NICA: Sejarah dan Perannya dalam Agresi Belanda
Artikel yang membahas seputar ilmu sejarah dalam maupun luar negeri.
ยทwaktu baca 3 menit
Tulisan dari Jejak Sejarah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dari upaya Belanda untuk kembali menguasai wilayah bekas jajahannya. Salah satu instrumen penting yang digunakan Belanda dalam usaha tersebut adalah Netherlands Indies Civil Administration atau yang dikenal dengan singkatan NICA.
Badan pemerintahan sipil ini menjadi ujung tombak Belanda untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Kehadirannya membawa dampak besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia karena bertugas membangun kembali struktur administrasi kolonial di berbagai wilayah.
Pembentukan dan Peran NICA di Indonesia
Latar Belakang Pembentukan NICA dan Tujuannya
Menurut buku Sejarah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, NICA (Netherlands Indies Civil Administration) merupakan badan pemerintahan sipil Belanda yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Dr. Hubertus van Mook. Badan ini memiliki wewenang penuh dalam mengurus administrasi pemerintahan sipil dan didirikan oleh pemerintah Belanda yang berada dalam pengasingan pada masa Perang Dunia II dengan tujuan mengembalikan sistem serta kekuasaan kolonial Belanda di wilayah Indonesia seperti sebelum perang. Untuk memuluskan rencananya, Belanda memanfaatkan kesepakatan Civil Affairs Agreement yang ditandatangani antara Kerajaan Belanda dan Inggris di Chequers pada 24 Agustus 1945. Berdasarkan perjanjian tersebut, tentara pendudukan Inggris di Indonesia memegang kekuasaan atas nama Belanda, sedangkan administrasi sipil dijalankan oleh NICA di bawah komando Sekutu (SEAC).
Siasat NICA Memanfaatkan Kekosongan Kekuasaan
Dalam praktiknya, NICA berboncengan dan bekerja sama dengan pasukan Sekutu melalui AFNEI yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini dimanfaatkan sebagai dalih legitimasi untuk membantu Sekutu melucuti persenjataan tentara Jepang dan mengurus para tawanan perang, padahal tujuan terselubungnya adalah mengambil alih kekuasaan. NICA berniat memanfaatkan kekosongan kekuasaan (power vacuum) yang terjadi setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Pihak Belanda dan NICA sama sekali tidak mengakui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan menganggap wilayah Indonesia masih milik Kerajaan Belanda, sehingga NICA menyiapkan aparatur pemerintahan yang lengkap guna segera mengambil alih administrasi.
Peran NICA dalam Agresi Militer I dan Strategi Divida et Impera
Peran NICA semakin nyata saat Belanda mengabaikan Perjanjian Linggarjati dan melancarkan Aksi Polisionil atau Agresi Militer I pada 21 Juli 1947. NICA berperan menduduki wilayah-wilayah strategis Republik Indonesia dan membentuk negara-negara bagian atau boneka, seperti Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan Negara Indonesia Timur melalui strategi memecah belah kekuatan RI (divide et impera). Di daerah-daerah yang diduduki tersebut, NICA memegang administrasi pemerintahan sipil sekaligus melakukan aksi propaganda anti-republik guna melemahkan serta mengikis dukungan masyarakat terhadap pemerintah sah Republik Indonesia.
Agresi Militer II, Perlawanan Indonesia, dan Akhir Kekuasaan NICA
Pada Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948, NICA mendampingi militer Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta serta menangkap dan mengasingkan para pemimpin Republik seperti Sukarno dan Moh. Hatta. NICA kemudian berupaya menginstalasi pemerintahan sipil pro-Belanda di wilayah-wilayah yang diduduki. Namun, tindakan NICA tidak berjalan mulus karena mendapat perlawanan sengit dari TNI di bawah pimpinan Jenderal Soedirman bersama laskar rakyat melalui strategi perang gerilya yang masif, termasuk aksi Serangan Umum 1 Maret 1949 untuk menunjukkan bahwa militer dan negara RI masih berdiri tegak.
Selain perjuangan fisik, Indonesia juga memainkan diplomasi internasional melalui forum PBB. Atas tekanan Resolusi Dewan Keamanan PBB dan keterlibatan komisi PBB seperti KTN dan UNCI, Belanda akhirnya dipaksa menghentikan agresi dan berunding. Puncaknya, melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, yang secara resmi mengakhiri kekuasaan NICA di Indonesia.