WALHI Minta Jokowi Cabut Izin Tambang Perusak Lingkungan dan Pemicu Konflik
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarDirektur Eksekutif WALHI, Zenzi Suhadi meminta agar Presiden Jokowi tidak hanya mencabut izin usaha tambang yang 'nganggur', tapi juga yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
Hal itu disampaikan oleh Zenzi selaras dengan keputusan Jokowi menutup usaha penambang ilegal. Serta terkait keluhan para nelayan di Kolaka Utara lantaran tindakan PT Tambang Mineral Maju (TMM) yang diduga menimbun laut reklamasi tanpa memiliki amdal dan izin dari pemerintah setempat.
"Presiden (Jokowi) sebaiknya melakukan kegiatan evaluasi dan pencabutan izin ini dapat dilakukan secara terus menerus dan berkala dengan indikator tidak hanya sebatas karena wilayah izin yang tidak aktif atau tidak di kelola oleh pemilik izin. Namun (Jokowi harus mencabut) izin yang berkonflik dengan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup serta bencana ekologis," kata Zenzi, kepada wartawan, pada Minggu (30/1).
Zenzi juga memandang, agar orang nomor satu di Indonesia tersebut harus memastikan kepada Kementerian yang terkait untuk tidak menerbitkan dan melelang izin baru di wilayah izin yang telah dicabut.
Ia pun menekankan, hal itu penting dilakukan untuk memperbaiki tata kelola terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik dapat terwujud.
Diberitakan sebelumnya, nelayan di Kolaka Utara dikabarkan mengajukan protes terkait aktivitas PT TMM yang diduga melakukan penimbunan reklamasi laut tanpa amdal dan izin dari pemerintah setempat. Akibatnya, terjadi pencemaran lingkungan.
Informasi yang dihimpun, reklamasi tersebut dalam rangka pembangunan jety untuk perusahaan tersebut.
Kepala Dinas DPM- PTSP Kolaka Utara Iskandar Adnin membenarkan jika PT TMM belum mengantongi izin. Sehingga nelayan di sekitar lokasi penambangan memprotes karena adanya pencemaran lingkungan.
"Bekerja tanpa melengkapi dokumen amdal sehingga nelayan disekitar lokasi protes karena adanya pencemaran lingkungan," kata Iskandar pada Sabtu, (29/1).
Sementara itu, perwakilan PT TMM di Sulawesi Tenggara, Dede Maming merespons kabar itu. Dede menjelaskan pihaknya kini justru tengah merapikan semua masalah terkait illegal mining.
"Kami sebagai pemilik TMM yang baru justru merapikan dan menyelesaikan semua masalah, dan dosa masa lalu yang disebabkan oleh illegal mining," ucap dia.
Dede tak menampik ada banyak illegal mining di Kolaka Utara. Dia menilai hal itu terjadi karena lokasinya yang jauh.