Wakil Ketua DPRD Sultra: Ribuan Pekerja Di-PHK, Tapi Kok Izinkan 500 TKA China

Rapat Paripurna DPRD Sultra bahas kedatangan 500 TKA China. Foto: Wiwid Abid Abadi/kendarinesia

DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) langsung menggelar rapat paripurna dengan agenda pokok pembahasan rencana kedatangan 500 TKA asal China ke Sultra.

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi yang ada di DPRD Sultra satu suara menolak kedatangan TKA asal negeri tirai bambu tersebut.

Seluruh fraksi di DPRD Sultra yang sepakat menolak kedatangan TKA adalah Fraksi PAN, Golkar, Demokrat, Gerindra, PDI bersama PBB, PKS dan Nasdem. Satu fraksi lagi adalah Kebangkitan Pembangunan Nurani Rakyat, yang terdiri dari PKB, PPP dan Hanura.

"Sikap kami tetap menolak. Ada 8 fraksi di DPRD satu suara menolak kedatangan TKA China di Sultra," jelas Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh Endang SA, saat dihubungi kendarinesia, Kamis (30/4).

Endang mengatakan, penolakan tersebut didasari atas kondisi kebatinan masyarakat Sultra yang belum bisa menerima TKA China di masa pandemi virus corona.

Endang bilang, di masa pandemi Corona seperti ini, seluruh akses masuk antar kabupaten/kota di Sultra saja dibatasi. Setiap daerah di Sultra sudah memberlakukan pengawasan ketat masuknya orang dari daerah lain untuk mengantisipasi penyebaran wabah.

"Saya saja, masuk Kabupaten Bombana, diperiksa ketat, dicek suhu tubuh, nomer HP diminta. Ada lagi kebijakan Bupati Konawe Utara, yang melarang warga dari luar kabupatennya masuk. Ini di dalam suatu provinsi, bukan suatu negara. Lah, kok, ada warga negara asing bisa diizinkan masuk," imbuhnya.

Pertimbangan lain adalah kebijakan pelarangan mudik lebaran yang dikeluarkan pemerintah, lalu pelarangan beribadah secara berjemaah dan pembatasan sosial, menurut Endang, kebijakan itu dimaklumi oleh masyarakat. Tapi anehnya, kata dia, mengapa orang asing diperbolehkan masuk.

"Pemerintah pusat harusnya memikirkan suasana kebatinan masyarakat, khususnya di Sultra, yang sedang menghadapi pandemi corona," ujarnya.

Endang juga mengatakan, di masa pandemi Corona, ribuan pekerja di Sultra di PHK dari tempat kerjanya masing-masing. Tapi anehnya, pemerintah pusat malah mengizinkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

"Di sini (Sultra) saja ribuan pekerja dirumahkan, di-PHK, bahkan, di perusahaan di Morosi sana ada juga yang di-PHK, tapi kok malah izinkan masuk pekerja asing," pungkasnya.

Diketahui, selain DPRD, Gubernur Sultra, Ali Mazi juga dengan tegas menyatakan penolakannya terkait rencana kedatangan TKA China ke Sultra.

"Kemarin kita bicara ini ada 500 (TKA China), kita tolak, karena itu dari daerah sana (China) kan. Nah, nanti silahkan saja sampaikan ke pemerintah pusat, kalau ada petunjuk, ya rapat lagi sama sama," jelas Ali Mazi kepada wartawan.

------------------------

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!