Hak Merek di Indonesia dan Regulasi Barang Tiruan: Logo itu penting?

Sumber: Pixabay

Regulasi Hak Merek di Indonesia

Apa itu Hak Merek?

Hak merek di Indonesia merupakan wadah peraturan hukum yang masih berkembang disebabkan inovasi baru yang dibuat oleh revolusi industri. Banyak peraturan hukum yang diundangkan agar produk dan teknologi di Indonesia dapat terlindungi dan memajukan pertumbuhan ekonomi dengan memberi insentif kepada wirausahawan untuk membangun ciptaan sendiri. Disinilah dimana hak merek dibutuhkan karena merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dimana hak merek akan memberi akses terhadap perusahaan untuk memberi identitas terhadap produk mereka sendiri. Hal ini sangat berguna bagi perusahaan agar masyarakat atau pembeli dapat mengidentifikasi produk yang mereka gunakan dan apakah dapat merupakan merek yang terpercaya. Selain itu, hak merek juga memberikan keamanan kepada pemilik produk karena produk atau inovasi yang mereka ciptakan tidak dapat digunakan oleh orang lain.

Perkembangan teknologi dan industri sudah melebihi kapasitas manusia untuk bersaing dalam membuat inovasi yang baik dan dapat digunakan oleh masyarakat. Jadi, para pelaku usaha menghasilkan produk yang baru untuk melakukan pengembangan dari produk-produk sebelumnya yang memiliki kualitas yang berbeda-beda. Saat produk tersebut ingin dikenalkan dan dijual ke konsumen, perusahaan akan membutuhkan merek tertentu untuk dikenal oleh masyarakat. Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal.

Masalah terkait Barang Tiruan yang Melanggar Hak Merek

Semua usaha untuk melindungi barang atau jasa suatu perusahaan sudah dilakukan dalam peraturan hukum. Tetapi, masih banyak masalah penggunaan merek orang lain yang melanggar hukum dan masih beroperasi. Ada barang atau produk yang dikomersialisasikan dengan maksud menggunakan produk yang terkenal tetapi mengubah beberapa detail agar tidak termasuk pelanggaran hak merek. Jadi, barang palsu ini yang sering dikomersialisasikan di banyak pasar tradisional Indonesia menjadi masalah yang besar karena tidak dilihat atau menjadi prioritas besar bagi aparat penegak hukum atau penjual barang palsu menggunakan celah hukum hak merek agar produk yang diperjualbelikan tidak termasuk dalam pelanggaran hukum. Hal ini menjadi ciri utama permasalahan yang ada di Indonesia terhadap produk-produk dalam negeri maupun luar negeri yang dikomersialisasikan tanpa adanya efek jera bagi penjual maupun pembeli yang akhirnya menjadi suatu yang normal untuk melihat barang palsu digunakan atau dijual di pasar tradisional.

Permasalahan tersebut dihadapi dengan regulasi hak merek yang telah ada. Dalam TRIPS Agreement (“Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”), sudah terdapat banyak perlindungan dari hak merek perusahaan. TRIPS Agreement merupakan perjanjian yang termasuk dalam bagian dari World Trade Organization (“WTO”) Agreement yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya dan mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing -masing salah satunya untuk melindungi merek terkenal. Definisi dari barang tiruan menurut Pasal 51 TRIPS Agreement, didefinisikan sebagai berikut: “Barang-barang bermerek tiruan adalah barang barang, termasuk kemasannya, yang identik dengan merek yang terdaftar secara sah yang berkenaan dengan barang tersebut, atau merek tersebut tidak dapat dibedakan aspek-aspek utamanya maka hal tersebut dianggap melanggar hak pemilik merek menurut undang-undang”. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Selain itu, pentingnya sebuah merek adalah agar masyarakat dan juga perusahaan dapat membedakan suatu produk dengan produk yang lain sebagaimana telah dicantum dalam Pasal 1 Undang Undang Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: “Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan”. Semua regulasi ini mendukung perlindungan dari merek perusahaan dalam pencurian merek mereka sendiri dan komersialisasi yang mungkin akan terjadi.

Kelebihan Hak Merek di Indonesia

Hukum ini sudah memadai dalam perkara tertentu. Dalam Penyelesaian sengketa merek Soffell Lotion menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Pid.Sus/2016, dikatakan bahwa pengadilan memberi putusan yang sudah memberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku karena suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan merupakan pelanggaran merek. Jadi, aparat penegak hukum sudah dapat menentukan bahwa komersialisasi ini menggunakan merek yang sama ataupun sedikit sama sudah termasuk pelanggaran hukum jika komersialisasi yang digunakan adalah dengan membawa nama produk terkenal atau sudah lebih dikenal oleh masyarakat setempat. Hal ini membuktikan bahwa hukum yang diundangkan sudah cukup memadai untuk menentukan apakah komersialisasi barang palsu dapat diputuskan dalam pengadilan sebagai melanggar hak merek atau tidak dan melindungi produk orang lain yang sudah mendaftar merek mereka atau sudah diketahui oleh masyarakat secara skala yang luas. Walaupun pada kasus terburuk komersialisasi barang palsu masih terjadi, masih ada sanksi sosial dari masyarakat yang mengkritik orang yang menggunakan barang palsu karena dianggap “barang bajakan” dan tidak membantu kriminal yang menyebarluaskan barang palsu tersebut. Jadi, banyak cara agar komersialisasi barang palsu mengurang di kalangan masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Masih banyak pelanggaran hak merek yang terjadi di Indonesia. Tetapi, penggunaan hak merek oleh hakim juga sudah membantu perlindungan produk dan inovasi baru yang digunakan oleh perusahaan agar dapat mengembangkan ekonomi dan bersaing dalam revolusi industri di Indonesia. Hak-hak merek sudah lebih dilihat dan diterapkan oleh aparat penegak hukum dan komersialisasi barang palsu juga lebih mudah untuk diberi regulasi dan observasi yang lebih tinggi di masyarakat. Banyak peraturan yang diberi dari segi hukum maupun sanksi sosial yang didapatkan oleh penjual ataupun pembeli. Indonesia telah menerapkan undang-undang dalam HKI dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi yang pesat disebabkan oleh revolusi industri ini.