Di Bawah Langit Merah Putih: Rakyat Miskin, Elit Berpesta

Sumber : dibuat menggunakan AI

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa ini menyaksikan upacara kemerdekaan di Istana Negara. Layar televisi menampilkan gemerlap panggung, musik kebangsaan, hingga busana adat penuh warna merah putih yang dikenakan para pejabat. Seremonial itu memang indah dilihat, namun apakah ia benar-benar mencerminkan makna kemerdekaan? Pertanyaan ini semakin relevan ketika kita menyandingkannya dengan realitas sosial yang hari-hari ini semakin pahit dirasakan rakyat, rakyat semakin miskin dan elit asik berpesta.

Ironi paling kentara adalah kemewahan perayaan yang menghabiskan anggaran besar di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan sejak tahun lalu, dan puluhan ribu lainnya menyusul di tahun ini. Industri pabrik, perusahaan digital, hingga manufaktur dan ritel melaporkan lonjakan PHK, sementara pemerintah lebih sibuk menggelar pesta kemerdekaan daripada merumuskan solusi nyata. Angka pengangguran pun semakin mengkhawatirkan, bahkan data dari International Monetary Fund (IMF) 2025 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di Asia Tenggara.

Fakta ini menyakitkan. Lebih dari tujuh juta orang menganggur, separuhnya anak muda yang seharusnya menjadi tulang punggung masa depan bangsa. Mereka terpaksa menganggur, bekerja serabutan, atau sekadar bertahan hidup. Ironisnya, di saat jutaan rakyat berjuang mencari pekerjaan, para pejabat justru sibuk memamerkan busana mewah, bergaya layaknya selebritas di karpet merah. Apa makna kemerdekaan jika rakyat dibiarkan terpuruk, sementara elit berpesta?

Kondisi ini semakin diperparah dengan kebijakan fiskal pemerintah yang justru menaikkan pajak di tengah kesulitan ekonomi. Alih-alih memberi keringanan, rakyat dipaksa menanggung beban tambahan. Pajak pertambahan nilai (PPN) dinaikkan, wacana pajak karbon digulirkan, dan sektor-sektor konsumtif yang langsung bersentuhan dengan rakyat kecil pun dikenai beban tambahan. Dalam teori ekonomi politik, ini adalah bentuk regresivitas kebijakan: beban negara ditimpakan lebih besar kepada rakyat, bukan pada elit pemilik modal besar. Padahal, rakyat tengah berjuang untuk sekadar bertahan hidup.

Upacara Kemerdekaan atau Upacara Ketidakpedulian

Sumber: dibuat di AI

Sosiolog Pierre Bourdieu pernah menyinggung tentang bagaimana elit menggunakan simbol untuk meneguhkan status sosialnya. Perayaan 17 Agustus dengan segala kemegahannya bisa dibaca sebagai panggung simbolik yang mempertegas jarak antara penguasa dan rakyat. Dalam perspektif Antonio Gramsci, seremonial semacam ini adalah alat hegemoni: cara penguasa mempertahankan legitimasi dengan menutup kenyataan pahit di balik pesta. Namun hegemoninya rapuh, sebab tidak berdiri di atas realitas sosial yang sehat.

Kontradiksi semakin jelas ketika pidato Presiden terpilih Prabowo di Sidang Umum DPR/MPR berbicara soal kesejahteraan rakyat dan penguatan ekonomi. Kata-katanya manis, namun berbanding terbalik dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Bagaimana rakyat bisa percaya pada janji politik ketika setiap hari mereka harus berhadapan dengan PHK, harga pangan yang mencekik, dan ancaman jatuh miskin? Di sini, politik berubah menjadi retorika kosong—panggung kata-kata yang tidak menyentuh kenyataan.

Kelas menengah, yang selama ini menjadi motor ekonomi, perlahan bergeser ke bawah. Banyak keluarga kehilangan daya beli, terjebak dalam utang, dan jatuh miskin. Fenomena ini menunjukkan mobilitas sosial ke bawah yang semakin nyata. Dalam teori stratifikasi sosial, ini adalah tanda rapuhnya sistem: kelas menengah tidak punya perlindungan dan cepat terjerembab begitu krisis datang. Maka pertanyaan mendasarnya, apakah bangsa ini benar-benar merdeka jika sebagian besar rakyat justru makin terhimpit?

John Rawls dalam teori keadilan menekankan pentingnya keberpihakan pada kelompok paling lemah. Namun yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya: anggaran dihabiskan untuk pesta, sementara rakyat kecil dicekik dengan kewajiban pajak yang kian memberatkan. Anthony Giddens mengingatkan bahwa struktur sosial cenderung mereproduksi dirinya sendiri. Jika praktik seremonial tanpa makna dan kebijakan yang menekan rakyat ini terus dipelihara, maka kesenjangan sosial akan semakin mengakar, dan ketidakadilan akan menjadi warisan dari generasi ke generasi.

Padahal, filsuf Amartya Sen dan Martha Nussbaum dengan pendekatan capability-nya mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati terletak pada kemampuan individu menjalani hidup yang ia pilih. Jika rakyat kehilangan pekerjaan, kehilangan daya beli, terhimpit oleh beban pajak, bahkan kehilangan rasa percaya diri atas masa depan, maka mereka tidak merdeka dalam arti sebenarnya. Yang terjadi hanyalah kemerdekaan simbolik—merdeka di panggung, tapi terjajah dalam realitas sehari-hari.

Di kampung-kampung, rakyat memang masih merayakan kemerdekaan dengan sederhana. Bendera dikibarkan, anak-anak berlomba, dan doa dipanjatkan. Namun di balik senyum itu, ada keresahan: apakah negara benar-benar peduli? Mereka melihat pejabat bersorak, tapi mereka sendiri hanya bisa berhemat demi bertahan hidup. Kontradiksi ini membuat kata “merdeka” terasa jauh dari jangkauan rakyat kecil.

Maka, pertanyaan besar pun muncul: apakah kita masih pantas mengaku merdeka? Jika kemerdekaan hanya berarti pesta tahunan di istana, maka maknanya kosong. Kemerdekaan sejati seharusnya tercermin dari adanya pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pajak yang adil, serta jaminan bahwa anak-anak bangsa bisa bermimpi tanpa dihantui rasa takut akan kemiskinan.

Selama hal itu belum terwujud, maka pekik “Merdeka!” setiap 17 Agustus hanya akan terdengar sebagai gema seremonial. Nyaring di panggung istana, namun hampa di hati rakyat.