Kembali terpilih Ketua Umum Gapeknas Jatim, La Nyalla bertekad benahi organisasi dan SDM k

SURABAYA, kabarbisnis.com:

La Nyalla Mahmud Mattalitti kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (Gapeknas) Jawa Timur periode 2018 hingga 2022.

Pemilihan dilakukan saat Musyawarah Daerah (Musda) IV Gapeknas Jatim yang digelar di Surabaya, Sabtu (12/8/2017) petang. Hadir sebagai peserta dalam acara tersebut, 93 utusan dari 31 Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Gapeknas seluruh Jatim.

Dalam sambutannya, La Nyalla mengatakam bahwa Gapeknas sebagai wadah pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, dihadapkan pada tuntutan peningkatan profesionalisme organisasi. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka mengantisipasi tantangan tersebut.

Salah satunya adalah dengan memberikan arah pada upaya penyehatan usaha Jasa Konstruksi melalui penyehatan struktur permodalan dan SDM yang handal, sehingga menghasilkan pekerjaan Jasa Konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. “Sepintas hal ini tidaklah menarik untuk dijadikan bahasan, namun perlu saya yakinkan bahwa hal ini sangat penting agar kita dapat bersaing. Hal ini juga tidak mudah, karena harus didukung oleh iklim usaha yang sehat sehingga mendorong peningkatan profesionalisme para anggotanya,” ujar La Nyalla saat MUSDA IV Gapeknas Jatim, Surabaya, Sabtu (12/8/2017) petang.

Organisasi, ujarnya, harus mampu mendorong terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajibannya, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.

Selain itu organisasi juga harus mampu mendorong tumbuhnya budaya sertifikasi, baik dari segi perusahaan, manajemen maupun SDM atau keahlian, sehingga kinerja dan hasil atau produk pekerjaan konstruksi bisa terukur akuntabilitasnya. “Hal ini sangat penting dalam rangka memasuki era persaingan bebas, yang semuanya diukur dengan kelengkapan sertifikasi,” katanya.

Untuk itulah, momentum Musda IV Gapeknas Jatim harus dijadikan sebagai artikulasi dalam menyusun dan merumuskan pokok-pokok pikiran serta rekomendasi, untuk menata organisasi Gapeknas kedepan. Ada tiga pokok rekomendasi yang disepakati dalam Musda IV Gapeknas Jatim kali ini.

Pertama, adanya penataan berbagai perangkat peraturan perundang - undangan baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang penataan pelayanan, pembinaan dan pengawasan sektor jasa konstruksi dapat disinergikan dengan kebutuhan pelaku usaha jasa konstruksi sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas usaha asa konstruksi, bukannya memperpanjang alur birokrasi dan terjadinya “high economy”.

Kedua, perlunya koordinasi semua stake holders yaitu lintas asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi serta LPJK Nasional untuk merumuskan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Nasional, Instansi Pemerintah dan Swasta sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang ada sekarang. Mengingat Perpres Nomor : 54/ 2010 yang berlaku sekarang ini, masih menggabungkan antara pengadaan barang dan Jasa Konstruksi, serta terdapat beberapa ketentuan yang tidak sejalan dengan penetapan.

“Disamping itu, Perpres tersebut semangatnya berkecenderungan liberalisasi, yang membuka ruang persaingan yang sangat terbuka, tanpa melihat kondisi obyektif kesiapan pelaku usaha nasional kita dewasa ini,” tegas La Nyalla yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Jatim itu.

Dan rekomendasi ketiga adalah Gapeknas diharapkan bisa mengkoordinasikan secara intensif dengan Menteri atau Departemen Pekerjaan Umum dan LPJK Nasional, terkait masih adanya pelaku usaha jasa konstruksi di sektor swasta yang sampai saat ini belum tersentuh ketentuan dan norma yang ditetapkan oleh LPJK Nasional. Bahkan mereka terkesan tidak tunduk pada norma yang diatur dalam Undang-undang Jasa Konstruksi.

“Banyak pelaku usaha jasa konstruksi yang bergerak di sektor swasta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan perizinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Untuk itu, saya berharap Gapeknas akan turun tangan,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim, M Fatah Yasin mengatakan bahwa keberadaan perusahaan jasa konstruksi sangat penting. Mereka telah memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan ekonomi Jatim dan nasional. Karena sektor ini erat kaitannya dengan sektor lain.

“Sehingga ketika dilihat di suatu daerah itu kok pertumbuhan ekonominya rendah, maka di dalamnya pasti sektor konstruksinya melemah. Konstruksi maksimal di daerah Gerbang Kertosusilo, maka pertumbuhan ekonomi di sana terbentuk sangat tinggi,” ujar ujar Fatah.

Melihat pentingnya keberadaan jasa konstrukis dalam peningkatan ekonomi daerah, ia berharap Gapeknas bisa menjadi wadah bagi para kontraktor lokal dalam peningkatan kualitas SDMnya. Pemerintah dengan asosiasi, dalam hal ini, dituntut untuk membuat standarisasi SDM.

“Setelah Musda saya berharap Gapeknas Jatim akam menjalin kerjasama dengan LPJKD Provinsi Jatim agar wewenang yang diberikan bjsa dilakukan dengan benar. Karena memang ada anggaran dari pemerintah untuk pembekalan dan pendidikan serta sertifikasi keterampilan,” tambah Ketua Umum Gapeknas Pusat Manahara Siaghaan.

Sehingga nantinya, LPJK provinsi tidak lagi bekerja sendiri tetapi ada asosiasi yang ikut membantunya. Kerjasama dengan baik harus terbangun untuk peningkatan kualitas SDM konstruks karena asosiasi menjadi garis depan dalam keberhasilan tujuan tersebut.