Surat Edaran Guru Non ASN yang Membuat Guru Menanti Kejelasan Status
Menyajikan beragam informasi terbaru, terkini dan mengedukasi.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Kabar Harian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSurat edaran guru non ASN kini menjadi harapan baru bagi banyak tenaga pendidik yang selama ini berada di tengah ketidakpastian status dan keberlanjutan pekerjaannya.
Kehadiran kebijakan tersebut tidak hanya memberikan rasa tenang bagi para guru, tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam menjaga proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik di sekolah-sekolah negeri.
Surat Edaran Guru Non ASN tentang Penugasan
Dikutip dari situs kemendikdasmen.go.id surat edaran guru non ASN kembali menjadi perhatian setelah pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026.
Tentang Penugasan Guru Non Aparatur Sipil Negara (ASN) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah penting untuk memberikan kepastian kepada guru non-ASN yang hingga kini masih aktif mengajar di sekolah negeri, terutama yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran tersebut diterbitkan agar pemerintah daerah memiliki dasar resmi dalam memperpanjang penugasan sekaligus penggajian guru non-ASN.
Selama ini banyak daerah mengalami kebingungan karena adanya aturan penataan tenaga non-ASN.
Berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa setelah Desember 2024 tidak boleh lagi ada status kepegawaian selain ASN di instansi pemerintah, termasuk sekolah negeri.
Situasi tersebut membuat sejumlah pemerintah daerah ragu mengambil keputusan, meskipun keberadaan guru non-ASN masih sangat dibutuhkan demi menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan normal.
Pemerintah pusat masih memberikan masa transisi hingga Desember 2025 seiring berlangsungnya seleksi PPPK dan skema penataan lainnya.
Namun dalam prosesnya, Kemendikdasmen menemukan masih ada sekitar 237 ribu guru non-ASN yang tercatat di Dapodik tetapi belum masuk dalam proses penataan.
Kondisi itu mendorong Kemendikdasmen melakukan koordinasi lintas kementerian untuk mencari solusi terbaik.
Hasilnya adalah penerbitan surat edaran yang kini menjadi pegangan resmi bagi pemerintah daerah agar para guru tetap dapat menjalankan tugasnya sambil menunggu kebijakan lanjutan.
Menurut Nunuk Suryani, surat edaran ini bertujuan memberikan ketenangan dan kepastian bagi para guru non-ASN agar mereka tetap bisa mengajar tanpa dihantui ketidakjelasan status.
Ia juga menegaskan bahwa yang menjadi fokus penataan adalah status non-ASN, bukan menghentikan tugas para guru di sekolah.
Sejumlah pemerintah daerah menyambut baik kebijakan tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya, merasa terbantu karena kini memiliki dasar hukum untuk tetap mempekerjakan ribuan guru non-ASN.
Hal serupa juga disampaikan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang menilai surat edaran ini mampu menjawab keresahan daerah terkait keberlanjutan tenaga pengajar non-ASN.
Surat edaran guru non ASN menjadi salah satu langkah penting yang membawa angin segar bagi para tenaga pendidik di berbagai daerah.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menjaga keberlangsungan pendidikan nasional sekaligus memberikan harapan bagi para guru non-ASN yang selama ini terus mengabdi di sekolah negeri di seluruh Indonesia. (shr)
Baca juga: Rekrutmen Calon Mitra BPS 2026 Dibuka, Ini Persyaratannya