Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.94.1
Konten Media Partner
Kadin: Evaluasi penugasan proyek infrastruktur oleh BUMN Karya!
21 Februari 2018 13:04 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:11 WIB
ADVERTISEMENT
JAKARTA, kabarbisnis.com: Kamar Dagang Industri (Kadin) meminta agar pemerintah menghentikan pengerjaan proyek infrastruktur oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan hal kitu menyusul robohnya pier head di proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) Selasa dinihari (20/2/2018), yang menyebabkan 7 orang pekerja menjadi korban.
“Kejadian ini semakin menambah panjang daftar kecelakaan konstruksi di tanah air, setelah rangkaian kejadian yang terjadi secara beruntun sejak pertengahan tahun lalu”, kata Erwin dalam keterangan resminya.
Erwin Aksa meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kebijakan di sektor infrastruktur yang selama ini dijalankan.
Kadin juga meminta agar pihak Komite Keselamatan Konstruksi (K3) untuk sesegera mungkin melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap proyek-proyek strategis nasional yang sedang berjalan.
ADVERTISEMENT
Erwin mengungkapkan, sebaiknya pemerintah juga mengkaji dan mengevaluasi kembali penugasan-penugasan negara kepada BUMN Karya yang sudah terlalu sering mengalami kecelakaan-kecelakaan konstruksi.
“Kadin meminta pemerintah untuk menghentikan terlebih dahulu penugasan proyek-proyek infrastruktur baru kepada BUMN Karya dan memberi kesempatan lebih banyak kepada perusahaan swasta nasional untuk terlibat,” jelas dia.
Menurut dia, tentu semua pihak menginginkan agar pemerintah dapat meyelesaikan program-program pembangunan infrastruktur di Tanah Air karena dirinya juga menyadari bahwa infrastruktur di tanah air masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga.
Tapi tentunya, kata Erwin hal tersebut tidak boleh menjadikan pemerintah lalai terhadap keselamatan konstruksi.
“Pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap kebijakan yang selama ini dijalankan, beri kesempatan yang lebih luas kepada swasta untuk ikut mengerjakan, sehingga teman-teman BUMN Karya tidak overload”, tukas dia.
ADVERTISEMENT