May Day, Karyawan Danamon Minta Jangan Ada PHK

Ilustrasi May Day. Foto: ist

Jambikita.id - Revolusi industri 4.0 menimbulkan kekhawatiran akan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Kekhawatiran ini melanda para pekerja di sektor perbankan.

Atas hal ini Serikat Pekerja Bank Danamon Wilayah Sumatera meminta pemerintah agar mengantisipasi dampak revolusi industri 4.0 terhadap terjadinya gelombang PHK itu.

Ketua Serikat Pekerja Bank Danamon Wilayah Sumatera, Sri Rahmawati mengungkapkan jika di era revolusi industri ini afa gelombang PHK yang tak terbendung.

"Di wilayah Sumatera khususnya setiap bulan ada PHK," kata Sri Rahmawati pada peringatan May Day 2019 di Jambi, Rabu (1/5/2019).

Hal demikian kata Rahmawati tak terlepas dari revolusi industri. Pekerjaan yang dulunya dikerjakan manusia saat ini sedikit demi sedikit mulai digantikan oleh mesin.

Misalnya kata Rahmawati, disektor perbankan saat ini petugas Teller Bank yang biasanya betugas melayani nasabah mulai dikurangi karena sudah ada setor tunai menggunakan mesin. Kondisi tersebut membuat kekhawatiran pekerja yang bekerja pada sektor keuangan perbankan.

"Kemudian petugas kasir juga sudah ada perubahan karena sekarang layanan digital sudah memaksa transaksi menggunakan uang digital yang bergerak dengan cara online," katanya.

Dalam peringatan hari buruh internasional atau Mau Day tersebut, Serikat Pekerja Bank Danamon Wilayah Sumatera berharap agar kesejahteraan mereka semakin diperhatikan.

Kemudian pada era digital sekarang ini, pihaknya juga berharap agar perbankan memaksimalkan dan memberdayakan tenaga kerja yang ada.

"Jika pun harus ada PHK yang musti dilakukan, kami minta perbankan memberikan hak-haknya seperti uang pesangon yang sesuai dengan peraturan," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan, Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, Zulfan mengatakan, pada era revolusi industri 4.0 ini tidak dipungkiri tenaga manusia akan digantikan mesin dalam bekerja.

"Ini tentu menjadi isu strategis pemerintah, dan ini regulasinya ada di Kementerian Ketenagakerjaan, yang kemudian diturunkan ke daerah," kata Zulfan. (yovy)