Anies Sebut Kontrak Politik soal Syariat Islam Fitnah
ADVERTISEMENT
Surat pernyataan berisi kontrak politik antara Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan tiga ormas keagamaan beredar luas di media sosial sejak Sabtu (18/3) sore. Anies dan Sandi menegaskan bahwa kontrak politik itu adalah bentuk kampanye hitam jelang Pilgub DKI putaran dua.
ADVERTISEMENT
Anies menyebut bahwa surat itu adalah fitnah yang sengaja disebar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Ini Fitnah lagi, setelah fitnah-fitnah sebelumnya. Tanda tangan saya tidak seperti itu," ujarnya seperti dikutip dari rilis tim media Anies-Sandi, Sabtu (18/3).
Senada dengan Anies, Sandiaga juga merasa kalau nama dan tanda tangannya dicatut. Dia sendiri heran kenapa ada orang atau kelompok yang mau repot untuk membuat akad kontrak itu. "Jelas-jelas itu bukan tanda tangan saya," ucapnya.
Dalam surat pernyataan atau akad kontrak itu, terdapat tanda tangan palsu yang menyatakan Anies-Sandi akan menggunakan syariat Islam di Jakarta.
"Saya Anies Baswedan dan Saya Sandiaga Uno Menyatakan Siap Memimpin DKI Jakarta dengan nilai-nilai Syariat Islam dan mendengarkan nasihat para Mufassir dan Ulama," begitu tulisan kontrak politik yang beredar.
ADVERTISEMENT
Kontrak politik itu ditandatangani pada 7 Februari 2017. Kontrak tersebut diteken Anies dan Sandi dengan perwakilan Forum Umat Islam (FUI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Naufal Firman Yursak, Wakil Ketua Tim Media Anies Sandi, menambahkan dengan makin sering munculnya fitnah-fitnah baru, pihaknya yakin sedang ada pihak yang panik.
"Kami makin yakin bahwa ada pihak-pihak yang sedang mengalami kepanikan yang luar biasa. Kami mengajak kepada para relawan, simpatisan dan warga untuk tetap fokus pada program kerja dan makin kerja keras memenuhi harapan warga Jakarta untuk menciptakan perubahan di ibukota," ujarnya.