Imbas Corona, Ribuan Karyawan PT VDNI Dirumahkan, Kini Terancam PHK
PerbesarDampak pandemi Virus Corona (COVID-19) kian mengancam para pekerja di Sulawesi Tenggara (Sultra), salah satu perusahaan pemurnian biji nikel PT Virtu Dragon Nikel Industri (VDNI) dan PT Obsidian Stainles Steel (OSS) yang beroperasi di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, telah merumahkan karyawannya hampir 5000 orang.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ikmal selaku Sekretaris Serikat Pekerja PT VDNI dan PT OSS, melalui rilis yang diterima redaksi kendarinesia/kumparan. Ikmal mengatakan, ribuan pekerja yang dirumahkan berasal dari luar daerah lingkar kawasan industri, yaitu Kecamatan Morosi, Bondoala dan Kapoiala.
"Jadi sejak Maret sudah ada yang dirumahkan, itu untuk memutus mata rantai Virus Corona. Dan setiap karyawan atau siapapun yang akan masuk kedalam perusahaan dan tidak memiliki KTP diluar tiga kecamatan tidak diperbolehkan masuk," jelasnya.
Meski dirumahkan para pekerja tetap mendapatkan gaji setiap bulannya. Namun dirinya tidak bisa memastikan sampai kapan perusahan bisa bertahan ditengah ancaman pandemi Virus Corona, sebab dikabarkan kinerja kedua perusahaan kian hari kian menurun bahkan sampai di angka 50 persen.
"Kami tinggal menunggu saja, kalau keadannya seperti ini terus pasti perusahaan omsetnya akan menurun bahkan bisa saja anjlok. Dan kalau itu terja kami pekerja tidak bisa berbuat banyak hanya bisa menerima apa keputusan perusahaan," katanya.
Ia pun mengungkapkan jika perusahaan benar-benar melakukan PHK maka ada 11.000 pekerja lokal yang terncam kehilangan pekerjaan. Olehnya itu ia meminta dukungan dari Pemprov Sultra, DPRD Sultra, dan Pemda Konawe untuk segera mengambil langkah kongkrit untuk mencegah terjadinya PHK massal terhadap ribuan pekerj di PT VDNI dan OSS.
"Saya minta Pemerintah memperhatikan kami disini, karena dengan situasi seperti ini Pemerintah kemana? Pemerintah mempunyai kewajiban atas pekerjaan kami disini. Kalau kami di PHK anak istri kami makan apa? Pemerintah mau tanggung?," katanya.
Sementara itu berdasarkan pengakuan salah seorang pekerja yang kini dirumahkan PT VDNI, Riki (28), mengatakan. Ia berdomosili di Kota Kendari sehingga menjadi salah satu dari ribuan pekerja yang kini dirumahkan perusahaan. Sudah hampir 2 bulan dirinya tidak berkerja.
Memang diakuinya perusahaan masih tetap memberikan gaji pokok sebesar Rp 2,5 juta rupiah, namun sebelum pandemi ia bisa menerima gaji Rp 4 juta hingga Rp 5 juta rupiah sebab akan ada penambahan dari insentif seperti uang lembur dan uang makan.
"Saya selalu berdoa agar Pandemi COVID-19 segera berakhir agar kami kembali bisa bekerja di PT VDNI. Karena sejak saya bekerja di Virtu saya tidak punya pekerjaan lain lagi. Jadi penopang hidup saya hanya penghasilan di Virtu, dengan kondisi dirumahkan seperti ini kita hanya berharap agar perusahaan selalu menggaji kami meskipun dikondisi yang serba terbatas ini, karena kalau tidak entah penghasilan dari mana lagi yang bisa saya harapkan," tutupnya.
Lain hal seorang karyawan bernama Muhaimin (29), selama ia di rumahkan oleh perusahaan, gaji yang ia terima hanya tinggal Rp 2.6 juta rupiah saja. Padahal dihari biasanya saat masih bekerja dengan posisi jabatannya sebagai pengawas smelter dirinya bisa menerima gaji hingga Rp 5 juta rupiah setiap bulannya.
"Banyak yang dipotong mulai dari insentif koefisien jabatan, uang makan, uang lembur. Tapi setelah dirumahkan hanya begitu saja gaji yang saya terima, itupun saya tidak tau sampai kapan, karena parusahaan tidak memberikan kejelasan sampai kapan saya dirumahkan," bebernya.
Jika merujuk data dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sultra, selama pandemi Corona, SBSI telah banyak menerima aduan dari para karyawan terkait PHK yang dilakukan beberapa perusahaan. Data awal yang dihimpun SBSI, sudah ada 3.503 orang yang terkena PHK.
Ia pun menyarankan agar bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan karyawan dengan tetap memaksimalkan kualitas dan kuantitas produksi. Sistem sift atau kerja bergiliran bisa dilakukan untuk mengurangi biaya produksi, namun, lembur harus dihapuskan.
"Yang paling penting, pemerintah juga harus menurunkan harga BBM, terutama solar, agar biaya produksi pabrik bisa turun. Hal ini berkaitan dengan turunnya harga minyak dunia," pungkasnya.