Ciri-ciri Sistem Politik dan Pengertiannya

Illustrasi ciri-ciri sistem politik. Foto: Pexels.

Istilah politik telah lama melekat dalam sebuah negara. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), politik berarti segala urusan, tindakan, dan kebijakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

Adapun menurut buku Sosiologi Politik yang diterbitkan oleh Ghe Publishing, politik merupakan ilmu yang membahas kegiatan masyarakat dan berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh lembaga pemerintah maupun sosial.

Di dalam suatu negara terdapat sistem politik yang diatur sesuai ketentuan dan kesepakatan masing-masing. Untuk memahami sistem politik beserta ciri-cirinya, simak penjelasan di bawah ini.

Pengertian Sistem Politik

Menurut David Easton dalam buku Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik, sistem politik berisi sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas politik dalam masyarakat. Fungsinya mengubah tuntutan, dukungan, dan sumber menjadi kebijakan yang sah dan mengikat terhadap seluruh anggota masyarakat.

Pengertian lain sistem politik adalah sesuatu yang mencerminkan kumpulan aktivitas masyarakat politik untuk menciptakan suatu keputusan politik.

Gabriel A. Almond dalam buku Sistem Politik karya Sukarna mengartikan bahwa sistem politik adalah fungsi-fungsi penyatuan dan penyesuaian ke masyarakat, dengan melakukan perbuatan atau ancaman agar dilaksanakan walaupun agak memaksa.

Keputusan politik yang berasal dari kerangka kerja sistem politik memiliki sifat mengikat. Dengan demikian, unsur paksaan dalam pelaksanaan politik merupakan penerapan yang tidak bisa dihindari.

Ciri-ciri Sistem Politik

illustrasi bendera merah putih. Foto: Freepik.

Berikut ciri-ciri sistem politik menurut David Easton yang dikutip dari buku Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik karya Drs. Beddy Iriawan Maksudi, M. Si.

Dalam menjalankan sistem politik, terdapat unit-unit yang bahu-membahu untuk menggerakkan roda sistem politik. Contoh unit-unit yang menjalankan sistem politik antara lain, legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya.

Input, yaitu masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik yang biasanya berbentuk tuntutan dan dukungan. Secara sederhana dukungan ini merupakan sebuah usaha dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan.

Sementara output merupakan hasil kerja sistem politik yang berasal dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terdiri dari dua bagian, yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan pemerintah.

Keputusan merupakan implementasi dari tuntutan dan dukungan yang masuk. Sedangkan tindakan adalah penerapan konkret dari pemerintah sesuai keputusan yang dibuat.

Dalam sistem politik terdapat tingkat diferensiasi atau pembedaan pemisah kerja. Sebab, tidak memungkinkan satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Untuk itu perlu diterapkan diferensiasi dalam sistem politik.

Mengutip jurnal Proses Politik Dalam Wacana Pemekaran Provinsi Madura karya Yudi Kurniawan, dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di Indonesia, misalnya, tidak cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang dan DPR yang mengesahkan. Namun, terdapat KPU, lembaga kepresidenan, partai politik, dan masyarakat umum dilibatkan dalam pembuatan undang-undang tersebut.

Walaupun terdapat diferensiasi dalam suatu sistem politik, aspek integrasi perlu diterapkan. Integrasi merupakan bentuk keterpaduan kerja antarunit yang berbeda guna mencapai tujuan yang sama.

(ZHR)