45 Contoh Soal CAT Panwascam Pilkada 2024 dan Jawabannya

Ilustrasi contoh soal CAT Panwascam Pilkada 2024. Foto: Shutterstock

Contoh soal CAT Panwascam Pilkada 2024 yang dibagikan di artikel ini dapat menjadi bahan belajar sebelum mengikuti seleksi tes. Menjelang Pilkada 2024 serentak, pemerintah bersama KPU dan Bawaslu telah melakukan sederet persiapan, termasuk merekrut Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).

Berdasarkan laman resmi bawaslu.go.id, setidaknya ada 147.415 orang yang mendaftar dan siap mengikuti seleksi CAT sebagai salah satu proses rekrutmen Panwascam. Artikel ini membagikan beberapa contoh soal CAT Panwascam Pilkada 2024 dan kunci jawabannya.

Contoh Soal CAT Panwascam Pilkada 2024

Ilustrasi contoh soal CAT Panwascam Pilkada 2024. Foto: Embong Salampessy/ANTARA

Dirangkum dari Contoh Soal Tes Tertulis Panwascam Pemilu 2024, Soal dan Jawaban Ujian Panwaslu Kecamatan oleh Komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya (KISSBerdaya) serta sumber lainnya, berikut ini sederet contoh soal CAT Panwascam Pilkada 2024.

1. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah...

A. Bawaslu

B. Bawaslu dan KPU

C. Bawaslu, KPU, dan KPI

D. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Jawaban: D

2. Alasan paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah...

A. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar

B. Indonesia belum memiliki lembaga pengawasan pemilu

C. Pemilu diwarnai praktik-praktik kompetisi yang tidak fair

D. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu

Jawaban: C

3. Struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah...

A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS

B. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa

C. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

D. Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS

Jawaban: A

4. Dalam pemilu, pemilih diharuskam memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang...

A. Langsung

B. Rahasia

C. Jujur dan adil

D. Bebas

Jawaban: D

5. Di bawah ini adalah indikator Pemilu Demokratis, kecuali...

A. Penyusunan kerangka hukum

B. Hak memilih dan untuk dipilih

C. Kampanye pemilu yang demokratis

D. Akses media dan kebebasan berekspresi

Jawaban: D

6. Pengawas TPS berjumlah...

A. 1 orang setiap desa/kelurahan

B. 1 orang setiap TPS

C. 2 orang setiap TPS

D. 3 orang setiap desa/kelurahan

Jawaban: B

7. Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati pelaksana, peserta, dan petugas kampanye, kecuali...

A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Mengganggu ketertiban umum

C. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan

D. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditetapkan KPU

Jawaban: D

8. Pernyataan berikut merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, kecuali

A. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

B. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya

C. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu

D. Merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan untuk memeriksa anggota KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu

Jawaban: D

9. Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum diatur dalam...

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

B. Undang0Undang Nomor 7 Tahun 2017

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017

Jawaban: B

10. Pemilihan Umum tahun 2024 dilaksanakan pada...

A. 13 Februari 2024

B. 14 Februari 2024

C. 10 Februari 2024

D. 15 Februari 2024

Jawaban: B

Baca Juga: Tahapan Pilkada Serentak 2024 dari Persiapan sampai Pengesahan

11. Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...

A. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

B. Sekretaris Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

C. Bupati/Walikota

D. Bawaslu Kabupaten/Kota

Jawaban: D

12. Di bawah ini kewajiban Panwaslu Kecamatan, kecuali...

A. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

B. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan penyelenggaraan yang dilakukan PPK

C. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu

D. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas pengawas pemilu pada tingkat di bawahnya

Jawaban: C

13. Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya...

A. 20 persen

B. 25 persen

C. 30 persen

D. 50 persen

Jawaban: C

14. Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS antara lain, kecuali...

A. Surat suara

B. Tinta

C. Sampul kertas dan segel

D. Obeng untuk mencoblos

Jawaban: D

15. Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...

A. Bawaslu Kabupaten/Kota

B. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

C. Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota

D. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi

Jawaban: A

16. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh...

A. KPU

B. Bawaslu Provinsi

C. Bawaslu Kabupaten/Kota

D. Sekretaris KPU Provinsi

Jawaban: C

17. Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh...

A. Pengawas TPS

B. Panwaslu Kelurahan/Desa

C. Panwaslu Kecamatan

D. Bawaslu Kabupaten/Kota

Jawaban: A

18. SIM-P adalah prinsip-prinsip yang harus selalu dimiliki dan dikembangkan setiap pengawas Pemilu di semua jajaran. SIM-P tersebut adalah sebagai berikut, kecuali...

A. Solidaritas

B. Implementasi

C. Mentalitias

D. Profesionaltias

Jawaban: B

19. Pemilu dilaksanakan atas azas...

A. Langsung, umum, bersama, adil, dan rahasia

B. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

C. Langsung, umum, bebas, terbuka, jujur, dan adil

D. Langsung, umum, efektif, efisien, dan transparan

Jawaban: B

20. Politik uang atau money politik merupakan jenis pelanggaran...

A. Pelanggaran pidana pemilu

B. Pelanggaran administrasi pemilu

C. Pelanggaran kode etik

D. Sengketa antara pemberi dan penerima uang untuk memenangkan salah satu pasangan calon peserta pemilu

Jawaban: A

21. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah...

A. Peserta pemilu

B. Pemerintah daerah

C. Petugas kampanye

D. Pengawas pemilu

Jawaban: D

22. Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi...

A. Pencegahan dan penindakan

B. Penentuan titik rawan

C. Penentuan fokus pengawasan

D. Pengawasan melekat

Jawaban: A

23. Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dibawah ini, kecuali...

A. Relawan Pengawas Pemilu

B. Pendidikan politik bagi pemilih

C. Survei atau jajak pendapat tentang pemilihan

D. Melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih

Jawaban: D

24. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh...

A. KPU

B. Bawaslu Provinsi

C. Bawaslu Kabupaten/Kota

D. Sekretaris KPU provinsi

Jawaban: C

25. Untuk dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali...

A. Berusia minimal 17 tahun

B. Berusia kurang dari 17 tahun tapi sudah pernah menikah

C. Terdaftar di BPJS Kesehatan

D. Warga Negara Indonesia

Jawaban: C

26. Tindak lanjut PPS terkait dengan temuan dan laporan kesengajaan atau kelalaian pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan di antaranya adalah...

A. Melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan adanya bukti yang cukup tentang pelanggaran pelaksanaan kampanye Pemilu

B. Melarang pelaksanaan kampanye Pemilu

C. Melarang peserta Pemilu yang bersangkutan untuk mengikuti kampanye Pemilu berikutnya

D. Menghentikan pelaksanaan kampanye peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu

Jawaban: D

27. Berikut contoh pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, kecuali...

A. Anggota Panwas membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota KPU

B. Melakukan Tindakan yang melampaui batas wewenang

C. Memiliki keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu

D. Tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain

Jawaban: D

28. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terakhir diubah dengan ketentuan berupa...

A. Perpu Nomor 1 Tahun 2020

B. Perpu Nomor 2 Tahun 2022

C. Perpu Nomor 1 Tahun 2022

D. UU Nomor 1 Tahun 2022

Jawaban: C

29. Calon anggota peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening dana kampanye kepada...

A. KPU

B. KPU Provinsi

C. KPU melalui KPU provinsi

D. KPU kabupaten/kota

Jawaban: D

30. Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari...

A. Pemerintah, Pemerintah Daerah

B. BUMN dan BUMD

C. Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa

D. Semua jawaban benar

Jawaban: D

31. Pengawas Pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan pemilu, pada tahapan...

A. Tahapan pemutakhiran data pemilih

B. Tahapan kampanye

C. Semua tahapan

D. Tahapan pemungutan suara

Jawaban: C

32. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan oleh Pengawas Pemilu melalui beberapa hal berikut, yakni...

A. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran

B. Peningkatan kerja sama antar lembaga

C. Peningkatan transparansi pelaksanaan Pemilu

D. Semua benar

Jawaban: D

33. Hasil kegiatan pengawasan Pengawas Pemilu dituangkan dalam...

A. Formulir Model A

B. Formulir Model B

C. Formulir Model C

D. Formulir Model D

Jawaban: A

34. Potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih, kecuali...

A. Pemilih ganda

B. Pemilih berumur 17 tahun

C. Pemilih fiktif

D. Anggota Polri aktif

Jawaban: B

35. Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilihan yang paling tepat adalah...

A. Akurasi data pemilih

B. Pelibatan RW

C. Pelibatan RT

D. Pelibatan tokoh masyarakat

Jawaban: A

36. Di bawah ini merupakan asas-asa penyelenggara pemilu, kecuali...

A. Jujur

B. Tertib penyelenggara pemilu

C. Kepentingan umum

D. Ketokohan

Jawaban: D

37. Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, merupakan pengertian Pancasila sebagai...

A. Ideologi terbuka

B. Sumber dari segala sumber hukum

C. Dasar Negara

D. Pandangan hidup

Jawaban: D

38. Sidang BPUPKI I diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan...

A. Dasar filsafat negara Indonesia merdeka

B. Lagu kebangsaan Indonesia Raya

C. Rancangan UUD

D. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia

Jawaban: A

39. Berikut ini tidak termasuk nilai dasar Pancasila adalah...

A. Nilai Ketuhanan

B. Nilai Keadilan

C. Nilai Kemanusiaan

D. Nilai Keteladanan

Jawaban: D

40. Di negara demokrasi, Konstitusi atau Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai sarana...

A. Membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara

B. Menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara

C. Menjamin hak-hak asasi warga negara

D. Semua jawaban benar

Jawaban: D

41. Bagi bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika merupakan...

A. Pengakuan adanya keragaman

B. Lambang kedaulatan negara

C. Lambang identitas negara

D. Semboyan bangsa

Jawaban: B

42. UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut, kecuali...

A. Persatuan

B. Internasionalisme

C. Keadilan sosial

D. Ketuhanan yang Maha Esa

Jawaban: A

43. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari disebut juga...

A. Nilai dasar

B. Nilai fleksibilatas

C. Nilai instrumental

D. Nilai perjuangan

Jawaban: D

44. Istilah Pengawas Pemilu muncul pertama kali pada tahun...

A. 1971

B. 1955

C. 1977

D. 1982

Jawaban: D

45. Lagu mars Pemilu pasca reformasi digunakan mulai Pemilu tahun 2004. Siapakah pengarangnya...

A. Ismail Marzuki

B. Nurhidayat Sardini

C. Mochtar Embut

D. Nortier Simanungkalit

Jawaban: D

(NSF)