Menjaga Marwah Pengawas Pemilu

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan saat Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Pada Pemilu 2019 di tingkat KPU Kabupaten. (Foto/Sugie-dok Pribadi)

Tepat 19 Agustus 2023 lalu, (Badan Pengawas Pemilu) Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia akhirnya dilantik—setelah ada kekosongan pimpinan sejak 15 Agustus 2023.

Harapan besar bagi anggota baru Bawaslu di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah untuk bisa mengawal penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dengan jujur, adil dan setara. Harapan itu muncul di tengah-tengah pesimistis kepada mereka yang terpilih kali ini. Khususnya terhadap integritas, komitmen dan moralitas.

Sebagai lembaga produk politik, integritas, komitmen dan moralitas ini tidaklah gampang. Tekanan dan intervensi dari partai politik, penguasa tidak bisa dihindari.

Tak heran jika ada anggapan kalau yang terpilih sebagai pimpinan adalah mereka yang memiliki relasi, kedekatan dengan parpol dan penguasa.

Diundurnya jadwal pengumuman yang sampai empat kali, belum lagi pengumuman 5 dan 3 anggota terpilih yang mepet dengan pelantikan. Menggerus kepercayaan publik yang mulai meragukan kenetralan dan integritas dalam mengawal pemilu serentak 2024.

Integritas dan komitmen itu akan bisa berlangsung bila dijalankan oleh pimpinan yang memiliki kebesaran jiwa, serta kebesaran hati yang menjunjung etika dan hidup berbudaya.

Penyelenggaraan pemilu ke depan telah memasuki masa krusial, di mana mulai dari penetapan daftar calon tetap (DCT), pendaftaran presiden dan wakil presiden serta masa kampanye (28 November 2023-10 Februari 2024).

Khusus masa kampanye, tentu membutuhkan energi, kemampuan analisis yang kuat dalam hal menghadapi potensi dugaan pelanggaran. Bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital yang akan banyak digunakan oleh peserta pemilu untuk berkampanye kepada masyarakat.

Komposisi anggota Bawaslu kabupaten/kota periode 2023-2028 ini mayoritas adalah orang baru. Bahkan, ada beberapa yang semuanya baru seperti Kota Salatiga, Kota Tegal, Cilacap, dan Kabupaten Pekalongan. Banyaknya anggota baru tentu harus segera direspons dengan cepat, sebab tahapan sudah berjalan dan memasuki masa-masa krusial.

Juri Ardiantoro Tim Seleksi KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 mengatakan kegagalan menghasilkan anggota KPU dan Bawaslu yang berintegritas di tingkat pusat akan berpengaruh pada kualitas di provinsi dan kabupaten/kota. (Kompas.id, integritas pemilu dimulai dari penyelenggara, 12/9/2021)

Problem Integritas

Ilustrasi perhitungan suara pemilu. Foto: AFP/Bas Ismoyo

Maka integritas menjadi hal yang sangat penting dan krusial. Ada anggota Panwaslucam selesai melakukan pengawasan memberikan laporan. Seorang bacaleg mengatakan kepada pengawas, “Panwas datang ke sini karena ada perintah untuk mengamankan acara ini ya”.

Begitulah yang dilaporkan. Peristiwa itu tentu sangat mengejutkan sekaligus menunjukkan adanya warning, bahwa potensi tekanan terhadap pengawas cukup besar dari parpol tertentu. Serta potensi tidak netral dan lemahnya integritas sehingga bacaleg mengatakan hal itu.

Sepanjang melakukan pengawasan lontaran seperti itu tidak pernah dijumpai atau memang tidak dilaporkan. Tetapi itu sudah menunjukkan bahwa ada ruang bagi pengawas tergerus netralitasnya. Pengawas menjadi takut dan tidak berdaya jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang terjadi.

Peristiwa tersebut terancam melemahkan wibawa Lembaga, sehingga Parpol dalam hal ini bisa dengan mudah mengatur serta mengintimidasi jajaran pengawasan sesuai dengan kemauannya.

Sehingga muara dari integritas penyelenggara pemilu kemudian melahirkan wibawa kelembagaan penyelenggara pemilu yang akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengaturnya.

Penyelenggara pemilu yang berintegritas merupakan syarat terbangunnya kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik. Mereka juga menjadi bagian dari upaya mencegah praktik pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu.

Jika wasitnya (Bawaslu kabupaten/kota) tidak memiliki integritas tentu jalannya pertandingan tidak akan enak ditonton yang muaranya tidak bisa demokratis.

Istilahnya tidak boleh ikut bermain dalam pertandingan. Sebab yang bermain sudah jelas, partai politik. Jika memaksakan dan nekat ikut bermain tentu mencederai amanat masyarakat yang mempercayakan pengawasan kepada Bawaslu.

Mengukur integritas setidaknya bisa dilihat dari rekam jejak anggota terpilih. Tidak sulit, saat ini sudah ada media sosial atau jejak digital masing-masing anggota, yang bisa mengakses data diri dengan mudahnya.

Tak heran jika saat ini sudah banyak berseliweran jejak digital yang menggambarkan aktivitas anggota terpilih sebelumnya, ada yang terpampang di foto sebagai anggota parpol dan yang lain.

Maka opini masyarakat dan public inilah nanti yang menilai, merekalah yang tahu dan paham bagaimana anggota terpilih itu sebelum menjadi pimpinan Bawaslu. Opini masyarakat ini tidak bisa di bantah.

Politik Uang

Ilustrasi politik uang. Foto: Shutter Stock

Politik uang yang saya maksudkan bukan kepada masyarakat, tetapi potensi politik uang kepada penyelenggara. Jika memang sejak awal terpilih sudah menjadi bagian dari intervensi parpol tertentu tentu politik uang kepada penyelenggara ini akan lebih mudah masuk.

Godaan politik uang ini cukup rentan, tidak terkecuali anggota Bawaslu, ruang ini sangat terbuka. Bahkan dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2022, penyelenggara tetap dan Ad hoc sangat rentan akan politik uang. Khususnya memang di Ad hoc, tetapi lembaga tetap (tingkat kabupaten/kota) juga tidak tertutup kemungkinan terjangkit virus ini.

Pemimpin yang baru jangan sampai mengalami kekeringan rasa dan jiwa. Jika ini terjadi maka akan menyebabkan problem dalam rangka penegakan hukum pemilu serentak 2024. Sekarepmu dewe dalam menjalankan regulasi yang sudah ada menjadi hal yang harus dihindari.

Maka apa yang dikatakan Titi Anggraini dalam media sosialnya perlu di renungkan bahwa tidak perlu berbuih-buih bicara integritas kalau isi kepala cuma sebatas isi tas.

Kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran ke depan telah menanti anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Jateng. Tahapan krusial telah menanti, maka komitmen dan integritas harus dikedepankan. Bukan malah menjadi corong parpol tertunya sehingga menimbulkan pertandingan yang tidak adil dan tidak enak untuk ditonton.

Adalah hal yang berat untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada kita. Selamat bekerja semoga pemilu serentak di Jateng berjalan aman dan lancar. Kalau tidak, slogan "Bersama Rakyat Awasi Pemilu" akan berubah menjadi "Bersama Rakyat Awasi Bawaslu". Semoga saja tidak!