Paradise​ ​Papers​ ​dan​ ​Sederet​ ​Pertanyaan​ ​Mendasar​ ​Tentangnya

Paradise Papers. (Foto: icij.org)

Setelah Panama Papers yang mengguncang dunia tahun lalu, kini muncul “gempa” lain bernama Paradise Papers. Serupa, Paradise Papers merupakan hasil penelusuran yang mengungkap kekayaan tersembunyi para pesohor dunia, mulai pebisnis, kepala negara, politikus, hingga selebriti.

Paradise Papers, dengan kata lain, ialah investigasi berskala internasional terkait kegiatan perusahaan-perusahaan cangkang yang melibatkan permainan pajak para pejabat penting dunia. Sebanyak 13,4 juta dokumen didapat dari firma hukum Appleby, Asiacity, dan perusahaan di 19 yuridiksi suaka pajak (tax havens) yang mayoritas berada di “surga” dunia, Kepulauan Karibia, semacam Cayman Islands dan Virgin Islands.

Pantai. (Foto: Pixabay)

Wilayah Bermuda dan Karibia, selain menjadi surga bagi para pelancong, nyatanya layaknya nirwana bagi para tokoh hebat dunia dalam memainkan dan melindungi kekayaan mereka. Fakta ini cukup menggelitik hingga kemudian keluarlah nama “Paradise Papers”.

Meski bisnis offshore jauh dari kata ilegal, Paradise Papers mampu menggoyang kredibilitas Presiden AS Donald Trump--yang dikelilingi pejabat yang menyembunyikan harta mereka, hingga Ratu Inggris Elizabeth II, juga Tommy Soeharto dan Prabowo Subianto yang berasal dari Indonesia.

Dokumen-dokumen yang mencakup periode 1950-2016 ini mencantumkan lebih dari 120.000 nama orang dan perusahaan. Selain Ratu Elizabeth II, ada pula Presiden Kolombia Juan Manuel Santos, dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross.

Paradise Papers merupakan bocoran terbesar kedua di dunia--sebesar 1,4 terabita--setelah Panama Papers yang memuat data sebesar 2,6 TB pada 2016.

Lantas apa bedanya Paradise Papers dan Panama Papers?

Jutaan file yang bocor dalam Paradise Papers berasal dari Appleby--perusahaan penyedia layanan hukum offshore yang berbasis di Bermuda. Appleby menyediakan jasa pembentukan perusahaan di luar negeri, dan menyediakan struktur yang membantu mengurangi tagihan pajak mereka secara legal bahkan tanpa pajak sama sekali.

Sementara Panama Papers memuat dokumen yang sebagian besar berasal dari perusahaan bernama perusahaan penyedia jasa asal Panama, Mossack Fonseca.

Data Panama Papers dan Paradise Papers berisi nama individu dan perusahaan yang belum tentu sama. Namun secara umum, kedua dokumen bocoran itu berisi hal serupa, yaitu tentang penyimpanan uang atau aset di negara suaka pajak yang mayoritas berlokasi di Karibia dan Bermuda.

Panama Papers dan Paradise Papers bisa berfungsi sebagai “pembuka” bagi pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang memberi kewenangan kepada

Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintip langsung rekening wajib pajak di bank, asuransi, sekuritas, dan lembaga jasa keuangan lain.

Sebelum membahas lebih jauh soal Paradise Papers, mari telaah siapa saja yang turut andil dalam menggelontorkan dokumen aktivitas pajak di surga dunia itu.

Appleby

Paradise Papers berkutat pada perusahaan offshore, dan Appleby merupakan salah satunya. Dikutip dari laman resmi ICIJ, Appleby merupakan satu dari beberapa perusahaan cangkang terbaik. Sejak berdiri pada 1898, Appleby menyabet penghargaan Corporate Law Firm of the Year pada 2015, Offshore Law Firm of the Year, dan menyebut diri sebagai “pemimpin dalam lingkaran sihir industri offshore”.

Appleby mengantongi penghasilan senilai 100 juta dolar atau sekitar Rp 1,3 triliun per tahun. Dengan 400 karyawan, perusahaan yang dibangun di Bermuda itu mengatur banyak perusahaan offshore, mempertahankan aset, sekaligus menjadi penasihat mereka. Klien Appleby pun tak main-main. Uber, Apple, Nike, Citigroup, HSBC, dan Wells Fargo menjadi beberapa perusahaan raksasa yang menggunakan jasa Appleby.

Tax​ ​Havens

Cayman Islands. (Foto: Pixabay)

Ini sebutan bagi negara yang memberikan pajak rendah, bahkan hingga nol persen, sehingga menjadi tujuan bagi perusahaan cangkang untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Kawasan kepulauan di Karibia adalah pusatnya, terutama wilayah Bermuda dan Cayman Islands.

19 kawasan suaka pajak itu adalah Antigua dan Barbuda, Aruba, Bahama, Barbados, Bermuda, Kepulauan Cayman, Kepulauan Cook, Dominika, Grenada, Labuan, Lebanon, Malta, Kepulauan Marshall, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Samoa, Trinidad dan Tobago, serta Vanuatu.

Suddeutsche​ ​Zeitung

Koran terkemuka di Jerman ini menjadi pihak yang pertama kali memperoleh dokumen Paradise Papers dari sumber anonim. Suddeutsche Zeitung kemudian membaginya kepada International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Consortium​ ​of​ ​Investigative​ ​Journalists​ ​(ICIJ)

Konsorsium internasional beranggotakan lebih dari 380 jurnalis investigatif yang dinakhodai oleh Gerard Ryle ini menjadi garda terdepan. Paradise Papers yang dipublikasikan serentak pada Senin 6 November 2017 dini hari langsung menyentak dunia.

Respons​ ​Indonesia

Sri Mulyani (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)

Pemerintah Indonesia via Menteri Keuangan Sri Mulyani, menanggapi munculnya nama-nama individu asal Indonesia dalam Paradise Papers, menyatakan akan menindak tegas jika mendapati warga negara Indonesia melakukan kejahatan perbankan dengan menyembunyikan kekayaan mereka supaya terhindari dari kewajiban membayar pajak.

Menyembunyikan kekayaan di negara suaka pajak disebut Sri Mulyani sebagai penggelapan atau pencucian uang (illicit financing).

Indonesia akan melakukan kerja sama internasional dengan negara-negara lain untuk mengusut WNI yang menyembunyikan kekayaan mereka, agar negara tak dirugikan.

Paradise Papers juga akan dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan basis data perpajakan, khususnya yang berasal dari pajak individu.

“Tax based Indonesia, terutama yang berasal dari high wealth individual adalah salah satu yang terus diperbaiki. Jangan lupa, Indonesia juga dalam proses menjadi anggota dari FATF (Financial Action Task Force). Itu akan memerangi segala illicit financing,” kata Sri Mulyani.

Sejumlah nama tokoh Indonesia yang termuat dalam Paradise Papers adalah putra-putri Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamiek Soeharto, Prabowo Subianto, dan Thomas Lembong.

Mereka disebut berinvestasi di kawasan surga pajak. Investasi di tax havens menggunakan perusahaan cangkang, menurut Thomas Lembong yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), adalah hal lumrah.

“Sebanyak 99% investasi private equity itu lewat yurisdiksi seperti Cayman Islands,” kata dia.

Reporter: Karina Nur Sabrina, Marissa Krestianti Editor: Anggi Kusumadewi