Harga Pangan Naik saat Nataru, Fraksi PKB Minta Pemerintah Segera Cari Solusi

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jaelani. Foto: Dok Istimewa.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jaelani meminta pemerintah segera mencari solusi naiknya harga pangan jelang libur natal dan tahun baru (Nataru) serta bayang-bayang cuaca ekstrem.

Berdasarkan laporan yang dia terima, kenaikan harga pangan mulai terjadi di beberapa wilayah.

"Saya mendapat banyak laporan dari daerah kalau harga-harga kebutuhan pokok di daerah mulai naik. Nampaknya ini karena menjelang Nataru, ditambah lagi cuaca ekstrem di beberapa wilayah. Tentu ini harus segera dicarikan solusi," kata pria yang akrab disapa Bang Jay di Jakarta, pada Kamis (12/12).

Selain itu, Bang Jay juga meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan di lapangan. Legislator asal Sulawesi Tenggara itu menegaskan pentingnya kepastian pasokan pangan jelang Nataru meski dihantui cuaca ekstrem.

"Ya memang tugas pemerintah begitu, harus memastikan kebutuhan konsumsi masyarakat terpenuhi. Tentu faktor cuaca adalah hal lain, tapi yang paling penting Nataru harus berjalan khidmat," pungkas Ketua DPW PKB Sultra tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengungkapkan sejumlah harga pangan mengalami kenaikan. Hal ini terjadi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), komoditas tersebut seperti, telur, bawang putih, dan minyak goreng.

Abdullah menyebut permintaan tinggi komoditas pangan ini terjadi satu minggu menjelang Nataru. Sehingga, hal ini berpengaruh pada fluktuasi harga pangan tersebut.

"Kita tahu selalu ada gejolak harga Nataru dan Lebaran. Ini memang tidak bisa kita hindari supply dan demand akan selalu terganggu, itu sudah hukum pasar," ujarnya, pada Rabu (11/12).

Meski demikian, kata dia, untuk menjaga harga tidak terlalu tinggi adalah memperbanyak stok pangan di pasar. Kondisi itu harus dijaga saat ini oleh Pemerintah dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Kurang lebih dari waktu satu minggu saat ini diupayakan. Agar Pemerintah bisa melihat ulang daerah mana yang mengalami kekurangan pangan," ucapnya.