Soal Pinjaman Rp 180 M ke PT SMI, Gubernur Kepri Klaim Sudah Disetujui DPRD

Konten Media Partner
4 November 2021 16:45 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Foto: Dok Humas Pemprov Kepri.
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Foto: Dok Humas Pemprov Kepri.
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengungkapkan pinjaman alternatif sebesar Rp 180 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sudah memperoleh persetujuan DPRD Kepri.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, pinjaman yang masuk dalam APBD Kepri 2022 itu akan digunakan untuk melakukan pembangunan sejumlah proyek strategis di wilayahnya.
"Kita tidak meminjam ke pihak swasta, karena PT SMI ini ialah BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan, jadi tak ada masalah," ujarnya, Kamis (4/11).
Ia menjelaskan, pada tahun 2022 nanti sejumlah rencana pembangunan sudah disiapkan. Salah satunya, dengan melakukan pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur di Kota Tanjungpinang agar ke depan lebih cantik dan elegan, sehingga memiliki daya tarik orang-orang luar buat datang kemari.
"Harus kita benahi betul-betul, biar Tanjungpinang ini makin dikenal luas. Masa ibu kota provinsi tertinggal dari kabupaten/kota lain, seperti Batam dan Bintan," ujar Ansar.
Adapun pembenahan yang dilakukan di Kota Gurindam ini yakni, penataan jalan menuju Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) dan pembangunan jembatan layang di jalan simpang mal Ramayana yang diprediksi menelan anggaran Rp60 miliar.
ADVERTISEMENT
Kemudian, penataan kawasan pusat Pemerintah Provinsi Kepri di Pulau Dompak untuk dijadikan sebagai objek wisata.
Selanjutnya, revitalisasi objek wisata bersejarah Pulau Penyengat mulai tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp25 miliar.
"Itu untuk penataan kawasan kumuh dan 500 unit rumah SWRO atau sambungan air bersih," ungkapnya.
Mantan Bupati Bintan 2 periode ini memastikan akan mengontrol ketat pembangunan infrastruktur di Tanjungpinang dengan melibatkan semua elemen masyarakat supaya realisasinya bagus dan sesuai yang diharapkan bersama.
Selam ini, lanjut Ansar, orang luar daerah masih banyak yang mengira bahwa Kota Tanjungpinang adalah Kota Pangkal Pinang. Padahal, kedua daerah tersebut sudah jelas-jelas berbeda. Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepri. Sedang Pangkal Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
ADVERTISEMENT
"Orang Jakarta, tahunya Kepri itu Batam dan Bintan. Sangat sedikit yang mengenal Tanjungpinang, justru dikiranya Pangkal Pinang," kata Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Kamis.
Oleh karena itu, Ansar kini sedang berupaya keras menghapus citra Tanjungpinang adalah Pangkal Pinang.
Selain di Tanjungpinang, Ansar menyatakan pembangunan infrastruktur juga dipusatkan di Kabupaten Karimun, yaitu berupa perpanjangan landasan pacu Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) hingga 2.200 X 45 Meter dengan total anggaran sekitar Rp30 miliar yang bersumber dari APBN.
Dengan begitu, maka pesawat-pesawat berukuran besar bisa mendarat di bandara tersebut, sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Karimun.
"Kalau pesawat besar sulit mendarat di Karimun, bagaimana investor mau berinvestasi di sini. Perpanjangan landasan pacu bandara itu jadi salah satu bentuk menarik para investor," ujar Ansar.
ADVERTISEMENT