Hasto Tersangka KPK: Dimulai dengan Hukum atau Kepentingan Politik?

Hasto Tersangka KPK: Dimulai dengan Hukum atau Kepentingan Politik? (foto/Kolase)

Oleh: Kosmas Mus Guntur, Praktisi Hukum

Setyo Budiyanto, yang baru saja dilantik sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024 - 2029, telah mengukir langkah penting dalam penegakan hukum di Indonesia dengan menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku. Keputusan ini memunculkan berbagai pendapat dan opini di kalangan publik dan pengamat politik.

Sebagai Ketua KPK yang baru, langkah Budiyanto menandakan komitmennya untuk menjaga independensi lembaga antikorupsi dan menjalankan tugasnya dengan tegas. Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka bisa menjadi sinyal kuat bahwa KPK tidak pandang bulu dalam mengungkap kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh-tokoh politik, meskipun mereka berasal dari partai yang memiliki pengaruh kuat dalam sistem politik Indonesia.

Namun, langkah ini juga menimbulkan tantangan besar, baik dari segi politik maupun hukum. Mengingat Hasto merupakan bagian dari struktur partai yang berkuasa, penetapan tersangka terhadap dirinya dapat memperburuk hubungan antara KPK dan pemerintah, serta menciptakan tekanan politik yang besar. Hal ini juga berpotensi memperburuk citra KPK jika proses hukum terhadap Hasto dinilai tidak transparan atau terkesan selektif.

Di sisi lain, jika KPK berhasil membuktikan keterlibatan Hasto Kristiyanto secara sah dalam kasus ini, maka langkah Budiyanto akan mendapat apresiasi dari masyarakat yang mendambakan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Ini juga bisa menjadi momentum penting bagi KPK untuk membuktikan bahwa lembaga ini tetap teguh pada prinsip independensinya dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik.

Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, melalui surat perintah penyidikan (Sprindik) yang Kristiyanto diterbitkan Komisi Antirasuah dengan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, bagaimanapun, harus diiringi dengan proses hukum yang adil dan transparan. Jika tidak, hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan bahwa tindakan ini hanya sekadar bagian dari permainan politik atau upaya balas dendam. Untuk itu, Setyo Budiyanto dan KPK di bawah kepemimpinannya harus memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan dengan penuh integritas dan berdasarkan bukti yang kuat.

Penetapan Hasto sebagai tersangka kasus perintangan yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024. Kasus suap tersebut melibatkan eks calon anggota legislatif PDI-P Harun Masiku dan eks anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Atas perbuatannya, Hasto disangka melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Implikasi bagi KPK dan Pemberantasan Korupsi

Kasus ini bisa menjadi ujian bagi kredibilitas KPK di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto. Jika KPK mampu menangani kasus ini dengan transparansi dan keadilan, hal tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut. Namun, jika ada indikasi politisasi atau penanganan yang tidak adil, hal ini dapat merusak reputasi KPK dan memperburuk skeptisisme publik terhadap institusi penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai Ketua KPK yang baru, Budiyanto segera menghadapi ujian berat dalam mengemban amanah. Menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan Harun Masiku jelas menunjukkan komitmen kuat KPK untuk menuntaskan kasus-kasus besar tanpa pandang bulu. Apalagi, Harun Masiku sendiri merupakan tokoh yang terkait dengan dugaan suap terhadap anggota Komisi II DPR dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif, yang telah mencoreng citra demokrasi di Indonesia.

Namun, keputusan ini tentu tidak tanpa risiko. Hasto Kristiyanto merupakan tokoh penting dalam PDIP, partai yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Penetapan Hasto sebagai tersangka membuka potensi gesekan politik yang tajam. Pihak-pihak yang mendukung pemerintah mungkin akan menganggap ini sebagai upaya "persekusi" terhadap partai tertentu, sementara pihak oposisi bisa memuji langkah KPK sebagai bukti bahwa tidak ada yang kebal hukum. Apapun pandangannya, ini adalah tantangan besar bagi Budiyanto dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin KPK yang harus memastikan independensi dan integritas lembaganya.

Penting untuk dicatat, meskipun penetapan tersangka ini menghadirkan potensi perpecahan, hal tersebut juga dapat memperkuat citra KPK sebagai lembaga yang tidak gentar menghadapi tekanan politik. Jika KPK dapat menunjukkan bahwa tindakan hukum yang diambil terhadap Hasto berdasarkan bukti yang kuat dan dilakukan secara transparan, maka langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi ini. Sebaliknya, jika proses hukum dianggap tidak adil atau dipengaruhi oleh faktor politik, maka KPK justru berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat dan menambah citra buruk tentang ketidakberdayaannya dalam memberantas korupsi.

Kendati demikian, masyarakat harus tetap mengedepankan prinsip hukum yang berlaku. Hasto Kristiyanto, seperti halnya siapapun, berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan. Kasus ini akan menjadi ujian bagi Setyo Budiyanto dan KPK dalam menjaga reputasi serta independensi lembaga yang selama ini menjadi harapan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ke depan, KPK harus memastikan bahwa tidak ada campur tangan politik dalam proses hukum ini, dan bahwa langkah-langkah yang diambil berlandaskan pada bukti yang sah dan kuat. Penetapan Hasto sebagai tersangka bisa menjadi titik balik yang menentukan bagi KPK untuk kembali meraih kepercayaan publik, asalkan mereka tetap pada jalur hukum yang bersih, jujur, dan tanpa kompromi.