Warga Kuta, Bali, Minta Rencana Penerapan Ganjil Genap Dikaji Ulang

Konten Media Partner
22 September 2021 11:48
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Warga Kuta, Bali, Minta Rencana Penerapan Ganjil Genap Dikaji Ulang (2642)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana di Pantai Kuta, Bali, saat sosialisasi penerapa ganjil genap untuk pengaturan arus lalu lintas- IST
ADVERTISEMENT
DENPASAR- Pro dan kontra mulai muncul terkait rencana penerapan ganjil genap di ruas jalan obyek wisata Pantai Kuta, Badung, Bali dan juga di wilayah Sanur, Denpasar, Bali.
ADVERTISEMENT
Bendesa Adat Kuta I Wayan Wasista meminta, Pemerintah mengkaji ulang rencana itu dan kalau bisa kebijakan itu dibatalkan karena membuat masyarakat Kuta resah. "Tujuannya dianggap tidak jelas," kata Wasista, saat dihubungi Rabu (22/9).
Kalau untuk mengurangi kemacetan di obyek wisata Kuta, menurutnya, saat ini tidak ada kemacetan. Bila alasannya akan ramai kunjungan wisatawan hingga terjadi kerumunan, saat ini malah kunjungan di Pantai Kuta sangat sepi.
"Itu perlu dikaji dulu. Masyarakat saya malah bimbang dan bingung ini. Semua bertanya, saya tidak bisa jawab sampai saat ini. Saya khan tidak ngerti, saya tidak diajak konsultasi. Kalau bisa dikaji ulang," ungkapnya.
Warga Kuta, Bali, Minta Rencana Penerapan Ganjil Genap Dikaji Ulang (2643)
zoom-in-whitePerbesar
Sosialisasi penerapa ganjil genap untuk pengaturan arus lalu lintas di kawasan Kuta, Bali - IST
Saat ini, kata dia, untuk pemantauan wisatawan ke Pantai Kuta kini pihaknya sudah menggunakan scan QR code untuk aplikasi PeduliLindungi di 7 pintu masuk. "Ada 28 pintu masuk dan saat ini yang digunakan hanya 7 pintu," tegasnya.
ADVERTISEMENT
"Kalau mengurangi pengunjung ke pantai, saya kan sudah ada pintu yang akan memfilter berapa orang masuk," ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini kunjungan wisatawan di Pantai Kuta sangat sepi, hanyasekitar 10 hingga 30 persen per harinya.
"Kemarin ada pembukaan sudah mulai disambut gembira oleh masyarakat. Tapi sekarang ada aturan baru ini, masyarakat bimbang," ujar Wasista.
Sementara, Bendesa Adat Sanur Ida Bagus Paramartha menyampaikan hal berbeda. Pihaknya menerima keputusan ganjil-genap asal dilakukan sosialisasi dulu ke masyarakat. "Namanya di desa, iya menerima saja. Orang sudah digodok di atas, sebenarnya itu sosialisasi dulu," ujar Paramartha.
Menurutnya adanya ganjil-genap tidak masalah yang penting dikelola oleh pemerintah dan itu hanya uji coba. "Belum apa-apa sudah ditolak. Apa itu si itu ganjil dan genap, disanalah tugas pemerintah (mensosialisasikan). Rakyat cuma menerima saja, orang belum dicoba masalahnya," ujarnya. (kanalbali/KAD)
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020