Transisi Energi ASEAN: Ilusi Listrik Murah dan Jebakan "Sungkan"

Ilustrasi ini dibuat oleh keavin natanael (2026)

Asia Tenggara sedang berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Di satu sisi, kawasan ini punya ambisi besar untuk tumbuh menjadi raksasa ekonomi dunia. Di sisi lain, kita sedang berlomba dengan waktu melawan krisis iklim yang dampaknya makin terasa mulai dari cuaca ekstrem hingga polusi udara yang mencekik kota-kota besar.

Di atas kertas, para pemimpin ASEAN seolah sudah sadar akan ancaman ini. Melalui cetak biru ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) Fase II, mereka berjanji akan mencapai 23 persen bauran energi terbarukan pada tahun 2025. Terdengar heroik dan menjanjikan, bukan?

Sayangnya, realita di lapangan jauh dari kata manis. Janji transisi energi hijau di Asia Tenggara saat ini ibarat tong kosong yang nyaring bunyinya. Mari kita bicara angka. Untuk mencapai target ambisius tersebut, negara-negara ASEAN butuh suntikan investasi energi bersih sekitar USD 27 miliar per tahun. Ironisnya, realisasi yang ada hanya mentok di angka USD 8 miliar. Artinya, ada defisit pendanaan hingga 70 persen yang justru masih tersedot untuk membangun dan menyubsidi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Selama ini, para pembuat kebijakan selalu berlindung di balik narasi klasik: "Batu bara adalah energi termurah untuk mendukung industri dan menjaga tarif listrik rakyat." Namun, riset dan data empiris dengan tegas meruntuhkan mitos tersebut. Batu bara terlihat "murah" hanya karena pemerintah gagal atau sengaja menutup mata terhadap biaya tersembunyinya.

Laporan riset dari CREA dan IESR mencatat bahwa polusi PLTU telah membebani Indonesia dengan kerugian ekonomi hingga USD 7,4 miliar hanya pada tahun 2022 saja. Lebih mengerikan lagi, jika ekspansi PLTU tidak direm, proyeksi menunjukkan akan ada 70.000 kematian dini setiap tahunnya di Asia Tenggara pada 2030 akibat penyakit pernapasan. Pertanyaannya: apakah pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan itu sepadan jika harus dibayar dengan paru-paru warga dan nyawa ribuan manusia?

Batu bara terlihat "murah" hanya karena pemerintah sengaja menutup mata terhadap biaya tersembunyinya: paru-paru warga, nyawa ribuan manusia, dan kerugian ekonomi miliaran dolar.

Lalu, mengapa ASEAN sebagai organisasi kawasan seolah ompong dan tidak bisa memaksa negara anggotanya untuk patuh beralih ke energi bersih? Jawabannya ada pada budaya diplomasi warisan masa lalu yang dikenal dengan sebutan The ASEAN Way.

The ASEAN Way sangat memuja prinsip non-intervensi (tidak mau ikut campur urusan dalam negeri negara lain) dan pengambilan keputusan yang harus mufakat 100 persen (konsensus). Dalam isu keamanan, prinsip ini mungkin berguna untuk mencegah perang. Namun, dalam isu darurat iklim, budaya "sungkan" ini justru menjadi bencana. Kebutuhan mutlak akan konsensus membuat laju transisi energi ASEAN selalu disandera oleh negara anggota yang paling lambat dan paling kecanduan batu bara.

Berbeda dengan Uni Eropa yang punya otoritas pusat untuk "menghukum" negara anggotanya yang melanggar aturan lingkungan, ASEAN tidak punya gigi sama sekali. Hal ini paling kentara dalam mandeknya megaproyek ASEAN Power Grid (jaringan listrik terintegrasi se-Asia Tenggara). Proyek ini penting agar negara yang kelebihan energi hijau bisa menjual listriknya ke negara tetangga. Tapi, karena ego kedaulatan dan hasrat melindungi monopoli BUMN kelistrikannya masing-masing (seperti PLN di Indonesia atau EVN di Vietnam), kabel bawah laut lintas negara itu lebih banyak berakhir sebagai dokumen studi kelayakan belaka.

Lebih jauh lagi, kalaupun ada inisiatif transisi yang masuk seperti skema Energy Transition Mechanism (ETM) yang diorkestrasikan oleh negara-negara maju pendekatannya masih sangat elitis. Alih-alih menjadi solusi adil, skema pendanaan ini sering kali berwujud utang baru yang membebani kas negara. Parahnya lagi, narasi "pensiun dini PLTU" sering dibahas di hotel-hotel mewah tanpa melibatkan analisis nasib ribuan pekerja tambang, komunitas lokal, dan rakyat miskin yang rentan terhadap lonjakan tarif listrik. Transisi yang diagungkan ini gagal memenuhi unsur paling penting: keadilan sosial.

Mengingat waktu kita tidak banyak, target tahun 2025 sudah di depan mata dan ASEAN hampir pasti gagal memenuhi janji energi hijaunya jika cara kerja mereka tidak dirombak total. Ke depan, ASEAN harus berani melepaskan kekakuan The ASEAN Way untuk urusan krisis iklim. Perlu ada lembaga lintas batas yang punya wewenang nyata untuk mengatur pasar listrik kawasan. Di tingkat domestik, pemerintah harus mulai memasukkan biaya kesehatan warga ke dalam kalkulasi tarif batu bara, agar investor sadar bahwa energi kotor sebenarnya sangat mahal.

Krisis iklim tidak mengenal prinsip non-intervensi. Polusi udara dari cerobong asap PLTU tidak akan berhenti di perbatasan negara hanya karena sedang menunggu konsensus diplomatik.

Sudah saatnya transisi energi di ASEAN berhenti menjadi sekadar lip service di forum internasional, dan mulai berpihak pada keberlanjutan nyawa warganya.