Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Konten Media Partner
Tak lagi murah, mobil LCGC bakal dikenai PPnBM 3 persen
12 Maret 2019 12:02 WIB
Diperbarui 20 Maret 2019 20:07 WIB
ADVERTISEMENT
JAKARTA, kabarbisnis.com: Insiatif fiskal berupa pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil Low Cost Green Car (LCGC) atau yang lebih dikenal dengan sebutan mobil murah ramah lingkungan akan dicabut. Ini menyusul rencana pemerintah yang akan mengubah skema PPnBM lama untuk mendorong mobil listrik di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Rencana itu sudah disampaikan ke Komisi XI DPR pada Senin (11/3/2019). Berdasarkan draf skema yang disampaikan pemerintah ke DPR, mobil LCGC yang masuk Kendaraan Bermotor Hemat energi dan Harga terjangkau (KBH2) akan dikenakan PPnBM sebesar 3%.
"Terkait dengan KBH2, memang kalau dia tetap menggunakan emisi seperti sekarang dan Euro 2, dia kena 3%," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam rapat konsultasi dengan Komisi XI, Jakarta, Senin (11/3/2019).
Padahal dalam skema saat ini, mobil LCGC diberikan insentif oleh pemerintah dengan dibebaskan dari PPnBM atau 0 persen. Hal ini merupakan insentif untuk mendorong industri mobil LCGC beberapa tahun lalu.
Meski mobil LCGC akan dikenakan PPnBM 3%, pemerintah masih membuka insentif, asalkan produsen mau mengubah mesin LCGC dengan mesin yang ramah lingkungan. Namun insentif yang diberikan hanya potongan PPnBM 1% saja. Jadi mobil LCGC minimal dikenakan PPnBM 2%.
ADVERTISEMENT
Sedangkan untuk mobil listrik, pemerintah akan memberikan insentif layaknya LCGC saat ini yakni dengan PPnBM 0%. Menurut Airlangga, dicabutnya insentif untuk mobil LCGC untuk mendorong produksi mobil listik yang ramah lingkungan.
"Itu untuk membedakan mobil yang berbahan bakar listik dan fuel. Kalau listik 0%, maka kalau ini (LCGC) minimal dikenakan 2% (kalau lebih ramah lingkungan)," kata dia.
Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penerapan skema PPnBM baru ini belum akan diterapkan dalam waktu dekat namun baru pada 2021. Nantinya skema PPnBM baru ini akan masuk ke dalam Peraturan Pemerintah (PP).