Sedimentasi tinggi, Dirjen Hubla ajak swasta kelola alur

SURABAYA, kabarbisnis.com: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyatakan keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan alur sangat diharapkan. Hal ini mengingat kondisi alur sejumlah pelabuhan di Indonesia mengalami sedimentasi sangat tinggi.

"Pengembangan teknologi dan pembangunan sangat berdampak pada lingkungan. Alur mengalami sedimentasi yang tinggi sehingga mengganggu lalu lintas kapal. Sementara dana dari APBN untuk program pengerukan sangat terbatas. Untuk itu, kami ingin swasta juga ikut berperan serta," ujar Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi Direktorat Jenderal.Perhubungan Laut, M Israyadi di sela acara Konferensi Internasional dengan tema "Dredging Technology & Regulation for Port Business 2019" yang digelar oleh Stiamak Barunawati bersama IHC Belanda di Surabaya, Selasa (11/12/2018). 

Menurut pengakuannya, sejauh ini keterlibatan swasta memang masih minim. Padahal upaya itu sangat membantu demi kelancaran arus kapal dan barang. Layaknya jalan tol, ketika alur telah didalamkan dan dikelola, pihak pengelola juga bisa menarik pembayaran untuk kapal yang melintas yang disebut dengan channel fee. Mekanisme itu sudah diterapkan di Alur Ambang Sungai Barito Banjarmasin.

"Jika arus kapal dan barang lancar, maka pastinya ini akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah yang bersangkutan," tambahnya.

Sementara program pengerukan alur oleh Dirjen Hubla sejauh ini masih berjalan. Di tahun 2018, ada tiga alur yang telah dikeruk, yaitu di Gorontalo, Sulawesi Tengah dan di Jepara. Sedangkan pada tahun depan ada dua alur yang akan didalamkan, yaitu alur Pelabuhan Lombok Nusa Tenggara Barat dan Pangkalan Dodek di Sumatera Utara.

Untuk pelabuhan Lombok akan didalamkan hingga minus 7 low water spring (LWS) dari kondisi saat ini yang hanya sekitar minus 3 hingga minus 4. Untuk merealisasikannya, ia memperkirakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 40 miliar. Sedangkan di Pangkalan Dodek investasi yang dibutuhkan lebih besar karena akan dijadikan hub internasional, yaitu sekitar Rp 80 miliar. Pangkalan Dodek akan didalamkan hingga minus 10 LWS dari saat ini minus 4 LWS.

"Regulasi sudah dirancang untuk mempermudah semua pihak membangun infrastruktur laut, khususnya di bidang dredging ini, karena sedimentasi maupun pendangkalan perairan baik di alur maupun kolam pelabuhan, memang perlu diberikan perhatian khusus," ungkapnya.

Sementara itu, Pelindo III yang memiliki cakupan kelola pelabuhan di 7 provinsi sangat antusias menyambut baik acara ini. Direktur Teknik Pelindo III Joko Noerhuda menyatakan bahwa Pelindo III menaruh perhatian khusus di bidang dredging ini, tidak hanya untuk memperdalam alur pelayaran di mana Pelindo III mempunyai anak perusahaan PT APBS (Alur Pelayaran Barat Surabaya) dan afiliasi di PT Ambang Barito Nusapersada Banjarmasin, namun juga teknologi dredging banyak digunakan untuk pemeliharaan kolam dan pelabuhan.

"Ini penting untuk mendukung daya labuh kapal dan kedalaman perairan," ungkap Joko.

Sementara itu Rob Boersma, Area Director The Royal PHC menandaskan kesiapan IHC untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan bisnis maritim, khususnya lagi kepedulian untuk mengedukasi masyarakat terkait teknologi dredging.

"Kami sudah eksis.lebih dari 100 tahun dalam bidang shipyard, dan saat ini aktif menjalin kerjasama dengan pihak swasta maupun bumn.bumd untuk ketersediaan kapal.keruk maupun layanan jasa konsultansi lainnya," pungkas Rob Boersma.kbc6