Permasalahan Kaderisasi dalam Partai Politik

Ilustrasi Partisipasi Masyarakat. Foto: Shutterstock

Pasti dalam sistem demokrasi, partisipasi dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang dijalankan untuk tujuan dan kepentingan bersama. Permasalahan yang ingin penulis bahas adalah masalah partisipasi masyarakat terkait bergabungnya masyarakat menjadi anggota parpol atau yang sering disebut sebagai pelaksanaan kaderisasi dalam partai politik.

Permasalahan sistem pengkaderan yang dilaksanakan oleh partai politik. Masyarakat dalam sistem demokrasi sudah pasti berperan aktif dalam politik. Pasalnya demokrasi merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan bangsa. Demokrasi adalah sebuah jembatan dalam mengatur tatanan bangsa dalam rangka mencapai kebaikan bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan pro rakyat.

Namun seiring berjalannya waktu masyarakat makin tidak memercayai sistem yang diatur oleh pemerintah. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini juga turut terjadi pada sistem kaderisasi. Sejatinya banyak masyarakat sipil yang berkehendak untuk menyalurkan harapannya kepada pemerintah dengan cara mengikuti kaderisasi yang dilaksanakan oleh parpol. Sejatinya masyarakat ingin berperan aktif dalam kehidupan demokrasi bangsa. Hal ini didasari oleh masyarakat yang sudah tidak respek terhadap kemampuan dan kelayakan perilaku aparat perwakilan rakyat dalam hal penyampaian aspirasi rakyat. Banyak tuntutan-tuntutan yang hanya terhenti di kantor DPRD dan tidak tersampaikan kepada lembaga eksekutif. Padahal dalam fungsinya, parpol memiliki peran yang krusial.

Kinerja partai politik sangat menentukan fungsinya sebagai lembaga dan organisasi negara serta peran mereka di dalamnya. Beberapa faktor yang memengaruhi berjalannya fungsi lembaga dalam menyuarakan aspirasi masyarakat adalah dimulai dari rekrutmen kader. Hal ini dapat dilihat dari pola rekrutmen berkualitas rendah, kemudian mekanisme regenerasi dalam partai politik yang berjalan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itulah kepercayaan masyarakat terhadap berbagai dewan yang terbentuk dalam pemerintahan negeri ini makin menurun. Kemudian dilanjutkan dengan sistem politik kekerabatan yang berkembang sangat besar serta tumbuh di seluruh aspek pemerintahan. Politik kekerabatan ini menumbuhkan kebijakan pencalonan kader secara instan. Hal ini mengganggu masyarakat awam yang tidak memiliki “orang dalam” serta yang benar-benar memiliki kemampuan dalam dunia politik. Kemampuan masyarakat terhambat dengan adanya sistem kaderisasi partai berdasarkan keluarga ini. Selanjutnya, kaderisasi berbasis kekeluargaan ini merusak saluran kaderisasi. Pasalnya, demokrasi merupakan suatu sistem yang pro terhadap rakyat. Seharusnya pemerintah dapat secara transparan dalam mengumpulkan kader supaya dalam seluruh aspek yang terdapat dalam pemerintahan diisi oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjadi penggerak pemerintahan. Kurangnya transparansi pemerintah dalam pengambilan keputusan inilah yang menyebabkan masyarakat makin ragu dalam menyalurkan aspirasi serta karena hal ini masyarakat menjadi enggan untuk turut aktif dalam berbagai kegiatan yang berbau politik.