Memahami Apa Itu Politik Dinasti, Penyebab, dan Dampaknya

Ilustrasi apa itu politik dinasti. Foto: Element5 Digital/Unsplash

Pengertian secara umum tentang apa itu politik dinasti adalah kekuasaan dalam bidang politik yang dikuasai sekelompok orang. Dengan catatan, orang-orang tersebut masih terikat hubungan keluarga.

Berdasarkan buku Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia oleh Hidayati, politik dinasti merupakan praktik kekuasaan yang memberikan kesempatan pada anggota keluarga lainnya untuk menduduki suatu kursi jabatan tertentu. Artinya, politik dinasti berjalan dengan cara mewariskan kekuasaan pada anggota keluarga yang lain.

Simak artikel ini untuk penjelasan lebih lengkap tentang apa itu politik dinasti.

Apa Itu Politik Dinasti?

Ilustrasi apa itu politik dinasti. Foto: pixabay

Mengutip artikel ilmiah berjudul Politik Dinasti dalam Kepemimpinan Desa oleh Wijoko Lestariono, Universitas Palangka Raya, politik dinasti adalah sebuah "kerajaan politik", di mana elit menempatkan keluarga, kerabat, dan saudaranya di beberapa posisi penting pada pemerintahan, baik daerah atau nasional.

Jadi, apa itu politik dinasti dapat juga disebut dengan rezim kekuasaan politik. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam politik dinasti adalah keluarga atau kerabat dekat yang dijalankan secara turun temurun.

Kemudian, menyadur karya ilmiah Politik Dinasti Kepala Desa (Studi Se-abad Keluarga Raden Saleh Berkuasa Mulai 1879 - 1988 Di Desa Tawangbanteng Kabupaten Tasikmalaya) oleh Fauzi Nurkhotibul Umam, Universitas Siliwangi, pengertian politik dinasti dan dinasti politik ternyata berbeda.

Politik dinasti adalah proses regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Sementara, dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang dilakukan secara primitif sebab mengandalkan darah keturunan dari beberapa orang.

Sederhananya, politik dinasti merupakan terjadinya sebuah regenerasi kekuasaan yang lingkupnya keluarga sendiri secara turun temurun. Meskipun pada hakikatnya masih menggunakan proses demokrasi dengan mengadakan pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Kekuatan elit politik lama sangat kuat apalagi didukung dari loyalitas pendukung dan sumber kekayaan melimpah akan membangun kekuasaan yang berjenjang secara turun temurun tanpa menghilangkan nilai demokrasi tersebut.

Sedangkan, dinasti politik secara singkat adalah sebab akibat dari terjadinya politik dinasti tersebut. Dinasti tersebut muncul dari kekuasaan salah satu kerabat atau keluarganya, sehingga memudahkan dirinya untuk masuk dalam lingkungan tersebut dan menduduki jabatan-jabatan strategis.

Berdasarkan artikel ilmiah Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi tulisan Alim Bathoro, praktik politik dinasti adalah sebuah penyimpangan dari sistem demokrasi sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi sedang tidak sehat.

Baca Juga: Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

Penyebab Politik Dinasti

Ilustrasi apa itu politik dinasti. Foto: Shutter Stock

Menyadur artikel ilmiah berjudul Dinasti Politik dalam Pilkada Indonesia oleh Martien Herna Susanti, Universitas Muhammadiyah Tangerang, berikut ini beberapa penyebab munculnya politik dinasti dalam sebuah negara:

1. Sulitnya Calon Maju dalam Pemilu

Calon perseorangan atau independen memiliki tantangan yang lebih berat ketika maju dalam Pemilu atau Pilkada, berbeda dengan calon yang melalui partai politik. Setelah berada di partai politik pun, akses politik juga terbatas dan calon yang dapat maju hanya dari kelompok tertentu.

2. Kelembagaan Partai Politik Belum Demokratis

Penyebab selanjutnya adalah karena kelembagaan dalam partai politik belum sepenuhnya demokratis. Hal ini karena rekrutmen dilakukan segelintir orang dalam partai politik tersebut.

3. Tingginya Biaya Politik

Tingginya biaya politik menjadi penyebab selanjutnya politik dinasti muncul. Praktik mahar politik tersebut membuka jalan terjadinya politik dinasti.

Praktik mahar di sini merujuk pada sejumlah uang yang diberikan kepada partai politik agar seseorang dicalonkan dalam pemilihan.

4. Kesadaran Masyarakat Masih Rendah

Masyarakat yang masih rendah kesadarannya dalam memberikan evaluasi pada pemerintah dapat memunculkan politik dinasti. Hal ini karena masyarakat belum memahami pendidikan politik dengan baik.

Dampak Politik Dinasti

Ilustrasi apa itu politik dinasti. Foto: Shutterstock

Dikutip dari situs Bawaslu, ada beberapa dampak dari adanya politik dinasti. Berikut uraiannya:

1. Partai Menjadi Mesin Politik Semata

Politik dinasti membuat partai menjadi mesin politik semata dan menyumbat fungsi ideal dari sebuah partai. Jadi, tak ada target lain yang dapat diraih partai politik kecuali kekuasaan.

Pada posisi ini, rekrutmen partai politik didasari oleh popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Kemudian, akan muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, "darah hijau", atau politik dinasti yang tak melalui proses kaderisasi.

2. Masyarakat Tak Memiliki Kesempatan

Konsekuensi dari poin pertama adalah tertutupnya kesempatan untuk masyarakat menjadi kader partai yang andal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan di pemerintah hanya akan berputar di lingkungan elite dan pengusaha semata.

Dengan begitu, terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan akan sangat mungkin terjadi.

3. Cita-Cita Demokrasi Sulit Diwujudkan

Politik dinasti membuat cita-cita demokrasi sulit diwujudkan, sebab tak terciptanya pemerintah yang baik dan bersih. Fungsi kontrol kekuasaan pun akan melemah dan tak berjalan efektif. Akhirnya, kemungkinan terjadi penyimpangan kekuasaan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kenapa Politik Dinasti Tak Dapat Diterima di Indonesia?

Ilustrasi politik dinasti. Foto: Shutterstock

Menyadur situs Bawaslu, politik dinasti berlawanan dengan beberapa hal yang ada di Indonesia, mulai dari kata "rakyat", "demokrasi", " dan "politik" yang ditulis dalam konstitusi Indonesia, di mana semua hal tersebut merujuk pada kemaslahatan umum atau kepentingan banyak orang.

Konsep demokrasi yang diterima di Indonesia secara prinsipil berarti mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan banyak orang.

Selain itu, mengingat bahwa nama depan Indonesia adalah Republik, di mana memberikan tanda penentangan yang serius terhadap politik dinasti.

Musuh negara republik adalah absolutisme yang berwujud praktik pemerintahan raja-raja, sementara politik dinasti diturunkan dari sistem tersebut.

(NSF)