Wakil Ketua DPRD Desak Gubernur Segera Lockdown Sulawesi Tenggara

Ilustrasi pintu ditutup. Foto: Omar González/Pixabay.

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Muh Endang SA, mendesak agar Gubernur Sultra, Ali Mazi, segera melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran Virus Corona atau COVID-19.

Kepada kendarinesia/kumparan, Jumat sore (27/3), politisi Demokrat itu mengungkapkan alasanya mengapa mendesak agar Gubernur segera melakukan lockdown Provinsi Sultra.

Pertama, kata Endang, angka Orang dalam Pemantauan (ODP) di Sultra menunjukan kenaikan setiap saat. Artinya, pergerakan orang dari pintu-pintu kedatangan berpotensi menjadi ODP, dan bisa saja Pasien dalam Pengawasan (PDP) adalah mereka yang luput dari deteksi.

Kata Endang, kejadian yang terjadi di Kabupaten Muna, khususnya Kota Raha, dimana daerah tersebut dinyatakan lampu kuning penyebaran COVID-19 setelah terkonfirmasi bahwa 8 dari 27 orang yang dinyatakan positif Corona di Sulawesi Selatan punya riwayat perjalanan ke Kabupaten Muna untuk mengikuti kegiatan.

"Oleh karena itu, perlu segera dilakukan rapid test di Muna, dan langkah-langkah antisipatif lainnya," tegasnya

Menurut Endang, Sulawesi Tenggara sudah sangat penting untuk melakukan pembatasan lalu lintas orang. Dia meminta Gubernur segera hentikan rute penyeberangan laut, baik di perlintasan antar provinsi maupun dalam daerah.

"Hentikan operasi kapal cepat, kapal feri, dan bus antar provinsi untuk mengangkut penumpang. Yang boleh diangkut hanya pasokan logistik dan kebutuhan medis. Wilayah perlintasan antar provinsi maupun kabupaten juga harus segera dijaga dengan ketat," tegasnya

Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh.Endang SA. Foto: Dok.Mas'ud

Endang menyarankan, setelah akses dititup atau dibatasi, distribusi pasokan logistik, kebutuhan pemerintahan dan kebutuhan medis antar kabupaten/kota bisa dilakukan oleh Basarnas, Kapal Perang TNI AL Lantamal Kendari, atau kapal-kapal patroli Polairud Polda Sultra.

Selanjutnya, operasional bandara di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara menurut Endang harus sudah dibatasi, dan diizinkan hanya untuk angkutan logistik dan kebutuhan medis saja. "Jika terpaksa harus mengangkut penumpang, harus melewati proses pemeriksaan yang ketat, baik kondisi kesehatan maupun alasan melakukan perjalanan," katanya.

Ketua DPW Demokrat Sultra ini juga mendesak Pemda bekerjasama dengan Bulog untuk menjaga pasokan beras dan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, terutama beras, akibat panic buying.

"Awasi toko-toko beras agar tidak melambungkan harga tanpa kendali. Instansi pertanian dan pangan serta perdagangan di provinsi segera berkoordinasi dengan Bulog untuk menghitung ketersediaan pangan dan pendistribusiannya, agar bisa dilakukan antisipasi sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, Endang juga meminta Gubernur segera mengajukan usulan perubahan APBD untuk direalokasi pembelian APD, rapid test, fasilitas kesehatan pendukung lainnya serta dukungan insentif bagi tenaga kesehatan.

Selain itu, Endang juga mengkritisi koordinasi antara tim Gugus Tugas COVID-19 Sultra yang dinilainya tidak berjalan efektif karena kuranngya koordinasi antara Dinas Kesehatan Priovinsi dan RSUD Bahteramas. Contoh dampak yang nyata adalah keterlambatan pengiriman sampel swab pasien PDP asal Kolaka.

"Akibatnya, sampai saat ini hasil uji swab pasien PDP asal Kolaka belum ada, karena memang terlambat dikirim. Masyarakat Kolaka, terutama yang memiliki kontak dengan pasien PDP  yang meninggal telah dilanda keresahan dan kecemasan atas belum adanya hasil laboratorium itu. Oleh karena itu, Gugus Tugas Covid-19 harus dievaluasi. Gugus Tugas harus memperkuat koordinasi, jangan bekerja sendiri-sendiri, yang ujungnya saling menyalahkan," katanya.

Catatan Endang, di tengah semakin bertambahnya jumlah OPD, sosialisasi Virus Corona di daerah justru masih sangat minim. "Fakta yang saya temukan sendiri di Kabupaten Konawe Selatan, ada anggota masyarakat yang bertanya, desinfektan itu apa? Dan kenapa harus pakai masker. Ini menandakan pengetahuan masyarakat tentang COVID-19 masih minim," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, masjid-masjid yang merupakan fasilitas umum yang menyentuh lapisan masyarakat terbawah harus digandeng untuk menyosialisasikan bahaya COVID-19.

"Masjid jumlahnya banyak, dan kegiatannya paling tidak lima kali sehari. Sekalipun shalat berjamaah dilarang, tidak berarti pengurus masjid sudah tidak boleh ke masjid. Kepala daerah harus segera bergerak. Jangan hanya sekadar mengeluarkan himbauan, tapi dibutuhkan langkah konkrit yang nyata dan tegas," kritiknya.

Selain Pemda, Endang juga meminta Kepolisian harus tegas membubarkan keramaian. Kapolda Sultra harus mengevaluasi para kapolres yang tidak menegakkan maklumat Kapolri.

Selanjutnya, untuk memudahkan penegakan Protokol Nasional Penanggulangan dan Pencegahan COVID-19, sebaiknya kendali Gugus Tugas COVID-19 Sultra diambilalih atau diserahkan kepada Danrem atau Kapolda selaku satuan Komando teritorial dan Kamtibmas.

"Dalam situasi krisis seperti ini, satuan-satuan keamanan nasional paling efektif dan disiplin dalam menangani kedaruratan," pungkasnya.

𝙅𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙡𝙪𝙥𝙖 𝙛𝙤𝙡𝙡𝙤𝙬 𝙠𝙚𝙣𝙙𝙖𝙧𝙞𝙣𝙚𝙨𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝙄𝙣𝙨𝙩𝙖𝙜𝙧𝙖𝙢 @𝙠𝙚𝙣𝙙𝙖𝙧𝙞𝙣𝙚𝙨𝙞𝙖 𝙙𝙖𝙣 𝙠𝙡𝙞𝙠 𝙩𝙤𝙢𝙗𝙤𝙡 '𝙄𝙆𝙐𝙏𝙄' 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙧𝙖𝙜𝙖𝙢 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙨𝙞 𝙢𝙚𝙣𝙖𝙧𝙞𝙠 𝙡𝙖𝙞𝙣𝙣𝙮𝙖 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙚𝙧𝙟𝙖𝙙𝙞 𝙙𝙞 𝙎𝙪𝙡𝙖𝙬𝙚𝙨𝙞 𝙏𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧𝙖.