Bantu masyarakat kecil, Perwiranusa usul dibentuk Otoritas Rumah Rakyat Nasional

SURABAYA, kabarbisnis.com: Para pengembang perumahan yang tergabung dalam Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (Perwiranusa) mendesak pemerintah membentuk Otoritas Rumah Rakyat Nasional. Lembaga ini diharapkan bisa mendekatkan masyarakat berpenghasilan terbatas dalam mendapatkan rumah.

Sekretaris Jenderal DPP Perwiranusa, Bhis Noviandi Wiriadinata menuturkan, selama ini masyarakat berpenghasilan terbatas apalagi yang berpenghasilan tidak tetap dipandang sebelah mata oleh perbankan. Padahal bukan berarti mereka tidak bisa atau tidak mampu mencicil.

"Mereka terbentur aturan, terutama persyaratan slip gaji untuk bisa mendapatkan KPR (kredit pemilikan rumah), BI checking, atau persyaratan harus memiliki tabungan di bank, dan sebagainya," katanya di sela acara talkshow "Rahasia Mendapatkan Permodalan Rp100 Miliar bagi Pemula di Perumahan Subsidi" di Surabaya, Sabtu (27/10/2018).

Dengan kondisi dan aturan ketat yang diberlakukan di industri perbankan yang notabene saat ini masih memegang peranan utama untuk layanan kredit pemilikan rumah (KPR), sulit bagi masyarakat kecil untuk memiliki rumah.

Dampaknya, adalah angka kekurangan pemenuhan rumah (backlog) di Tanah Air masih cukup tinggi yakni di kisaran 13,5 juta unit.

"Oleh karena itu otoritas ini harus dibentuk untuk mengendalikan seluruh kegiatan dan membuat regulasi yang terintegrasi berkaitan dengan proses produksi rumah rakyat Indonesia, termasuk lembaga pembiayaan perumahan," kata Bhis.

Pihaknya mengklaim usulan itu sudah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bagi dia, kebutuhan akan rumah adalah kebutuhan pokok, dan ini harus dipikirkan bersama antar lembaga.

"Jadi di otoritas rumah rakyat nasional itu nantinya kami bisa menjadi pilot project, dimana Perwiranusa akan membentuk lembaga yang bisa untuk mengelola dana pensiun, ventura capital company dan melibatkan banyak institusi keuangan. Jadi tujuannya benar-benar untuk membantu masyarakat kecil memiliki rumah dengan mudah, termasuk membantu perusahaan rintisan di sektor properti," jelasnya.

Rumah murah layak huniTak hanya itu, saat ini Perwiranusa saat ini juga tengah mengembangkan rumah murah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan terbatas. Disebut layak huni, selain karena kualitas bangunannya yang punya standar, fungsional rumah dimana memiliki kapasitas 4 kamar tidur, juga sudah termasuk perabotan rumah.

"Bicara rumah itu mencakup capital gain, dan itu ada 5 unsur yakni lokasi, akses, infrastruktur, fasilitas, dan bangunan. Nah, Perwiranusa memikirkan hal itu untuk setiap pengembangan rumah bahkan memikirkan bahwa konsumen tak lagi terbebani dengan kebutuhan mengisi perabot rumah," jelas Bhis.

Menurutnya, konsep rumah tersebut sudah dikembangkan di sejumlah daerah oleh anggota Perwiranusa, seperti di Atambua, Mentawai, Bekasi, dan Darma Sraya Sumatera Barat.

"Total sudah ada sekitar 3 ribu unit yang tersebar di daerah-daerah tersebut. Dan terus bertambah karena sejumlah daerah termasuk di Jatim juga akan dikembangkan," sebut Bhis.

Dia berharap tahun depan ada 12.000 unit rumah subsidi yang dibangiun anggota Perwiranusa secara nasional. 

Sementara itu Ketua DPW Perwiranusa Jawa Timur Tri Sugiyanto menambahkan, dari total sebanyak 118 anggota Perwiranusa secara nasional, 30 anggota diantaranya dari Jawa Timur. 

"Mereka tersebar di beberapa daerah seperti Jember, Lumajang, Banyuwangi, Batu, Kediri, Madura, dan sebagainya," ucapnya.

Diakuinya, banyak permintaan dari sejumlah pengusaha pemula untuk bergabung ke Perwiranusa. Hal ini didasari oleh keinginan selain adanya manfaat akan peningkatan sumber daya manusia dan standarisasi bangunan juga dukungan akan akses perbankan dan pasar.

"Beberapa anggota sudah mengembangkan perumahan di Kediri, Kertosono, Jombang, Bangkalan, Mojokerto dan daerah-daerah lain," tandas Tri. kbc7