News
·
9 Oktober 2020 15:02

Terjerat Kasus Asusila, Plt Bupati Buton Utara Diberhentikan Kemendagri

Konten ini diproduksi oleh kendarinesia.id
Terjerat Kasus Asusila, Plt Bupati Buton Utara Diberhentikan Kemendagri (98601)
Gubernur Sultra, Ali Mazi (batik) menyerahkan SK kepada Pjs. Bupati Buton Utara, Hery Alamsyah. Foto: Diskominfo Sultra.
Setelah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ramadio diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian karena kasus asusila yang menjeratnya sejak pertengahan 2019 lalu, Kabupaten Buton Utara kini resmi dipimpin Penjabat Sementara (Pjs) sejak Jumat (9/10).
ADVERTISEMENT
Kepastian ini setelah Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi resmi menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74 – 3715 Tahun 2020 kepada Hery Alamsyah yang juga merupakan Staf Ahli Gubernur Bidang Permerintahan Hukum dan Politik Provinsi Sultra.
Secara efektif, mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sultra ini akan bertugas hingga tanggal 5 Desember 2020 yang merupakan batas akhir cuti Bupati Abu Hasan yang sedang mengikuti kampanye pilkada sebagai petahana.
“Sesuai SK yang saya terima, secara efektif saya ditugaskan mulai 1 Oktober sampai 5 Desember 2020,” jelas Hery seusai serah terima SK di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra.
Dalam rilis Diskominfo Sultra yang diterima awak media, berdasarkan SK bertanggal 7 Oktober 2020 tersebut, ada sejumlah tugas yang diemban Hery sebagai Pjs Bupati Buton Utara.
ADVERTISEMENT
Pertama, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Lalu, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kemudian, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara yang definitif serta menjaga netralitas aparatur sipil negara.
Pjs juga ditugasi melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.
Kemudian, melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.
Hery juga diminta melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.
Nantinya setelah masa tugas berakhir, Pjs bupati diminta untuk menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Mendagri melalui Gubernur Sultra terkait kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat kampanye pilkada.
ADVERTISEMENT
Ia juga diminta memberikan laporan mengenai gambaran umum netralitas ASN pada saat pelaksanaan kampanye pilkada. Lalu, laporan tentang berbagai langkah kebijakan strategis yang dilakukan oleh Pjs Bupati Butur.
Terakhir, laporan mengenai kondisi pelaksanaan pemerintahan daerah pada saat petahana melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.
Rencananya, Hery akan menuju Buton Utara pada hari Minggu atau Senin mendatang untuk segera melaksanakan tugasnya.
~~~
Laporan: Didul Interisti