MenPANRB: Digitalisasi Arsip Negara Penting untuk Rekomendasi Kebijakan Publik

Kementerian PANRB
Akun Resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Konten dari Pengguna
23 Mei 2023 11:53 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Kementerian PANRB tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
MenPANRB Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI (ANRI), di Banyuwangi, Senin (22/5/2023). Foto: KemenPANRB
zoom-in-whitePerbesar
MenPANRB Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI (ANRI), di Banyuwangi, Senin (22/5/2023). Foto: KemenPANRB
ADVERTISEMENT
Digitalisasi administrasi menjadi salah satu fokus utama dari Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang dicanangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
ADVERTISEMENT
Dalam hal ini, arsiparis berperan krusial untuk memastikan data dan arsip dapat disimpan secara digital dan dianalisa saat dibutuhkan.
"Sebagai ujung tonggak implementasi arsip di Indonesia, Arsiparis perlu mengubah pola pikir yang awalnya hanya berfokus pada pengelolaan arsip menjadi pemanfaatan arsip," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI (ANRI), di Banyuwangi, Senin (22/05).
"Arsip yang terdokumentasikan secara digital dapat dianalisa lebih lanjut untuk menjadi rekomendasi berbagai penyusunan kebijakan publik dalam berbagai aspek," imbuhnya.
Arsip, dikatakan Anas, menjadi elemen strategis yang penting dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan arsip yang baik akan mendukung penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melalui ketersediaan informasi autentik yang dapat dimanfaatkan oleh publik secara transparan dan akuntabel.
MenPANRB Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI (ANRI), di Banyuwangi, Senin (22/5/2023). Foto: KemenPANRB
Hal tersebut dapat diwujudkan melalui digitalisasi arsip yang berkontribusi pada pencapaian target dan prioritas pembangunan. Meski demikian, dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan interoperabilitas, di mana aplikasi yang telah dimiliki kemudian dapat diintegrasikan tanpa harus menambah aplikasi baru.
ADVERTISEMENT
"Hindari 'Satu Inovasi, Satu Aplikasi'. Saya mengapresiasi aplikasi umum bidang kearsipan, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Karena semangat kita adalah integrasi/interoperabilitas antar-sistem dalam pemerintahan," jelasnya.
Anas menyebutkan, perlu setidaknya tiga hal dalam digitalisasi arsip ini. "Yang dibutuhkan hanya aksesibilitas, interoperabilitas, dan manajemen yang andal," kata mantan Bupati Banyuwangi tersebut.
Acara ini mengangkat tema "Gerakan Kearsipan: Menuju Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa, dan Peradaban Unggul". Transformasi digital kearsipan menjadi inti dari kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Kearsipan ke-52 tersebut.
MenPANRB Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI (ANRI), di Banyuwangi, Senin (22/5/2023). Foto: KemenPANRB
Kepala ANRI Imam Gunarto menjelaskan tema tersebut diambil karena sejalan dengan dua dampak dari program kearsipan. Dampak pertama adalah mendorong percepatan reformasi birokrasi yang maju, dan dampak kedua adalah mendorong kemajuan kebudayaan melalui terbentuknya memori kolektif bangsa dan peradaban unggul.
ADVERTISEMENT
Oleh karena itu, ia mendorong agar semua stakeholder dapat berkolaborasi untuk mewujudkan tiga program arsip, yakni program tertib arsip, transformasi digital kearsipan, dan memori kolektif bangsa.
"Penyelenggaraan kearsipan harus berdampak untuk masyarakat dan dapat menjadi enabler untuk mewujudkan good and clean government, karena arsip menjadi bukti akuntabilitas dan rujukan kerja organisasi kita," tuturnya