negara membuat etnis Tionghoa kesulitan untuk berpartisipasi dalam ekonomi formal, karena banyak dari usaha mereka beroperasi dalam lingkup perdagangan dan usaha swasta. Pengaruh ini semakin terasa ketika terjadi gelombang kebijakan yang memaksa banyak pengusaha Tionghoa untuk menyesuaikan diri atau meninggalkan beberapa sektor ekonomi yang telah mereka kuasai.

Meskipun menghadapi tantangan dalam ekonomi sosialis, etnis Tionghoa di Banten tetap menunjukkan kemampuan beradaptasi. Sebagian besar dari mereka beralih ke sektor-sektor yang tidak terlalu dipengaruhi oleh kebijakan nasionalisasi, seperti perdagangan ritel, layanan keuangan informal, dan usaha kecil menengah. Dalam sektor-sektor ini, mereka tetap mampu mempertahankan jaringan ekonomi mereka, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya.

Sebagai pengusaha yang telah lama berdagang di Nusantara, komunitas Tionghoa di Banten juga memanfaatkan keterampilan kewirausahaan mereka untuk tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi sosialis. Mereka mulai mendirikan usaha-usaha kecil yang berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti toko kelontong, industri makanan, dan usaha jasa. Dengan demikian, mereka masih dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal, meskipun tidak lagi dalam skala besar seperti sebelum penerapan kebijakan sosialis.

Selain itu, banyak pengusaha Tionghoa yang terlibat dalam kegiatan ekonomi informal, seperti pemberian pinjaman dan kredit kepada masyarakat setempat, yang tidak tersentuh oleh sistem ekonomi resmi. Dalam konteks ini, mereka tetap berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, membantu modal kerja bagi masyarakat yang ingin memulai usaha di tengah keterbatasan akses modal dari lembaga keuangan formal.

Walaupun kebijakan ekonomi sosialis menyebabkan beberapa kemunduran bagi pengusaha Tionghoa di Banten, peran mereka dalam ekonomi tetap bertahan. Ketika Indonesia beralih ke kebijakan ekonomi yang lebih terbuka pada era Orde Baru, etnis Tionghoa kembali memainkan peran penting dalam revitalisasi ekonomi nasional, termasuk di Banten. Dengan berakhirnya kebijakan nasionalisasi dan terbukanya kembali peluang bisnis swasta, banyak pengusaha Tionghoa yang mampu memulihkan usaha mereka dan bahkan memperluas jaringan ekonomi mereka.

Kontribusi etnis Tionghoa dalam ekonomi modern Banten, baik dalam sektor perdagangan, industri, maupun jasa, menunjukkan bahwa meskipun mereka sempat terhimpit oleh kebijakan ekonomi sosialis, kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berinovasi tetap menjadi kunci dalam mempertahankan peran penting mereka dalam perekonomian. Hingga saat ini, etnis Tionghoa masih menjadi salah satu kelompok penting dalam membentuk perkembangan ekonomi di Banten, dengan usaha-usaha keluarga yang terus berkembang di berbagai sektor.

Pengaruh keberadaan etnis Tionghoa terhadap ekonomi sosialis di Banten mencerminkan hubungan yang kompleks antara kebijakan ekonomi negara dan komunitas pengusaha swasta. Meskipun mereka sempat terdampak oleh kebijakan nasionalisasi dan pembatasan ekonomi swasta, etnis Tionghoa mampu bertahan melalui adaptasi di sektor-sektor informal dan skala kecil. Ketika kebijakan ekonomi mulai lebih terbuka, etnis Tionghoa kembali memainkan peran sentral dalam memulihkan dan mengembangkan ekonomi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas Tionghoa memiliki ketahanan ekonomi yang kuat serta kemampuan untuk berinovasi dalam menghadapi perubahan sistem ekonomi.

*Penulis adalah mahasiswa Pengantar Ilmu Politik, Prodi Kom, FISIP UNTIRTA