Merasa Dibatasi Kegiatannya Saat IMF Meeting, Puluhan Aktivis Unjuk Rasa di Polda Bali

AKTIVIS dari Aliansi Gerakan Rakyat Menentang IMF-World Bank, menggelar aksi damai di depan Mapolda Bali, Denpasar, Jumat (5/10)- kanalbali/KR10

DENPASAR, kanalbali.com - Suasana menjelang IMF - World Bank Meeting di Bali mulai menghangat. Puluhan orang dari aliansi Gerakan Rakyat Menentang IMF-World Bank, menggelar aksi damai di depan Mapolda Bali, Denpasar, Jumat (5/10).

Mereka memprotes surat pemberitahuan No.2.12/2018/Dit Intelkam Polda Bali yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2018 tentang pelarangan atau pembatasan izin bagi kegiatan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 15 Oktober 2018 selama berlangsungnya event IMF-World Bank.

"Kami juga menyesalkan penolakan Polda Bali, digelarnya Konferensi Rakyat Global (Peoples' Global Conference/PGC) yang akan dilakukan pada tanggal 8 sampai 14 Oktober 2018 yang akan digelar di auditarium RRI di Denpasar," kata Direktur LBH Bali Dewa Adnyana. 

Helda Khasmy selaku juru bicara PGC menyampaikan, pihaknya sudah 6 bulan melakukan persiapan bahkan diskusi tersebut sudah dilakukan satu tahun lalu dan secara teknis sudah mengirimkan surat izin kepada Polda Bali dan juga ke Mabes Polri. Namun pada tanggal 20 September Polda Bali mengeluarkan surat edaran yang isinya membatasi dan menghalangi semua kegiatan-kegiatan selama IMF-World Bank.

BACA JUGA : Jelang Dimulai, Banyak Negara Tambah Delegasi di Event IMF-World Bank.

DIREKTUR LBH Bali Dewa Adnyana menunjuk surat edaran dari Polda Bali (kanalbali/KR10)

"Surat tersebut, kami anggap Polda Bali menghambat kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan menghambat gerakan kami," ucapnya.

"Kita melakukan demonstrasi untuk menekan Kapolda (Bali).Walaupun agak alot dan bertele-tele. Tapi kami lalui proses itu, dan kami juga ada 10 menit dalam ruangan dan staff beliau menghubungi Kapolda. Setelah itu kami bertemu di Lobi dengan Kapolda," ucapnya.

Menurut Helda, saat bertemu dengan Kapolda Bali Irjen Pol Petrus R Golose, ia menyatakan tidak melarang PGC melakukan aktivitas di RRI Denpasar. "Kita bilang itu staff Bapak (Melarang), kami sampaikan seperti itu. Tapi beliau (Kapolda) terus bilang kami mengizinkan hanya mungkin Dirut Intelkam yang tidak mengizinkan," imbuhnya.

Menurut Helda, harusnya Kapolda Bali tau tentang semua surat yang keluar. Namun setelah melakukan negosiasi dengan Kapolda Bali mengizinkan PGC melakukan aktivitas di RRI Denpasar.

"Beliau menyatakan mengizinkan. Tapi tidak ada pernyataan dicabut (Surat) dari Polda. Mereka hanya menyatakan bahwa mereka hanya mengizinkan untuk tetap melakukan acara," jelasnya.

Helda juga menjelaskan bahwa ada intimidasi walaupun tidak secara fisik tapi reaksi kemarahan dari para anggota kepolisian saat menggelar aksi. Selain itu, menurut Helda bahwa pihaknya sudah jauh-jauh hari ingin melakulan negosiasi atau mengajukan audience kepada Polda Bali namun ditolak.

"Berkali-kali kami mendatangi Polda, dan terakhir pihak RRI membatalkan penyewaan tempat. Padahal kami memberikan DP. Alasannya, karena dapat tekanan dari Intelkam Polda Bali. Maka kami melaksanakan aksi ini," ujarnya.

Helda juga menjelaskan, bahwa pihaknya merasa perlu untuk mengkritisi dan menyatakan sikap bahwa IMF World Bank itu tidak pernah memberikan sedikit pun kemaslahatan bagi rakyat Indonesia."Atas itu kami dari 50 organisasi dari lokal, nasional maupun internasional, melaksanakan kegiatan menentang kegiatan IMF-World bank melalui Peoples' Global Conference," ungkapnya.

Helda juga menjelakan dalam acara PGC akan diikuti oleh ratusan organisasi buruh, petani, organisasi perempuan serta organisasi masyarakat civil lainnya."Pesertanya sekitar 500 sampai 700 orang. Oganisasi ada dari Asia dan Eropa semuanya hadir," tutup Helda.(kanalbali/KR10).