Gubernur Bank of England Pertanyakan Hak Veto kepada Pemerintah Inggris

Gedung Bank of England Foto: Reuters/Hannah McKay

Gubernur Bank of England Andrew Bailey menagih pemerintah Inggris atas rencananya memberikan hak veto. Rencana ini tertuang pada aturan keuangan keuangan pasca-Brexit yang ditulis oleh regulator independen, termasuk bank sentral.

Adapun pemerintah Inggris telah menjanjikan deregulasi "Big Bang 2.0" untuk meningkatkan daya saing sektor keuangan setelah kota London terputus dari Uni Eropa oleh Brexit.

"Bagian dari daya saing adalah memiliki sistem hukum yang efektif, dan bagian darinya adalah memiliki sistem regulasi yang efektif. Kita tidak boleh mengancam itu," imbuh Bailey kepada Komite Keuangan di parlemen Inggris.

Bailey mengatakan bahwa proposal tersebut mungkin akan memperumit upaya Inggris dalam pemulihan reputasinya secara internasional, ditambah dengan gejolak yang baru-baru ini terjadi di negara tersebut akibat program ekonomi jangka pendek dari mantan perdana menteri Liz Truss.

"Kami telah merusak reputasi kami secara internasional karena apa yang terjadi. Butuh waktu lebih lama untuk membangun kembali reputasi itu daripada memperbaiki kurva emas, jadi kami harus melangkah dengan hati-hati," kata Bailey.

Sementara itu, Kementerian Keuangan dan Bank of England sedang mengejar kesepakatan yang berpotensi untuk menyertai pernyataan fiskal menteri keuangan, Jeremy Hunt, Kamis (17/11) untuk membebaskan miliaran pound dari penyangga modal asuransi untuk berinvestasi dalam pertumbuhan ekonomi.

Adapun BoE memperingatkan agar tidak terlalu banyak melonggarkan aturan karena perusahaan asuransi meminta kementerian untuk mengesampingkan bank sentral. Dua deputi Bailey, Jon Cunliffe dan Sam Woods, juga turut mengkritik langkah-langkah yang melanggar independensi peraturan.

Pihak pemerintah mengatakan bahwa mereka akan menunda pengusulan kekuatan baru setelah ditentang oleh Bank of England, yang mengarah ke spekulasi bahwa itu akan dipermudah atau disimpan. Diketahui, hak veto akan menjadi tambahan kewenangan baru dalam rancangan undang-undang di hadapan parlemen agar regulator memperhatikan daya saing global Kota saat menulis peraturan baru.