Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.0
Konten dari Pengguna
Kebijakan yang Diambil Selama Pemerintahan Kolonial Inggris di Indonesia
10 September 2021 9:14 WIB
·
waktu baca 3 menitTulisan dari Kabar Harian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Berikut beberapa kebijakan yang diambil selama pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia yang mempengaruhi rakyat Indonesia.
Kebijakan yang Diambil Selama Pemerintahan Kolonial Inggris di Indonesia
Inggris sempat berhasil mengusir pemerintahan kolonial Belanda dan mulai berkuasa pada tanggal 18 September 1811 dan mengangkat Raffles menjadi jenderal penguasa Hindia.
Pihak pemerintahan Inggris memilih Batavia menjadi pusat kedudukan pemerintahannya. Raffles sebagai pemimpin pun memilih beberapa kebijakan untuk memperkuat kedudukan Inggris di Indonesia.
Mengutip dari buku Sejarah Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Raffles memiliki tiga prinsip dalam rangka menjalankan pemerintahannya, yaitu:
ADVERTISEMENT
Mengacu tiga prinsip itu, Raffles menerbitkan beberapa kebijakan, baik yang mengatur perihal politik pemerintahan maupun terkait sosial ekonomi.
Kebijakan Politik dan Pemerintahan
Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles awalnya mendekati serta membangun hubungan baik dengan para penguasa dan raja-raja yang berkuasa di daerah Jawa dan Palembang.
Namun, Raffles akhirnya memutuskan hubungan tersebut bahkan mengkhianati beberapa penguasa seperti Raja Burhanuddin.
Selain itu, pemerintahan Inggris di bawah pimpinan Raffles juga sempat membuat kesepakatan dengan Kesultanan Yogyakarta yang sebelumnya berseteru di zaman pemerintahan kolonial Belanda.
Isi dari kontrak tersebut, yaitu:
ADVERTISEMENT
Kebijakan Sosial dan Ekonomi
Berbeda dengan pemerintahan Belanda, koloni Inggris memiliki pemikiran yang revolusioner dan ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat.
Di bawah pimpinan Raffles, pemerintah Inggris menghapus kebijakan terkait bidang sosial dan ekonomi koloni Belanda dan membuat kebijakan baru, di antaranya:
Pemerintahan Inggris akhirnya pada tahun 1816 mengakhiri pemerintahannya di Indonesia dan kembali menyerahkan Hindia ke Belanda. Hal ini tertuang dalam perjanjian Konvensi London.
(SAI)